Trump Ancam RI, Warning Bagi Joko Widodo di 2019

0
2734
Presiden RI Joko Widodo dan Presiden AS Donald Trump. Foto: REUTERS

Nusantara.news – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump memberi peringatan (warning) perang dagang ke Indonesia. Trump mengevaluasi 124 produk Indonesia, terutama yang diberi perlakuan khusus selama ini. Hal ini tentu memperburuk kondisi ekonomi Indonesia yang sedang mengalami resesi bahkan menjurus pada krisis moneter. Twin defisit (APBN dan Neraca Perdagangan) memperburuk situasi ekonomi Indonesia secara fundamental. Padahal ekspor Indonesia ke AS cukup besar untuk produk-produk pertanian, udang, kepiting/lobster, tekstil dan garmen, kayu (plywood), dan cotton (kapas). Jika dilakukan pembatasan, tentu defisit neraca perdagangan akan melebar dan berdampak sistemik. AS dan Cina adalah negara pengimpor terbesar produk-produk Indonesia, dan Trump gusar dengan defisit perdagangan Indonesia.

Defisit APBN dikarenakan tidak tercapainya target pajak dan jatuh tempo pembayaran utang tahun ini sekitar Rp 510 triliun, padahal APBN 2018 hanya Rp2.100 triliun (itu jika pajak tercapai). Dari mana defisit itu akan ditutupi? Jelas dari utang, karena rezim ini sudah membukukan utang Rp5.200 triliun dan BUMN sekitar Rp4.800 triliun.

Dengan ancaman dan tekanan Trump, jelas mempersulit posisi Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti. Ancaman dalam politik negara itu sinyal negatif. Artinya, Joko Widodo sulit mendapat dukungan Trump (AS).

Mengapa Trump Marah?

Joko Widodo pada satu pertemuan dunia pada bulan November 2014 (sebulan setelah dilantik sebagai Presiden) dan kunjungan pertama, berpidato mengenai Indonesia sebagai ‘poros maritim dunia’. Pimpinan Negara Barat langsung teringat Bung Karno yang sangat berpengaruh di kawasan Asia, dan mendunia setelah menjadi Ketua Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung. Kehadiran Soekarno menjadi inspirasi kemerdekaan beberapa negara. Popularitasnya menyamai Presiden John F. Kennedy kala itu.

Konflik Laut Cina Selatan antara Cina dan beberapa negara kawasan, seperti: Vietnam, Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan yang didukung AS merebak pada tahun 2014. Seperti diketahui, bahwa Cina menggunakan Korea Utara untuk menggertak negara-negara sekitar, dan diselesaikan Trump lewat pertemuan dengan Presiden Korea Utara Kim Jong-un di Singapura. Korut hingga saat ini tetap memperoleh sanksi PBB, dan negara itu mulai kesal karena Cina, sekutu lamanya, ternyata tidak bisa melindungi keberadaannya.

Ketika Joko Widodo mendeklarasikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, setelah dikonfirmasi, sebetulnya lebih bersifat kebijakan inward-looking (melihat ke dalam), yakni ‘Tol Laut’ agar biaya logistik menjadi murah. Konsep Tol Laut dan sistem transportasi laut (pelabuhan dan transportasi pergudangan) diperoleh dari Li Ka-shing (taipan terkaya Asia) dan investor Pelindo pada saat Jusuf Kalla (JK) menjadi wakil presiden RI periode 2004-2009, melalui Direktur Utama Pelindo RJ Lino, yang kala itu berambisi menjadi Menteri Perhubungan, namun dibatalkan oleh JK sebelum ia dilantik, karena RJ Lino adalah eksekutif di Grup Kalla.

Kenapa Trump mengancam Indonesia, padahal nilai impornya tidak signifikan bagi AS. Ada 2 hal penyebabnya, yaitu: 1. Poros Jakarta-Beijing, karena setelah pidato mengenai Indonesia sebagai poros maritim, Cina langsung melakukan pendekatan kepada Joko Widodo. Maret 2015, pertemuan Joko Widodo dengan Xin Ji Ping di Beijing diperoleh kesepakatan kerja sama senilai USD 50 miliar dengan skema OBOR (One Belt One Road). Kita mengetahui, kesepakatan ini baru terealisasi sebesar USD 4 miliar (BUMN), dan komitmen USD 5 miliar untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Joko Widodo “kesal”, karena janji 50 Miliar USD tidak terealisasi. Penyebabnya adalah kebodohan kabinet dan regulasi yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan negara komunis Cina.

