Trump : Ekspansi Pemukiman Yahudi Persulit Perdamaian

0
98
Trump - Netanyahu saat pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibukota Israel yang ditentang PBB

Nusantara.news, Washington – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya mengakui, ekspansi pemukim Yahudi ke wilayah pendudukan akan “mempersulit” proses perdamaian dengan Palestina, dan mendesak Israel tidak mengabaikan hal itu.

Selain itu, Trump juga mengatakan di surat kabar Israel, dirinya tidak percaya orang-orang Palestina – dan mungkin juga Israel – siap untuk berdamai. Komentar itu muncul dalam  wawancara Trump di surat kabar “Yisrael Hayom” yang berhalauan konservatif pada Minggu Pahing (11/2) kemarin.

Skeptis dan Ragu

Pernyataan Trump tentang relokasi pemukim Yahudi itu muncul setelah akhir Desember lalu membuat marah warga Palestina usai mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bukan itu saja, Trump juga mengancam akan menahan bantuan kecuali orang-orang Palestina sepakat untuk melakukan pembicaran.

Ditanya tentang apa proses perdamaian yang diusulkan AS, Trump menjawab akan melihat apa yang akan terjadi. Trump skeptic dengan orang-orang Palestina dan juga meragukan orang-orang Israel sendiri untuk melanjutkan proses perdamaian.

“Saat ini orang-orang Palestina tidak berdamai, mereka tidak masuk ke dalamnya. Mengenai Israel saya juga tidak yakin juga tertarik untuk berdamai sehingga kita hanya perlu menunggu dan melihat apa yang terjadi,” ujar Trump sebagaimana dikutip dari Yisrael Hayom.

Saat ditanya apakah relokasi pemukim Yahudi di wilayah pendudukan akan menjadi bagian dari rencana perdamaian, Trump tegas menjawab akan membicarakan pemukiman. “Pemukiman adalah sesuatu yang sangat rumit dan selalu membuat perdamaian yang rumit. Jadi saya pikir, Israel pun harus berhati-hati dengan pemukiman,” tandasnya.

Peta invasi pemukim Yahudi ke wilayah pendudukan

Hingga kini tercatat sekitar 600 ribu pemukim yahudi yang menempati 140-an Kawasan pemukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel 1967 di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap pemukiman itu illegal karena melanggar hukum internasional. Namun Israel menentang itu.

Dalam petikan wawancara yang dipublikasikan hari Jumat (9/2), Trump mengatakan pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibukota Israel menjadi “puncak” tahun pertamanya menduduki jabatan presiden. “Saya pikir Yerusalem adalah titik yang sangat besar dan saya pikir ini adalah point yang sangat penting,” katanya.

Yerusalem sebagai ibu kota Israel, lanjut Trump, adalah hal yang sangat penting bagi banyak orang. Sebab itu sudah menjadi janji saat kampanye. “Dan saya sudah memenuhi janji itu,” ucap Trump yang selalu mengucap I don’t care terhadap pengecam yang tidak setuju dengan pendapatnya. Termasuk kepada mayoritas anggota PBB yang membuat resolusi mengecamnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Israel mengklaim seluruh Yerusalem adalah wilayahnya. Klaim ini bertentangan dengan cita-cita warga Palestina yang ingin menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya. Maka, Presiden Palestina Mahmoud Abbas tidak akan pernah menerima AS sebagai mediator setelah pengakuan kontroversial itu.

Akibatnya, bulan lalu PBB mengungkap keprihatinannya atas keputusan AS untuk menahan lebih dari setengah dari dana yang diperuntukkan mendukung pengungsi Palestina. Washington mengatakan akan menyerahkan 60 juta dolar AS dari rencana pembayaran ke Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) – namun akan menahan dana sebesar 65 juta dolar AS sisanya hingga adanya “reformasi” di badan dunia itu.

Persoalan Pemukiman

Masalah permukiman Yahudi di wilayah pendudukan – khususnya di Tepi Barat dan Yerusalem Timur – telah lama menjadi sumber konflik Israel Vs Palestina. Pemukiman di kedua wilayah pendudukan dimulai setelah Israel memenangkan Perang 1967. Sejumlah wilayah Arab seperti Tepi Barat dan Yerusalem Timur (semula dikuasai Yordania), dataran tinggi Golan (Suriah), Sinai dan jalur Gaza (Mesir) dicaplok Israel.

“Pemukiman” (Settlement) adalah komunitas yang didirikan oleh Israel di atas wilayah pendudukan sejak perang Arab – Israel 1967. Wilayah pendudukan itu direbut Israel dari Mesir, Yordania dan Suriah. Wilayah sengketa itu semula wilayah Turki Otoman yang mereka kuasai sejak Perang Arab-Israel 1948 – 1949.

