Trump Effect Berimbas pada Ekonomi Dunia Termasuk Indonesia

1
182
Foto: Reuters

Nusantara.news – Banyak pengamat dunia meragukan kepemimpinan Donald Trump, termasuk di Amerika Serikat (AS) sekalipun. Bahkan sempat ada upaya penggulingan (impeachment) yang mulai digalang di Parlemen sana, khususnya oleh Senator Al Green dari Partai Demokrat, namun ada juga sebagian dari Partai Republik, parpol pengusungnya pada Pilpres AS tahun 2016. Kebijakan Trump yang tidak populis dipaksakan sehingga terjadi penolakan, meski dia tak bergeming dan hanya menganggap angin lalu. Sebut saja, kabijakan pembangunan tembok di perbatasan AS – Meksiko, yang ditolak oleh imigran Meksiko, tujuan Trump adalah membatasi imigran dari negara-negara Amerika Latin yang mengambil porsi peluang kerja rakyat AS. Namun pembangunan tembok yang bisa dikatakan semacam “Tembok Berlin” itu tetap berjalan.

Kebijakan paling kontroversial adalah mendukung pemindahan ibukota Israel ke Yerusalem yang ditentang oleh negara-negara OKI (Organisasi Kerja sama Islam), Eropa, bahkan oleh Inggris sebagai saudara tuanya. Kala itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun tidak dapat berbuat apa-apa. Padahal Israel melanggar resolusi karena Yerusalem adalah wilayah sengketa Israel-Palestina, dianggap area status quo di bawah pengawasan PBB dan merupakan pusat peradaban tiga  agama dunia, yakni: Islam, Yahudi dan Nasrani.

Kebijakan ini memanaskan geo-politik di Timur Tengah, ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria)/NIIS (Negara Islam Irak dan Suriah) sudah mulai mereda. Ketegangan lebih memuncak ketika Trump mencabut Perjanjian Nuklir AS dengan Iran, tentu atas desakan Israel. Kita memahami AS ditunggangi oleh kekuatan elite Yahudi dunia yang menguasai migas dan bisnis keuangan dunia. Langkah Trump pada gilirannya memicu ketegangan baru di wilayah yang kaya migas ini. Tak heran jika harga minyak dunia mencapai di atas USD 80 per barrel. Bayangkan, asumsi APBN yang dinahkodai menteri keuangan ‘terbaik dunia’ hanya sebesar USD 48 per barrel. Kebutuhan kita mencapai 1,7 juta barrel per hari, sementara produksi hanya 750 juta barrel per hari.

Selisih asumsi harga minyak tentu membawa kesulitan likuiditas APBN menjadi akut, namun Pemerintah dengan bangga memberikan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparat Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini membawa persoalan tersendiri bagi daerah tertentu yang tidak siap menjalankan kebijakan ini. Namun, inilah tipikal pemerintahan Joko Widodo, keputusan diambil dulu (demi pencitraan), risiko urusan menteri diurus belakangan, sehingga terkesan perencanaan APBN semrawut. Jika ada masalah mereka saling lempar tanggung jawab.

Trump Effect: Penguatan USD dan Gejolak Harga Minyak Dunia

Efek dari kebijakan Trump yang mengutamakan kepentingan nasional AS berdampak positif bagi ekonomi AS. Penguatan ekonomi berdampak pada penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dan kembalinya sebagian investor AS ke negerinya sehingga beberapa negara Eropa terimbas dan juga sebagian negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tidak heran jika ada penerbitan Keterangan Pers Bersama (KPB) antara Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang melakukan rapat koordinasi dan kebijakan akhir Mei 2018 lalu untuk menjaga stabilitas perekonomian. Namun pernyataan bersama dinilai mengambang, normatif dan tidak mengungkapkan sepenuhnya (full disclosure) karena panik obligasi pemerintah tidak laku, dan juga terjadi capital exit (modal keluar) di Bursa Saham (Bursa Efek Indonesia).

