Trump’s Effect: Tata Ulang Orde Ekonomi-Politik Global

0
408
Two Persons are on the way to eternal life

Nusantara.news, Jakarta – Munculnya Trump yang dianggap sebagai tokoh populis di AS serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa, termasuk menguatnya para politisi sayap kanan di beberapa negara Eropa meraih dukungan dalam pemilu tahun ini, umumnya dipandang sebagai fenomena deglobalisasi. Sebagai reaksi terhadap globalisasi, para pemimpin politik populis cenderung menarik diri dari pergaulan antar-bangsa dan proteksionis. Namun, benarkah dunia saat ini mengalami deglobalisasi?

Sebenarnya dunia tidak mengalami deglobalisasi sebagaimana yang mungkin dikesankan oleh fenomena kemunculan Trump, keluarnya Inggris dari Uni Eropa, serta kemungkinan menangnya parpol-parpol sayap kanan di Eropa. Fenomena semacam ini pada dasarnya hanya gejala permukaan. Makna di balik fenomena ini adalah sebuah gerakan yang ingin melakukan penataan ulang atas orde ekonomi-politik dunia.

Dengan demikian, globalisasi “hanya” akan berubah wajah, tanpa menghilangkan esensi dasarnya: penguasaan akses sumber daya strategis berskala global di tangan para aktor dominan lama yang merasa tidak terlalu nyaman dengan orde sebelumnya–yang justru didesain oleh mereka sendiri.

Demikian kesimpulan dari hasil wawancara Nusantara.News dengan Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute, sebuah lembaga yang bergerak di bidang kajian dan analisis tentang ekonomi-politik internasional, geopolitik dan isu-isu strategis.

Berikut ini adalah petikan wawancara dengan Hendrajit yang dilakukan oleh Rahadi T. Wiratama, redaktur Nusantara.News (06-02-2017).

Sejak Trump menjadi presiden ia telah mengeluarkan 12 executive orders yang berisi janji-janjinya semasa kampanye, termasuk menutup pintu bagi imgran dari 7 negara Muslim, mundur dari TPP dsb. Menurut Anda, apa implikasi kebijakan Trump terhadap percaturan politik global?

Kampanye Pilpres Presiden Trum yang terkesan beraroma SARA itu, menurut saya hanya sekadar tebar isu, sebagai landasan untuk memasuki adegan kedua, yaitu nasionalisasi perekonomian Amerika Serikat yang ditujukan ke dalam negeri, seperti slogannya yang dia kumandangkan: buy America, higher America. Memang ini bermuara pada kebijakan ekonomi proteksionis. Masalahnya apakah hanya sampai di situ? Saya kira keliru jika kebijakan proteksionisme ekonomi AS dianggap merupakan tujuan pokok Trump.

Melalui berbagai kajian di Global Future Institute, kami mengambil posisi kritis terhadap Trans Pacific Partnership (TPP) yang digulirkan Presiden Obama atas desakan sekitar 300 korporasi global AS via the US Trade Representatives di awal pemerintahannya. Kita seharusnya senang  dengan keputusan Trump menarik diri dari TPP. Sebab, skema TPP  akan jadi titik kulminasi dari meluasnya pengaruh korporasi global di negara-negara peserta TPP di Asia-Pasifik  .

Namun, meskipun AS keluar TPP, ada gelagat yang mengkhawatirkan. Trump memilih Rex Tellerson sebagai Menlu yang notabene mantan CEO ExxonMobil. Berarti, di balik gegap-gempita proteksionisme ekonomi AS, sasaran strategis Trump tetap sama dengan para pendahulunya: menguasai SDA, khususnya minyak bumi dan tambang.

Karenanya, saya memandang tebar isu SARA saat ia berkampanye hanya dijadikan landasan untuk membangun nasionalisasi perekonomian AS, karena skema dasarnya tetap diarahkan untuk melalukan restrukturisasi tata ekonomi dunia baru yang mungkin bakal semakin monopolistik dan tersentralisasi. Dengan kata lain, kecenderungan AS dan blok Uni Eropa untuk menerapkan kutub tunggal atau unipolar, agaknya semakin terkondisi di era Trump.

Proteksionisme, ekonomi merkantilisme dan populisme, hanya perangkat pendukung untuk pengondisian ke arah tata ulang orde ekonomi dunia baru yang tidak bersifat multi-polar sebagaimana prediksi dan harapan kaum neoliberal di AS dan Eropa.

Isu-isu yang cenderung rasis sekadar alat untuk cipta kondisi menuju tahapan berikutnya yaitu nasionalisasi perekonomian AS yang mengarah ke skema: terbentuknya tata ekonomi dunia baru yang unipolar dan tersentralisir di tangan AS dan para sekutu strategisnya di Eropa Barat terutama Inggris, yang kemungkinan akan diikuti oleh Perancis dan Jerman.

