Trump Hapus DACA, Hakim Federal Menentangnya

0
35
Protes warga imigran yang terancam deportasi

Nusantara.news, Washington – Hakim Federal untuk ketiga-kalinya mengeluarkan perintah program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) – penangguhan deportasi bagi warga pendatang yang dibawa ke Amerika Serikat (AS) secara ilegal oleh orang tuanya ketika masih anak-anak – dapat diteruskan, bukan saja untuk program yang sudah berjalan melainkan juga melanjutkan pendaftaran untuk yang belum terdaftar.

Hakim federal juga memberikan kesempatan selama 90 hari kepada pejabat Donald Trump untuk menyiapkan argumentasi hukum yang lebih baik apabila hendak menghapus DACA – atau hakim akan mengembalikan program Daca secara keseluruhan.

Trump : No more deal for DACA

Keputusan hakim federal untuk ketiga-kalinya pada hari Selasa Wage (25/4) itu bertentangan dengan kampanye Presiden Donald J Trump untuk mengakhiri program DACA. Program Daca ini dibuat oleh Presiden AS Barrack Obama pada 15 Juni 2012 dan Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS/United State Citizenship and Immigration Services) pada 5 Agustus 2012.

Dengan adanya program DACA, warga pendatang yang datang bersama orang tuanya secara ilegal ketika masih anak-anak dapat ditangguhkan pendeportasiannya selama 2 tahun dan dapat diperpanjang dan dianggap memenuhi syarat untuk memperoleh izin bekerja di AS. Berbeda dengan Dreams Act yang diusulkan Partai Republik – DACA tidak menyediakan jalur kewarganegaraan bagi penerima program.

Seorang hakim federal secara tegas memutuskan penentangannya terhadap kampanye pemerintahan Trump yang akan mengakhiri program penangguhan deportasi. Selain diperintahkan pengadilan untuk terus melanjutkan program DACA juga terus melanjutkan proses aplikasi terhadap calon penerima program penangguhan deportasi.

Dalam amar putusan setebal 60 halaman yanag dibacakan hakim distrik AS John Bates – dari distrik Columbia – menyebutkan upaya pemerintah untuk mengakhiri program DACA adalah “sewenang-wenang”, “berubah-ubah”, “hampir tidak dapat dijelaskan”dan “tidak sah”.

DACA memungkinkan para imigran gelap tetap tinggal di AS jika mereka berusia di bawah 16 tahun ketika dibawa oleh orang tuanya datang ke AS dan jika mereka datang paling lambat pada tahun 2007. Mereka yang diberikan status DACA diwajibkan memperbarui statusnya setiap dua tahun.

Para pejabat eksekutif di bawah pemerintahan Donald Trump (Trump Administration) berusaha menghentikan program yang dimulai sejak bulan lalu – namun keputusan di kedua hakim federal sebelumnya menghentikan upaya pemerintahan Trump. Tidak satu pun di antara keputusan itu – oleh hakim di New York dan San Francisco – memerintahkan pemerintah untuk melanjutkan menerima aplikasi baru untuk penerima DACA, namun keputusan yang dibuat Bates memutuskan agar Trump Administration meneruskan program aplikasi DACA.

“Setiap hari terjadi penundaan proses pelayanan aplikasi sehingga orang asing yang mungkin memenuhi syarat untuk menerima program dan manfaat DACA terkena penghapusan karena tindakan agen (pelayan publik) yang melanggar hukum,” tulis Bates.

Pada bulan Februari Mahkamah Agung AS menolak untuk mendengar seruan pemerintah dari putusan San Francisco.

Dalam putusannya, hakim Bates mengatakan pemerintah gagal memberikan alasan yang cukup untuk menjalankan program musim gugur yang lalu, menemukan bahwa surat dari Jaksa Agung Jeff Sessions menawarkan “penalaran hukum” yang kurang meyakinkan dalam mengutip undang-undang federal terkait dengan DACA yang dipermasalahkan.

Kami juga manusia

Pemerintah tidak melakukan yang lebih baik, ungkap hakim, dengan mengatakan bahwa menjaga program tetap berjalan mungkin akan menghadapi tantangan hukum dari negara-negara (bagian) yang menentangnya.

Bates memberikan kesempatan kepada kedua pihak hingga 27 Juli untuk mengajukan laporan gabungan ÿang menyatakan apakah DHS telah mengeluarkan keputusan baru yang menyortir DACA dan apakah pihak-pihak tersebut mempertimbangkan kebutuhan untuk proses lebih lanjut dalam kasus ini.

Tidak jelas apakah Departemen Kehakiman dapat segera mengajukan banding atas putusan itu, dan Bates memberikan kesempatan untuk mempertimbangkannya.

Keputusan itu dikeluarkan malam dengan mendengar argument ruang sidang – satu di antaranya adalah keterangan pejabat yang menangani kebijakan imigrasi dalam pemerintahan Trump yang telah mengumumkan membatasi perjalanan orang dari negara-negara yang sebagian besar berpenduduk Muslim yang dikenal dengan istilah “larangan bepergian”.

The American Civil Liberties Union (ACLU) – satu di antara penggugat dalam kasus yang ditangani oleh hakim Bates – menyebut putusan itu sebagai pukulan berat badi pemerintahan Trump. “DACA adalah konstitusional, dan mereka wajib meneruskan programnya,” ulas ACLU.

Jaksa Agung California Xavier Becerra yang menerapkan tindakan hukum pertama atas keputusan pemerintah tahun lalu – juga menyambut baik keputusan ini – dan menyebutnya lewat akun Twitter miliknya sebagai kemenangan bagi para “Dreamers”dan üntuk semua orang yeng berani bertarung di pengadilan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here