Semenjak itu, AS mempersepsikan Indonesia adalah komprador Cina, seperti Bung Karno dahulunya. Sementara itu, Joko Widodo juga belum mendapat sesuatu yang signifikan dari Cina. Bayangkan saja, negara Laos yang hanya seluas Kebayoran Lama-Kebayoran Baru memperoleh USD 15 miliar. Sedangkan Indonesia baru mendapat USD 4 miliar untuk BUMN dan swasta (konglomerat), di antaranya Medco untuk mengakuisisi Newmont Nusa Tenggara Barat dengan jaminan BNI, Mandiri dan BRI.

Skema OBOR adalah jalur energi dan pangan yang disiapkan Xin Ji Ping atas ancaman elite Yahudi dunia (melalui Amerika Serikat) bahwa perang dagang AS-Cina puncaknya terjadi pada tahun 2030.

Proxy War dalam bentuk perang dagang terjadi karena elite Yahudi tidak ingin Cina menjadi No. 1 ekonomi dunia, karena saat ini Cina sudah terdepan dalam perdagangan dunia. Tahun 2030, dimana diperkirakan minyak fosil dan pangan akan langka dan mahal, sementara penduduk Cina pada tahun 2030 diperkirakan berjumlah 1,8 miliar orang. Jelas, ini ancaman besar bagi Cina. Baru 1.991 negara sahabat komunis Uni Soviet dibubarkan oleh trik Yahudi karena kebodohan Gorbachev. Sementara, AS sudah punya energi terbarukan shale gas.

Xin Ji Ping ingin memimpin pertarungan AS versus Cina sampai tahun 2030. Xin Ji Ping mengubah konstitusi untuk menjadikannya presiden seumur hidup agar bisa memimpin langsung perang sampai tahun 2030 (jika masih hidup).

Kampanye Trump sebelum terpilih sebagai Presiden AS (Oktober 2016) menyatakan bahwa dia akan mengutamakan kepentingan nasional AS di atas segala-galanya (America First), dan ia marah atas hegemoni Cina dalam perdagangan, khususnya dengan AS. Apa yang AS dapatkan berhubungan dagang dengan Cina? Jika terpilih sebagai Presiden, Trump kala itu mengancam akan perang dagang dengan Cina. Indonesia terimbas dengan skema Jakarta–Beijing, karena tidak mampunya Joko Widodo menempatkan diri dalam Proxy War AS versus Cina.

Penyebab Kedua adalah Freeport

Terjebak dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Hatta Rajasa yang di ujung pemerintahannya meninggalkan bom waktu soal Freeport (2014). Sesuai perintah Undang-Undang Minerba (Pertambangan Mineral dan Batubara) bahwa Freeport pada tahun 2015 harus melepas sahamnya sebesar 51% untuk pemerintah Indonesia. Sekali lagi Joko Widodo karena keterbatasan kapasitasnya, menolak perpanjangan Freeport pada tahun 2021, yang mulai harus dipastikan tahun 2019 nanti. Gertakan ini memperoleh respon dari AS dengan mendorong kemerdekaan Papua melalui 12 negara Milenasia pada Juni 2015 ke  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didukung AS, Singapura, Inggris, Israel, dan Australia. Hal inilah yang membuat Joko Widodo terbirit-birit ingin bertemu Barrack Obama, yang diterima sebagai kepala negara sahabat, bukan pemimpin antar-negara.

Mengenai Freeport ada dua hal mendasar, yaitu: (1) Kandungan uranium di Papua, sebagai bahan baku nuklir komoditi paling strategis bagi AS, apalagi Cina memborong tanah di wilayah Papua dengan alasan untuk perkebunan dan pertanian. Semenjak itu, duta besar AS untuk Indonesia juga menggalang kekuatan di Papua, dan armada AS (laut dan udara) berseliweran di wilayah teritori Indonesia, tanpa TNI bisa berbuat apa-apa. Ancama ini nyata, tapi Joko Widodo tetap menekan Freeport.

Selain soal uranium di Papua, Freeport dimiliki oleh Keluarga Rockefeller (elite Yahudi), dan Carl Icahn sebagai tangan kanan Trump (Koordinator Staf Khusus Presiden AS) yang tentu ikut mendesak Trump mengancam Indonesia.