Dalam konstelasi yang demikian, maka implikasi kebijakan Trump bisa diprediksi, yakni memantik reaksi keras dari RRC. Tampilnya Trump sebagai presiden AS, saya kira cocok dengan prediksi Samuel Huntington dalam bukunya yang terkenal The Clash of Civilization bahwa akan terjadi perang terbuka AS vs Cina. Ini agaknnya makin mendekati kenyataan, meskipun terbatas dan terlokalisasi di Laut Cina Selatan dan Semenanjung Korea.

Kebangkitan populisme di Eropa terlihat banyak persamaannya dengan AS. Inggris menarik diri dari UE, sementara Le Pen di Perancis—dalam kampanyenya—semakin menggemakan isu anti-imigran. Bagaimana Anda melihat masa depan hubungan antara AS dengan para sekutu lamanya di Eropa? Apakah akan terjadi pergeseran penting menyangkut hubungan AS – Eropa dan bagaimana dengan masa depan NATO?

Isu-isu yang Anda gambarkan itu merupakan permukaan. Substansi dari fenomena ini yang kiranya harus dicermati, yakni adanya krisis di dalam tubuh kapitalisme di kedua kawasan tersebut.  Manuver Trump menggambarkan  upaya untuk menata ulang skema kapitalisme global yang sejak pasca Perang Dingin nampaknya tidak berjalan sesuai rencana, karena menimbulkan berbagai komplikasi ekonomi dan politik yang—dalam jangka panjang—justru membahayakan keselamatan sistem kapitalisme itu sendiri.

Latar belakangnya adalah pergeseran sentra geopolitik dan konflik global dari kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah (Heartland) sejak dekade 2000-an, telah memunculkan tiga kekuatan baru sebagai the emerging countries yaitu Cina, Rusia dan India. Ketiga negara ini dengan segala variannya, berhasil membangun kekuatan penyeimbang seperti Shanghai Cooperation Organization (SCO) yang dimotori Cina-Rusia, maupun blok kerjasama ekonomi melalui skema BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan). Meskipun blok kerjasama ekonomi ini belum maksimal, namun sudah cukup mengganggu dan membuat ketiga negara itu semakin diperhitungkan di berbagai forum internasional  baik secara bilateral maupun multilateral.

Menyadari kenyataan tersebut, saya tidak memandang hubungan AS dan blok NATO Uni Eropa sebagai masalah krusial. Saya justru memandang bahwa di masa Trump, babak baru konflik global AS vs Cina akan semakin memanas, dan karenanya jauh lebih krusial untuk diantisipasi. Soal ini akan berdampak secara ekonomi-politik terhadap kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia.

Dalam prediksi Huntington, ketika pecah perang AS vs Cina, AS tetap solid bersama blok NATO plus Rusia. Sedangkan Cina akan  bersekutu dengan beberapa negara Islam seperti Iran, Pakistan dan Arab Saudi. Prediksi Huntington satu dekade yang lalu mungkin dianggap omong kosong. Namun dengan kemunculan Trump dengan segala kemungkinan implikasinya itu agaknya mendekati prediksi Huntington.

Rusia selama ini dikenal sebagai rival utama AS dalam memperebutkan hegemoni politik global. Namun, Trump kini lebih melihat Rusia di bawah Putin sebagai partner strategis. Bagaimana Anda melihat hubungan kedua negara di era mendatang? Apa implikasi eratnya hubungan AS – Rusia saat ini terhadap konstelasi politik global? 

Ketika tahun 2001 Cina-Rusia bersepakat membentuk SCO terkesan kerjasama kedua negara hanya di lingkup ekonomi-perdagangan dan keamanan. Namun pada perkembangannya SCO ternyata merupakan persekutuan strategis Cina-Rusia untuk membendung AS di kawasan Asia Tengah.

Namun sekarang situasi berubah. Ketika AS dan Rusia semakin erat sejak kampanye pilpres AS, negeri beruang merah itu dengan terbuka mendukung Trump. Persekutuan strategis Washington-Moskow agaknya sedang dirancang secara sadar dan terencana sejak awal. Anehnya, hal itu justru semakin mendekati prediksi Huntington.

Terhadap RRC Trump sering melontarkan pernyataan akan bersikap lebih “keras”. Mengingat kedua negara ini merupakan aktor penting di kawasan Asia Pasifik, menurut Anda apa implikasi kebijakan Trump terhadap RRC dalam konteks hubungan kedua negara? Apa implikasinya terhadap peta geopolitik di kawasan Asia Pasifik, termasuk soal Laut Cina Selatan?

Dalam berbagai forum diskusi maupun beberapa tulisan, saya malah sudah mengingatkan perlunya mengantisipasi manuver Trump, tetapi bukan pada gejala permukaan seperti rasisme dan yang sejenisnya, melainkan pada apa yang sebenarnya ia tuju.

