Trump Pertajam Polarisasi Sunni-Syiah di Timur Tengah

0
89
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud memberikan Collar of Abdulaziz Al Saud Medal kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Royal Court di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (20/5). ANTARA FOTO/REUTERS

Nusantara.news – Kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Timur Tengah justru memberi kesan, AS kembali membangun polarisasi lama Sunni-Syiah untuk menanamkan kepentingannya di kawasan tersebut. Benarkah Trump sungguh-sungguh menginginkan perdamaian di Timur Tengah? Sebagaimana yang ditekankan dalam pidatonya di forum Arab Islamic American Summit di Riyadh Arab Saudi, Minggu (21/5).

Kenyataannya, di Arab Saudi Trump menghimpun sejumlah pemimpin negara hanya dari kalangan Sunni, dengan tujuan yang jelas: menekan dan mengucilkan Iran, negara dengan mayoritas penduduk berpaham Syiah.

Dalam pidatonya pada Minggu (21/5), Trump “menceramahi” para pemimpin negara Muslim di kawasan Timur Tengah untuk mengusir kelompok-kelompok ekstrem dari negaranya masing-masing, bahkan kalau mungkin dari muka bumi.

Tentu saja yang dimaksud kelompok ekstrim adalah teroris ISIS, dan kelompok-kelompok teroris lain di negara-negara Timur Tengah seperti separatis minoritas Syiah, diduga didukung Iran.

Trump oleh banyak kalangan, bahkan oleh Gedung Putih sendiri, disebut tengah berupaya  membangun “NATO Arab”, di mana dia akan mengorganisir negara-negara yang terdiri dari negara-negara Sunni dipelopori Arab Saudi. Tujuannya jelas, untuk menyerang negara Syiah, Iran dan kelompok-kelompok lain yang dicap teroris dari warga minoritas Syiah di sejumlah negara. Upaya yang tampak menggelikan, karena Trump sendiri pernah alergi terhadap NATO dengan menyebutnya sebagai telah usang.

Sebetulnya, apa yang sedang diupayakan Trump di Timur Tengah saat ini tidak ada yang baru. Jika merujuk tahun 1950-an atau pada puncak perang dingin, AS juga ketika itu sibuk menyusun aliansi serupa dengan Pakta Baghdad atau juga dikenal sebagai Cento. Sama halnya sekarang, aliansi itu juga dimaksudkan untuk mengelompokkan beberapa negara di kawasan Timur Tengah, untuk tidak saja melawan Uni Soviet ketika itu, tapi juga melawan Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser.

Sebelumnya, salah seorang pejabat mengatakan kepada Washington Post bahwa diskusi mengenai pembentukan aliansi militer Arab (NATO Arab) telah terjadi antara pemerintah Trump dan pemerintah Saudi sejak kemenangan Trump bulan November tahun lalu.

Wakil Putera Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman dan penasihat senior Gedung Putih serta menantu Trump, Jared Kushner, memimpin diskusi-diskusi tersebut.

Sebagaimana dilaporkankan Washington Post, kedatangan Trump ke Arab Saudi adalah “untuk mengemukakan kerangka kerja dan prinsip dasar koalisi negara Sunni bersatu, yang akan menjadi “panggung” bagi struktur organisasi mirip NATO.”

Pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa organisasi tersebut akan mendorong perang melawan terorisme dan menekan Iran, meski tidak menyebutkan strategi lebih rinci.

Tentu saja banyak pertanyaan yang muncul soal bagaimana bentuk organisasi yang diharapkan melibatkan partisipasi awal dari negara-negara Sunni termasuk dari Uni Emirat Arab, Mesir dan Yordania. Mengingat secara politik ada banyak perbedaan antara negara-negara tersebut. Selain itu, “koalisi Sunni bersatu”  juga bisa meninggalkan negara-negara seperti Bahrain, Irak, Lebanon bahkan Yaman.

“Tidak ada yang salah dengan gagasan interaksi militer di antara negara-negara Muslim, atau dalam hal ini negara-negara Arab, itu akan mendapat tepuk tangan,” kata Alex Vatanka pengamat dari Middle East Institute.

“Setiap jenis integrasi yang dirancang untuk melawan sesuatu yang mengancam sebagai ancaman terorisme harus diberi tepuk tangan, tapi sebagai analis saya harus mengatakan  seberapa masuk akal-kah upaya ini?” kata Vatanka.

Vatanka mempertanyakan mengenai negara mana saja anggotanya, dan apakah mereka dapat menemukan kesamaan. Dia merujuk pada perbedaan antara UEA dan Arab Saudi yang sangat bisa terjadi di antara mereka dalam aliansi semacam ini.

Selain itu, betulkah jika yang diinginkan Trump adalah perdamaian lewat organisasi NATO Arab, sementara dia hanya untuk mengumpulkan kekuatan negara-negara Sunni, yang dengan demikian AS menyatakan diri hanya mendukung salah satu pihak saja dalam sebuah konflik sektarian yang telah berlangsung begitu lama di kawasan tersebut.

Dengan demikian pula, jelas kehadiran AS di Timur Tengah bukanlah solusi untuk perdamaian di Timur Tengah.

Ditengarai, Trump tidak akan serius mengurus perdamaian di Timur Tengah, sebagaimana janji kampanyenya saat Pilpres AS, yang ingin membawa AS tidak menghabiskan energi dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Bisa jadi, kehadiran Trump di Timur Tengah memang semata-mata untuk kepentingan AS, sebagaimana jargon Trump “America First”. Gagasan NATO Arab bisa jadi adalah upaya agar negara-negara di kawasan Timur Tengah itu mengurus dirinya sendiri, dipimpin Arab Saudi. Amerika seolah-olah mendukung, dengan cara memasok senjata.

Padahal penjualan senjata itu merupakan bisnis AS yang menguntungkan. Terbukti, kerja sama telah dijalin, Arab Saudi akan membeli persenjataan dari AS senilai USD 110 miliar, dan nilainya akan meningkat hingga USD 350 miliar dalam 10 tahun ke depan.

Jika begitu, ini memang sesuai dengan konsep presiden Trump “America First” karena dengan penjualan senjata ke Arab Saudi, yang terbesar dalam sejarah tersebut, Amerika mendapatkan pekerjaan menguntungkan untuk industri senjata di dalam negerinya.

Selain itu, AS juga mendapat keuntungan lain karena senjata tersebut akan digunakan untuk memerangi Iran, musuh utama AS di kawasan ini.

Pada akhirnya, soal keamanan Timur Tengah bagi Amerika, sama seperti sikap politik AS sebelumnya-sebelumnya: “peduli amat”. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here