Penyebabnya memang telah terjadi resesi ekonomi di Indonesia sebagai imbas gejolak ekonomi dunia dengan penguatan ekonomi AS yang berimbas pada pelemahan rupiah. Saat ini tetap di Rp 14.200 per USD, padahal asumsi APBN hanya Rp 13.400,-

Efek dari penguatan mata uang USD dan gejolak harga minyak dunia membawa dampak, karena secara fundamental ekonomi Indonesia yang dikomandani Sri Mulyani Indrawati (SMI) buruk, terjadi twin defisit (APBN dan Neraca Perdagangan) serta beberapa indikator utama ekonomi yang defisit (negatif).

Neraca Perdagangan defisit karena kebijakan impor pangan dari Kementerian Perdagangan yang ditengarai berkaitan dengan dana Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Presiden dalam hal ini tidak tegas kepada menterinya yang berasal dari Partai Nasdem, partai politik pengusung setianya. Seperti halnya dengan Jaksa Agung yang disinyalir seringkali menggunakan kekuasaan untuk kepentingan partai politiknya.

Hal ini juga berkontribusi memperburuk keadaan pada saat gejolak ekonomi dunia terjadi. Paul Krugman (peraih Nobel Ekonomi) menyatakan bahwa ada kemiripan resesi ekonomi seperti tahun 1997 akibat penguatan ekonomi AS, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) negara-negara berkembang turun 30-50%, dan pemerintah menaikkan suku bunga sehingga cost of funds tinggi dan ekonomi melambat. Ekonomi Indonesia, lebih lanjut dikatakan, terkena imbas kenaikan suku bunga The Fed dan efek perang dagang AS-Cina.

Upaya pemerintah dalam bidang ekonomi adalah terus melakukan rapat koordinasi, semacam forum KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) karena tahap resesi ini harus dicegah, jangan sampai terjadi menjadi krisis moneter (krismon) jilid II. Perlambatan ekonomi dengan pertumbuhan 5,01% jauh dari janji Presiden di tahun 2018 yang dibayangkan mencapai 8%. Sementara pertumbuhan dunia industri hanya 2-3% saja. Bahkan Lippo Group yang dikenal kuat juga didera krisis likuiditas untuk proyek mercusuarnya, Meikarta, ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ada di depan mata, dari industri di Indonesia yang “ketar-ketir”, khususnya yang berbahan baku impor. Kenaikan harga tidak bisa dihindari karena nilai mata uang USD tetap di atas Rp 14.000,-.

Penanganan krisis ala KSSK dengan basis Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, memberikan kewenangan istimewa bagi pemerintah, BI, OJK, dan LPS untuk menentukan langkah kebijakan. Kita teringat langkah KSSK di tahun 2009, dengan keputusan bail-out (menyelamatkan) Bank Century yang menjadi memori buruk perekonomian Indonesia di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Krisis ekonomi dunia juga diingatkan oleh George Soros; pemutusan perjanjian nuklir AS – Iran, dan kehancuran aliansi strategis Uni Eropa serta AS yang memicu Brexit (British Exit) berdampak negatif pada sebagian ekonomi Eropa seperti: Italia, Yunani, Turki, dan negara-negara berkembang seperti Argentina dan lainnya. Hal ini dikuatkan oleh Joseph Schumpeter (ekonom Austria), bahwa krisis 10 tahunan (2008 di AS), dan 2018 di Eropa dan sebagian negara-negara berkembang harus diantisipasi agar krisis buruk tidak terjadi.

Negara-negara Uni Eropa ditekan oleh utang yang besar, pengangguran dan dibebani pengungsi dari Irak dan Suriah. Efisiensi dilakukan sehingga terjadi gejolak sosial. Soros, lebih lanjut, menyoroti bahwa krisis Eropa diperburuk dengan disintegrasi kawasan seperti Inggris yang keluar dari Uni Eropa (Brexit). Apapun, Soros dan elite Yahudi seperti Rothschild, Rockefeller dan JP Morgan “terganggu” dengan penguatan ekonomi Jerman yang merajai Eropa. Kita mengetahui bahwa Yahudi memiliki sentimen khusus ulah genocida yang dilakukan Hitler saat Perang Dunia II. Arogansi gen Arya dan Yahudi yang merasa sebagai ras unggulan ikut melatarbelakangi kebijakan Brexit. Rothschild adalah keluarga Yahudi Inggris yang menjadi arsitek keuangan dunia termasuk pendirian Bank Sentral AS yang dikenal dengan The Federal Reserve adalah dukungan mereka.

