Trump pun Kewalahan Hadapi Siasat Dagang Cina

0
382
Presiden AS Donald Trump berbincang dengan Presiden Cina Xi Jinping dalam pertemuan di Florida, AS, Mei 2017. Foto: ANTARAFOTO

Nusantara.news, Washington – Amerika Serikat sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia kedodoran menghadapi pesainganya di panggung global, Cina. Presiden AS Donald Trump pun tampaknya mulai kewalahan menghadapi strategi dagang raksasa ekonomi Asia itu. Berbagai strategi telah dilancarkan Trump dari awal masa pemerintahannya, mulai dari mengungkit soal manipulasi mata uang, pelanggaran hak cipta, hingga melobi dengan menjamu presiden Cina Xi Jinping. Terakhir, dengan menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara, sekutu ekonomi jangka panjang Cina.

Upaya-upaya tersebut belum juga efektif, faktanya hingga bulan Juli lalu, Cina masih mempertahankan surplus perdagangannya dengan AS sekitar USD 25 miliar, masih tetap dianggap tinggi meskipun turun dari bulan Desember tahun lalu yang sebesar USD 27,8 miliar.

Trump pun mulai tak sabar untuk segera menekan Cina, melakukan “perang dagang” atas dalih Cina tak mau bekerja sama mengatasi ancaman nuklir Korea Utara, tetangga sekaligus sekutu ekonominya. Jika Cina tidak menyatakan persetujuannya terhadap sanksi atas Korea Utara di Dewan Keamanan PBB pada Sabtu pekan lalu, mungkin Trump sudah memulai penyelidikan terhadap perdagangan Cina terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Cina sempat memprotes AS karena mengaitkan-ngaitkan masalah Korea Utara dengan hubungan kerja sama dagang. Cina meminta agar eskalasi yang meningkat di Semenanjung Korea tidak mempengaruhi hubungan perdagangan AS-Cina. Cina menuding bahwa AS menggunakan dalih Korea Utara untuk menekan perdagangan Cina ke Paman Sam itu.

Setelah Cina sebagai pemegang hak veto, menyatakan sikap senada dengan AS tentang pelanggaran senjata nuklir Korea Utara di hadapan DK PBB, Trump pun kembali mengulur waktu menjatuhkan sanksi perdagangan terhadap Cina.

DK PBB pada hari Sabtu (5/8) lalu dengan suara bulat menyetujui langkah-langkah untuk membatasi ekspor batu bara, besi, timbal dan makanan laut Korea Utara. Pemerintah Trump mengancam tindakan militer jika diperlukan untuk menghentikan Korea Utara mencapai kemampuan rudal balistik antar benua berhulu ledak nuklir yang dapat menyerang AS.

Namun, sebagaimana dilaporkan Bloomberg, Washington kini masih mempertimbangkan rencana menggunakan bagian dari Undang-Undang Perdagangan AS untuk menyelidiki produk-produk Cina terkait pelanggaran hak intelektual, cara yang sama pernah dilakukan AS terhadap Jepang pada era 80-an.

Fokus penyelidikan akan diarahkan terutama terkait transfer teknologi secara paksa. Jika ini diberlakukan,  menandakan sikap perdagangan yang lebih keras dari pihak AS, namun proses ini akan berlangsung berbulan-bulan dan belum jelas seberapa serius pemerintah AS akan memberlakukannya.

Selama ini perusahaan teknologi tinggi AS tidak dapat melakukan bisnis di Cina kecuali mereka membentuk usaha patungan dengan mitra lokal dan menyerahkan teknologi utamanya kepada mitra tersebut. Di sektor seperti komputasi awan, hukum Cina juga mencegah penggunaan merek asing, ini  membuat perusahaan AS berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Perusahaan Amerika selama ini menyetujui transfer teknologi karena merupakan satu-satunya cara mereka agar dapat mengakses pasar terbesar kedua di dunia itu.

Sebagaimana dilaporkan CNBC, sejumlah perusahaan AS beroperasi dengan skema yang diinginkan Cina, seperti Intel (Intc) memiliki kesepakatan dengan dua produsen chip Cina untuk mendapat akses ke pasar ponsel pintar dan tablet. Lalu, IBM (Ibm) dan Advanced Micro Devices memiliki teknologi chip berlisensi untuk mitra Cina. Kemudian Qualcomm (Qcom) memiliki kemitraan yang juga serupa. Produsen mobil dari AS juga harus berbagi teknologi dengan mitra lokalnya untuk bisa diproduksi dan dijual di Cina.