Ancaman ini tentu serius karena kondisi objektif ekonomi Indonesia yang di ambang krisis moneter. Selain faktor AS yang super power, dan Indonesia di ambang krisis, AS akan menggunakan kekuatannya (politik dan ekonomi) untuk menekan Indonesia. Kita bisa melihat, apakah batas waktu renegosiasi kontrak Freeport akhir Juli 2018 bisa diselesaikan dengan baik, mengingat ancaman serius terhadap 24 komoditi Indonesia yang masuk ke AS. Khususnya tentang pelepasan saham Freeport 51% dan pertanyaan bagi kita semua: pembelian saham itu menggunakan uang siapa? Apakah BUMN kita cukup likuiditasnya? Jadi, tidak salah ada sinyalemen bahwa ada “uang Cina” di balik pembelian saham Freeport?

Dampak bagi Indonesia dan Pilpres 2019

Kondisi objektif ekonomi Indonesia yang buruk karena twin defisit, faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan, yakni penguatan nilai mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) yang saat ini Rp14.500 per USD, dan akan terus tergelincir. Capital exit (modal keluar) di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta pengurasan likuiditas konglomerat untuk pelarian pengamanan uang ke luar negeri, dan berbagai ancaman di perbankan (kredit macet), dan seterusnya tentu melemahkan posisi bargaining Indonesia dengan AS. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI) sudah mengakui bahwa ekonomi dalam keadaan waspada. Artinya SMI, yang selalu menjawab kritik dengan kata-kata “aman terkendali”, sudah mulai giat rapat intensif dengan tim Bank Indonesia mengenai pengendalian ekonomi dan moneter.

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia juga membuat pernyataan yang mengejutkan, bahwa ekonomi Indonesia mengalami gangguan stabilitas karena sistem riba. “Saya merasa yakin, (gangguan stabilitas) ini juga bagian dari ekonomi yang riba,” kata Perry. Secara tidak langsung, dia menggugat sistem neolib yang dikomandani SMI dari 50 butir perjanjian Indonesia-IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional).

Lebih lanjut, Perry mengutarakan bahwa seharusnya kita menganut sistem Syariah. Jika hal ini diucapkan pada era Orde Baru, pasti Perry langsung dipecat, karena belum pernah ada Gubernur BI seobjektif dan seterbuka Perry, dan ini jelas mengganggu AS.

Perdagangan kita selalu surplus sejak tahun 2015, mencapai USD 8,6 miliar dari total ekspor USD 16,2 miliar. Di tahun 2016 mencapai USD 15,3 miliar, surplus USD 8,1 miliar. Nilai ekspor Indonesia pada Maret 2018 ke AS mencapai 44 Miliar USD meningkat 8,78% dibanding periode yang sama di tahun 2017. AS, mengingat geo-ekonomi perang dengan Cina, mengharuskan kebijakan protektif terhadap sejumlah komoditi agar tidak mengalami defisit dengan sejumlah negara.

Sejak tahun 2010 neraca perdagangan ke AS selalu surplus, dan AS adalah tujuan ekspor terbesar. Namun sejak 2016, ekspor kita terbesar ke Cina, dan AS menjadi terbesar kedua setelah ke Cina. Bagi Indonesia, ekspor ke AS signifikan nilainya, akan memperburuk defisit di perdagangan. Padahal ancaman Trump tidak semata-mata soal defisit perdagangan, tapi juga soal Freeport dari implikasi politik kawasan terkait Laut Cina Selatan.

Sepertinya, rezim Joko Widodo dalam posisi yang sulit, sementara dukungan Cina juga tidak signifikan, padahal Joko Widodo sudah berjibaku memaksakan anggaran infrastruktur di APBN untuk memancing investasi Cina ke Indonesia.

Posisi Joko Widodo bagi AS pada Pilpres 2019 no recommended (tidak disarankan). Tidak salah, jika kehadiran Gatot Nurmantyo (GN) di AS minggu ini menimbulkan spekulasi bahwa dia sedang dielus-elus AS sebagai capres Pilpres 2019 nanti. Hanya GN yang bisa menjawab kebenarannya.

Dari segi AS, tentu Prabowo Subianto bukan pilihan ideal, karena selain bermasalah di bidang Hak Azasi Manusia (HAM), nasionalisme yang kuat dan kedekatannya dengan Gerakan 212 dan Amien Rais menjadi masalah untuk memperoleh dukungan Paman Sam.

Sikap terakhir SMI dengan Perry tentang ekonomi Indonesia menjadi petunjuk bahwa kondisi yang ada telah di luar kendali. Jika disimpulkan, kondisi objektif ekonomi saat ini tidak mendukung elektabilitas Joko Widodo. Hal ini justru diantisipasi oleh SBY yang intensif berkomunikasi dengan seluruh elemen parpol. Kita tunggu, akankah lahir poros ketiga, atau parpol pengusung Joko Widodo sebagian akan beralih ke Prabowo Subianto. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here