Saat ini, The Fed menjelang pertemuan rapat Komite Pasar Terbuka The Federal Reserve (FOMC/the Federal Open Market Committee) pada 14 Juni 2018. Direncanakan akan terjadi kenaikan suku bunga yang tentu berdampak pada penguatan USD terhadap mata uang asing termasuk rupiah. Tak heran, SMI cs. “tegang” karena akan mendapat ancaman di saat lebaran, efeknya akan terjadi kembali pelemahan rupiah.

Perbaikan ekonomi AS karena agresifitas kebijakan fiskal AS yang menaikkan imbal beli obligasi Treasury Bill bertenor 10 tahun, Trump unggul dalam power, sehingga ekonomi AS percaya diri (confident) dan investor AS kembali untuk memperkuat ekonomi negaranya. Ucapan Trump berefek: The America First menjadi kenyataan dan popularitas Trump kembali bangkit.

Spekulasi kenaikan suku bunga The Fed tentu harus dicegah oleh BI karena akan ada spekulan yang mengambil kesempatan sebagai bagian dari efek psikologis penguatan mata uang USD. BI yang dipimpin oleh Perry Warjiyo (PW) cukup agresif intervensi tidak saja di pasar uang, tapi juga di pasar SBN (Surat Berharga Negara)/Obligasi. Pertanyaan dasarnya, berapa ruang devisa yang tersedia? Kita mengetahui bahwa BI menghabiskan USD 8 miliar dalam 2 bulan ini untuk stabilisasi nilai rupiah sehingga devisa bulan Mei 2018 tersisa USD 124,9 miliar, tidak mampu menekan USD.

Hal ini juga dikuatkan BI dengan dua kali menaikan suku bunga di tahun ini. Hukum besi pasar akan menguji langkah BI di bawah kepemimpinan PW. Menaikkan suku bunga secara drastis tidak hanya berdampak bakal mengoreksi pertumbuhan (perlambatan ekonomi), tapi juga bisa memicu mengeringnya likuiditas di pasar domestik. Pada gilirannya berdampak pada sektor riil karena tidak dibarengi oleh insentif fiskal seperti yang dilakukan Trump. Menjaga stabilitas pasar uang dan obligasi secara bersamaan, berisiko besar karena terbatasnya ruang yang dimiiki BI untuk bermain dengan endurance (daya tahan) panjang. Di saat The Fed tahun ini akan menyesuaikan suku bunganya sebanyak 4 kali, dan akhir Juni 2018 baru akan direalisasi yang kedua kalinya.

Daya Saing Indonesia Turun

IMD (Institute for Management Development) dari Swiss rutin mengukur daya saing dengan sample 63 negara termasuk Indonesia, merilis IMD World Competitiveness Ranking bekerja sama dengan 55 lembaga terpercaya dunia. Variabel penilaian berfokus pada kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan pembangunan infrastruktur telah 30 tahun dilakukan oleh IMD.

AS pada tahun 2017 peringkat keempat, sekarang naik menjadi peringkat pertama menyusul keberhasilan Trump dalam penguatan ekonominya. Menyusul Hongkong yang berada di peringkat kedua. Singapura peringkat ketiga, Belanda peringkat keempat, dan Swiss peringkat kelima. Indonesia berada pada peringkat ke-43. Negara ASEAN lainnya: Malaysia pada peringkat ke-22, Thailand peringkat ke-27, sementara Filipina peringkat ke-50 dari 63 negara yang menjadi objek riset ini.

Penurunan daya saing Indonesia ditengarai oleh beberapa faktor: (1) Rendahnya kontribusi industri domestik dalam rantai nilai pasar global (ekspor masih rendah); (2) Tekanan eksternal terhadap mata uang dan perdagangan global; (3) Belum berhasilnya penegakan hukum, terutama korupsi; (4) Masalah kesenjangan pendanaan terhadap infrastruktur, di satu sisi masih rendah rasionya dibandingkan GDP (Gross Domestic Product)/PDB (Produk Domestik Bruto) tapi mengorbankan bidang lainnya (dilematis); (5) Pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Lalu bagaimana dengan upaya pemerintahan Joko Widodo melobi JP Morgan untuk memulihkan peringkat investasi Indonesia pada posisi “layak investasi” pasca pertemuan dengan CEO-nya yang didampingi SMI, sepertinya belum berhasil. Bisa dikatakan dalam daya saing menurun dan dalam aspek kelayakan investasi juga belum bisa dipulihkan. Langkah keliru SMI dengan memutus JP Morgan sebagai dealer utama obligasi Indonesia di tahun 2016 berdampak tidak menariknya obligasi (SUN/Surat Utang Negara dan SBN/Surat Berharga Negara) kita bagi investor global.