Perusahaan yang setuju beroperasi melalui usaha patungan pada dasarnya akan bertaruh, apakah mereka dapat menemukan teknologi baru lebih cepat dari mitranya di Cina. Jika tidak, mereka kalah satu langkah.

Dari sudut pandang China, transfer teknologi merupakan bagian dari kebijakan industri “Made in China 2025” yang bertujuan menjadikan negara itu pemimpin teknologi di 10 sektor prioritas: teknologi informasi; Alat mesin otomatis dan robotika; Peralatan aerospace dan aeronautika; Peralatan maritim dan pelayaran berteknologi tinggi; Peralatan transportasi kereta modern; Kendaraan dan perangkat energi terbarukan; Peralatan listrik; Peralatan pertanian; Alat-alat baru; biopharma dan produk medis.

Sektor-sektor ini didukung oleh pembiayaan dari lembaga-lembaga milik negara dan dilindungi dari persaingan terbuka.

AS tentu mengalami kendala dalam mengambil kebijakan industri terkait Cina. Di satu sisi, pembatasan impor Cina akan melanggar perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ketika pemerintahan Clinton dan Bush menegosiasikan masuknya Cina ke WTO, mereka berharap Cina secara bertahap akan meliberalisasi sistem perdagangannya dari waktu ke waktu. AS berpikir bergabungnya Cina dengan WTO adalah awal keterbukaan negara itu, tapi ternyata tidak. Tidak ada keterbukaan yang signifikan pada wilayah-wilayah tertentu sejak Cina masuk WTO tahun 2001. Apalagi Presiden Xi Jinping sekarang berambisi menjadikan Cina sebagai kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia.

Jika AS mulai menerapkan UU Perdagangan untuk menyelidiki produk-produk Cina yang melanggar hak kekayaan intelektual, ini memberi sinyal bahwa AS akan meakukan pendekatan sepihak untuk menangani perilaku Cina. Kemungkinan penyelidikan tersebut akan menyimpulkan bahwa Cina selama ini menjalankan praktik perdagangan yang tidak adil.

Tapi, apakah akan efektif bagi AS?

Cina memang telah menjadi fokus kekhawatiran soal defisit perdagangan karena merupakan mitra dagang terbesar AS dan menyumbang sekitar setengah dari defisit perdagangan AS. Tapi menurut laporan konsultan tentang risiko, Control Risk, pemerintah Trump mungkin hanya bisa melakukan sedikit hal terhadap Cina.

“Pilihan Trump untuk ‘menyakiti’ ekonomi  Cina yang meluas akan terhambat oleh masalah kepraktisan hukum, peraturan dan legislasi, termasuk komitmen AS di bawah WTO,” kata publikasi laporan konsultan tersebut pada bulan Februari 2017.

Langkah Trump juga akan dibatasi oleh kekhawatiran tentang pembalasan yang efektif dari Cina, terutama jika Cina juga memilih opsi sepihak dan tidak biasa.

Cina sendiri merasa, AS memang tidak mengekspor banyak ke Cina sehingga menimbulkan defisit perdagangan, tapi banyak perusahaan multinasional besar memperoleh keuntungan yang besar dari memproduksi barang di Cina. Sehingga kemungkinan besar langkah perang dagang AS itu akan mendapat resistensi, perusahaan multinasional itu akan menolak proteksionisme berskala besar.

Perusahaan-perusahaan asal Amerika di Cina memang menginginkan pemerintah AS menegosiasikan keterbukaan pasar di Cina, tapi sebagian besar tidak menginginkan “perang dagang”. Sebab, jika AS mengambil tindakan proteksionis misalnya, seperti menaikkan tarif impor atas produk Cina, mereka dapat memastikan Cina akan melakukan pembalasan. Jika AS saja sebagai negara dengan kekuatan ekonomi besar, kewalahan dan merasa dirugikan menghadapi “strategi” dagang Cina, bagaimana dengan yang lain? Tentu saja ini harus menjadi kewaspadaan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here