Trump di Bawah Bayang-bayang Pemakzulan

0
264
Foto: Getty Images

Nusantara.news, Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang baru dilantik belum genap sebulan, sudah dibayang-bayangi pemakzulan. Perintah eksekutif Trump dalam pekan-pekan terakhir yang menyulut protes dan kontroversi adalah penyebabnya.

Dalam survey terbaru yang dirilis Public Policy Polling pekan ini popularitas Trump anjlok kurang dari 50 persen atau tepatnya hanya mencapai 43 persen, sesuatu yang jarang terjadi pada Presiden AS terpilih di masa-masa bulan madu pasca-pelantikannya.

Politisi senior Partai Demokrat yang juga anggota Kongres, Maxine Waters, seperti dilaporkan The Independent mengatakan, Donald Trump sedang mengantarkan dirinya sendiri ke arah pemakzulan (impeachment).

Waters berkomentar lewat akun twiternya bahwa hasrat terbesar dia saat ini adalah mengantarkan Presiden Trump ke pemakzulan.

“Saya kira dia (Trump) tengah mengantarkan dirinya sendiri ke posisi itu…, kita tak bisa terus mempunyai presiden yang bertindak dalam pola seperti ini. Itu membahayakan Amerika Serikat,” kata Waters.

Waters merujuk komentarnya pada perintah eksekutif Trump mengenai larangan masuknya warga dari tujuh negara mayoritas muslim dan retorika Trump seputar muslim yang membuatnya menyimpulkan akan ada pemakzulan terhadap Trump.

Tapi kemudian Gedung Putih membalas pernyataan Waters dengan menyebutnya sebagai contoh retorika ekstrem dari partai yang sama sekali sudah kehilangan pijakan.

Sementara itu, lebih dari 650 ribu orang telah menandatangani petisi online bertema “Impeach Trump Now”, setidaknya hingga berita ini ditulis. Petisi ini dibuat dengan alasan salah satunya Trump belum juga melepaskan kendali bisnis propertinya meski telah menjadi orang nomor satu di Amerika.

“Presiden tidak berada di atas hukum. Kami tidak akan membiarkan Presiden Trump memperoleh keuntungan dari jabatan dengan taruhan demokrasi Amerika,” demikian pernyataan dari laman Impeach Trump Now sebagaimana dilansir Time, Rabu (8/2).

Tapi apakah cukup, kebijakan Trump yang kontroversi serta dugaan eksistensi dia dalam kerajaan bisnisnya, sebagai alasan memakzulkan Presiden AS ke-45 ini?

Nancy Pelosi dari Partai Demokrat menyebut Trump belum melakukan hal-hal yang membuatnya dapat dimakzulkan.

Meski demikian, Pelosi mengakui, selama dua pekan berkuasa, Trump bertindak sangat gegabah. “Saat dia melanggar hukum, (pemakzulan) mungkin terjadi. Tapi tidak saat ini,” ujar Pelosi, menanggapi pernyataan dari Maxine Waters, koleganya di Kongres.

Di pihak lain, dua pakar hukum di AS James C. Nelson, mantan hakim Mahkamah Agung Montana dan John Bonifaz, presiden Free Speech for People, mengatakan Partai Republik telah melanggar pasal pertama dari Konstitusi, yang melarang pemegang jabatan publik menerima keuntungan finansial dari pemerintah asing.

Mereka mengklaim Donald Trump telah bertindak melanggar Konstitusi AS dan sekarang harus diberhentikan oleh Kongres. Keduanya menuding, sejumlah pemerintah luar negeri dan perusahaan milik negara menggunakan bisnis Trump.

Nelson dan Bonifaz meyakini bahwa 24 negara terlibat dalam transaksi baik bisnis dan organisasi dengan Trump saat ini atau sebelumnya. Akhir pekan lalu Trump menghadiri dua acara yang diadakan di rumahnya di resor Mar-a-Lago di Florida, diduga terkait dengan bisnisnya.

Mereka mencontohkan, maskapai penerbangan negara Qatar dan Bank milik negara Cina yang menyewa ruang di Trump Tower di New York. Sementara, organisasi media milik pemerintah di beberapa negara dilaporkan membayar biaya lisensi untuk memproduksi versi The Apprentice, reality show televisi milik Trump.

Kedutaan sejumlah negara, termasuk Kuwait dan Bahrain, juga dilaporkan mengadakan acara di hotel milik Trump, dimana biaya sewa kamar bisa ribuan dolar. Tim Donald Trump sebelumnya telah menyarankan agar dia menyumbangkan keuntungan itu untuk amal.

Pasal 1, Pasal 9 Konstitusi AS menyatakan pemegang jabatan publik tidak bisa “tanpa Persetujuan Kongres, menerima apapun saat ini dari pimpinan negara asing.”

Sebelumnya, untuk menghindari konflik kepentingan, Trump telah memindahkan aset-asetnya untuk dikelola kepada anak-anak dan istrinya. Trump juga berjanji tidak akan terlibat langsung di dalam perusahaan selama menjadi Presiden AS.

Proses Pemakzulan di AS

Pemakzulan presiden adalah hal yang cukup langka di Amerika. Bahkan, sejak tahun 1841 lebih dari sepertiga presiden AS dapat menyelesaikan pemerintahannya dengan baik, kalaupun ada yang ‘cacat’ dia mengundurkan diri. Belum ada Presiden AS yang dipaksa mundur karena pemakzulan.

Terhitung hanya hanya empat kali dalam sejarah AS, Kongres mengadakan diskusi serius tentang pemakzulan presiden:

Pertama, era Andrew Johnson, terkait beberapa hal pasca-Perang Sipil, tapi Johnson terbebas dari masalah dan tetap menjabat.

Kedua, ketika Kongres mendorong resolusi untuk mendakwa John Tyler atas isu-isu hak-hak negara, tetapi resolusi gagal.

Ketiga, Kongres berdebat untuk memakzulkan Presiden Richard Nixon dalam kasus Watergate tapi Nixon mengundurkan diri.

Keempat, era William J. Clinton yang akan dimakzulkan Kongres atas tuduhan sumpah palsu dan obstruksi keadilan terkait perselingkuhannya dengan pegawai magang di Gedung Putih Monica Lewinsky. Tapi Clinton akhirnya dibebaskan dari tuduhan. [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here