Di Tepi Barat, mengutip data dari lembaga pengawas pemukiman “Israel Peace Now” ada 131 wilayah pemukiman di Tepi Barat yang dihuni oleh 385 ribu warga Yahudi – ini belum termasuk 97 pos terdepan – permukiman yang dibangun tanpa izin resmi.

Sedangkan di Yerusalem Timur sendiri tercatat 12 wilayah pemukiman yang dihuni oleh setidaknya 200 ribu pemukim Yahudi. Invasi warga Yahudi ke wilayah pendudukan itu yang kini menjadi sumber sengketa berkepanjangan antara Israel-Palestina.

Sebelumnya Israel juga pernah membangun pemukiman di jalur Gaza namun kembali dibongkar setelah mengundurkan diri dari wilayah itu tahun 2005.

Israel juga pernah membangun pemukiman Yahudi di Semenanjung Sinai – namun tahun 1982 memindahkan pemukim Yahudi itu kembali ke wilayah Israel sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Kairo 1982. Israel juga membangun pemukiman di dataran tinggi Golan yang direbutnya dari Suriah.

Memang, pemukim Yahudi hanya menempati 2% lahan di wilayah pendudukan, namun para pengecam menyebut lahan yang dikuasai pemukim – seperti pertanian dan jalan – perlu biaya mahal karena membutuhkan kehadiran militer. Di samping itu banyaknya pos-pos militer membuat warga Palestina yang lama bermukim di sana menjadi tidak nyaman.

Tapi pemukim Yahudi memilih tetap tinggal di wilayah pendudukan dengan berbagai alasan – mulai dari ekonomi, didorong oleh subsidi pemerintah Israel, hingga agama. Berdasarkan keyakinan Yahudi Ortodoks, Tuhan telah memberikan tanah itu kepada orang-orang Yahudi.

Sikap Induk Semang

Barrack Obama adalah Presiden AS – seperti halnya Jimmy Carter dan Bill Clinton – yang tidak setuju dengan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan dengan alasan melanggar Konvensi Jenewa. Dalam Konvensi ke-4 tahun 1949 memang disebutkan adanya larangan pengalihan penduduk dari negara pemenang perang ke wilayah yang telah didudukinya.

Namun Israel berkilah, Konvensi Jenewa ke-4 tidak menerapkan de Jure (penguasaan secara hukum) ke wilayah Tepi Barat karena – katanya – wilayah itu tidak diduduki secara teknis. Secara hukum, jelas Israel, wilayah itu ada sebagai akibat perang defensif – dan tidak mengendalikan Tepi Barat dari kekuasaan berdaulat yang sah.

Dalam setiap perundingan, Israel memang selalu menyerang Palestina yang menggunakan isu pemukiman Yahudi sebagai dalih menghindari pembicaraan langsung. Israel berkeyakinan isu pemukiman bukan penghalang sejati bagi perdamaian dan dapat dinegosiasikan.

Berdasarkan Perjanjian Damai Israel-Palestina di Oslo 1992 – saat AS di bawah Presiden Bill Clinton – masalah pemukiman harus ditangguhkan hingga ada kesepakatan akhir antara Israel-Palestina. Status quo itulah yang menjadi keberatan Israel atas resolusi PBB yang menghimbau Israel menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan.

Saat AS dipimpin George W Bush dia menulis surat ke Perdana Menteri Ariel Sharon tahun 2004 yang menyebutkan tidak realistis mengusir semua pemukim Yahudi dari wilayah Tepi Barat. Surat itu sebagai dukungan Bush terhadap rencana Israel menarik pemukim Yahudi ke wilayah blok pemukiman terbesar yang dekat dengan garis gencatan senjata sebelum Perang 1967.

Di bawah Trump, pemukiman Yahudi di Tepi Barat tampaknya akan dinegosiasikan dengan kedaulatan penuh Israel atas kota Yerusalem yang hingga kini ditentang oleh Palestina. Sebab Palestina yang juga memiliki klaim sejarah atas Yerusalem akan menggunakan Yerusalem Timur itu sebagai ibu kotanya.

Orang-orang Yahudi sendiri, dalam jajak pendapat 2016 tercatat 43% sepakat untuk keluar dari wilayah Pendudukan yang ditentang oleh 46% lainnya yang memilih bertahan di wilayah pendudukan. Sikap 46% warga Yahudi itu didukung oleh Koalisi Pemerintahan yang sekarang berkuasa. Bahkan ada seruan untuk mencaplok wilayah lainnya.

Sejauh ini, masyarakat Internasional, termasuk PBB dan Pengadilan Internasional menganggap pemukim Yahudi di wilayah pendudukan itu illegal. Tapi masyarakat Internasional selalu kesulitan menghadapi siapa pun Presiden AS yang menempatkan diri sebagai “induk semang” dari negara yang mengklaim diri sebagai “bangsa pilihan” itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here