Penurunan peringkat oleh JP Morgan dari ‘layak’ menjadi ‘tidak layak’ sangat mempengaruhi pasar obligasi Indonesia. Padahal suku bunga sangat tinggi dengan tenor yang panjang (8-10 tahun).

Lalu bagaimana dengan ancaman gejolak harga minyak dunia akibat Trump membatalkan perjanjian nuklir dengan Iran? Saat ini mencapai USD 80 per barrel dengan kebutuhan 950 ribu barrel per hari. Kita membutuhkan USD 76 juta per hari atau setara Rp 1,079 triliun. Sebulan kita butuh Rp 32,37 triliun. Berapa bulan lagi kekuatan likuiditas Pertamina, karena pemerintah menunggak pembayarannya dalam jumlah besar. Kita mengetahui bahwa asumsi APBN harga minyak hanya USD 48 per barrel. Selisihnya tentu menyulitkan likuiditas Pertamina dan APBN. Bagaimana jika harga mencapai USD 90 – 100 per barrel? Bagaimana ketahanan keuangan Pertamina? Tak heran jika utang Pertamina terus membengkak.

DPR baru-baru ini meributkan jumlah utang BUMN yang sudah mencapai Rp 4.800 triliun, tentu pada gilirannya akan berdampak buruk pada kinerja pemerintah jika BUMN gagal bayar cicilan dan bunga utangnya pada pihak kreditur yang dominan dari luar negeri.

Langkah mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah pasti dihindari oleh Joko Widodo karena akan menggagalkannya kembali menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019 – 2024, dan hastag #Ganti Presiden 2019 akan menjadi fakta politik.

Kenaikan harga BBM secara sistematis berdampak pada gejolak harga-harga di pasar. Situasi dilematis ini menjadi beban berat Joko Widodo. Saat ini, Pertamina sudah membukukan utang Rp 118,25 triliun dan dibebani dengan mega proyek yang membutuhkan dana Rp 700 triliun. Lalu dari mana uangnya? Pasti dari utang. Langkah ini memperbesar aset namun rentan dengan beralihnya saham Pertamina ke pihak asing jika tidak sanggup membayar utang. Pengendalian yang ugal-ugalan dari Rini Sumarno tentu atas persetujuan Joko Widodo, mencerminkan gagalnya pengelolaan aset negara dan ekonomi Indonesia.

Ancaman ekonomi dengan gejolak mata uang dan harga BBM dunia, serta defisit perdagangan karena impor pangan (yang tidak perlu) pada gilirannya tidak saja memicu resesi, tapi juga akan memicu krisis moneter Indonesia jilid II.

Siklus 10 tahunan tentang resesi ekonomi dunia akan kembali dialami Indonesia (1998 – 2018) sesuai teori Joseph Schumpeter, di saat lemahnya kepemimpinan nasional dan bermasalahnya ekonomi secara fundamental.

Di AS, Trump Effect memperlihatkan hasil nyata, ekonominya membaik, namun Indonesia kena imbasnya di saat gagalnya kabinet di bidang ekonomi dan tahun politik sehingga konsentrasi Presiden terpecah pada Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

Saat ini kita tidak mendengar ucapan keprihatinan dari seorang Presiden, seolah tidak mau tahu tentang derita yang dialami rakyatnya. Dengan bangga dia mengumumkan gaji ke-13 dan THR ASN, juga selalu yakin keadaan objektif ekonomi Indonesia baik. []

1 KOMENTAR

  1. Utang…menekan kreativitas.
    Stigma yg berutang terhina di siang hari, gelisah di malam hari…!
    Hidupnya selalu berhalusinasi….

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here