Strategi dasar Trump adalah cipta kondisi yang mengarah pada kemungkinan penggunaan kekuatan militer, atau setidaknya, ke arah ketegangan politik dengan atmosfer militer di Laut Cina Selatan maupun Semenanjung Korea, kecuali para pihak dapat menemukan formula politik dan diplomasi yang saling mengakomodasi.

Salah satu skenario terburuk yang harus diantisipasi adalah kemungkin adanya pergantian atau perubahan peta politik dunia. Inilah pelajaran penting dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang selalu diakhiri dengan pergantian peta politik dunia. Pertanyaannya adalah, apakah Trump dengan dukungan dari konsorsium global, akan merealisasikannya melalui perang militer atau melalui kombinasi dengan perang nir-militer, atau yang sering saya sebut sebagai Perang Asimetris? Apapun pilihan strateginya, skenario terburuk ke arah itu yang seharusnya diantisipasi.

Hal apa yang harus diantisipasi oleh negara-negara di kawasan Asia pasifik agar titik sentrum ekonomi-politik di kawasan ini tidak selalu bertumpu pada kutub Beijing ataupun kutub Washington, sehingga tercipta relasi antar negara yang lebih seimbang?

Dalam mengantisipasi hal ini, Jepang sudah melangkah lebih dulu. Beberapa waktu lalu, saat Presiden Jokowi berkunjung ke sana, ia menawarkan tiga proyek kerjasama kepada Jepang. Pertama, kerjasama mengelola Pulau Sabang, Nangroe Aceh Darusalam, dalam pembangunan bandara dan pelabuhan. Kedua, kerjasama mengelola Pulau Morotai, Maluku, untuk bidang pariwisata, dan ketiga, kerjasama mengelola Riau di bidang perikanan.

Mengapa menurut saya ini penting dicermati ke depan? Dalam prediksi Huntington, Jepang akan bersikap netral dan tidak ikut dalam kedua kutub yang berperang. Selain itu, Huntington memandang Indonesia, India dan Australia, akan muncul sebagai kekuatan baru dunia pasca perang kedua kutub tersebut.

Maka, meskipun tawaran kerjasama itu resminya datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pastinya tiga opsi tersebut sudah merupakan hasil lobby Indonesia-Jepang. Sebab Morotai dan Sabang, dalam pandangan Jepang sejak menyerbu Indonesia pada 1941-1942, dipandang sebagai daerah jantung Indonesia.

Jepang menyadari betul bahwa pancangan kaki kekuasaan kolonial Inggris membentang dari Asia Tenggara (Myamnar, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura) maupun Srilanka, India, Pakistan (waktu itu Bangladesh masih menyatu dengan Pakistan). Maka konsekuensinya adalah, untuk memotong mata-rantai kekuasaan Inggris dan tentunya juga AS, pengusaan Sumatera sebagai Nucleus Zone atau Daerah Inti menjadi penting artinya.

Oleh karena itu, bagi Jepang menguasai Palembang-Sumatra Selatan jauh lebih penting daripada menguasai Singapura. Menghadang Inggris-AS di Perang Dunia II, cukup menguasai wilayah-wilayah yang terletak di mulut Selat Malaka seperti Aceh, termasuk Pulau Sabang yang terletak di mulut Lautan Hindia. Sedangkan menguasai Morotai berarti membuka akses menuju penguasaan jalur Samudra Pasifik.

Patut disayangkan, tren global berbasis geopolitik inilah yang sepertinya agak diabaikan dan dianggap sepi oleh para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri RI.

Presiden Jokowi baru-baru ini menyatakan bahwa kebijakan Trump terkait dengan Travel Ban bagi 7 negara Muslim sebaiknya disikapi biasa saja, karena tidak memiliki dampak langsung terhadap Indonesia. Apakah sikap pemerintah sudah tepat dalam merespon kebijakan Trump? Langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah mengantisipasi kebijakan Trump ke depan?

Sayangnya, seperti dalam merespon berbagai persoalan lainnya, Presiden Jokowi tidak skematik. Memang  benar kebijakan Trump terkait travel ban bagi 7 negara Muslim mungkin tidak memiliki pengaruh langsung dari sisi kepentingan Indonesia. Tapi seharusnya Presiden Jokowi menggulirkan suatu kontra-isu atau kontra-tema atas dasar bacaannya  terkait apa yang sesungguhnya ingin dimainkan Trump di  balik kebijakan travel ban tersebut.

Jawaban Jokowi cenderung reaktif ketimbang responsif. Terkesan manuver Trump dipandang sekadar sebagai business as usual. Menurut saya justru itu yang menghawatirkan. Dalam mengantisipasi berbagai pergeseran konflik global ke depan, pemerintah Indonesia tidak punya suatu kontra-skema. Seharusnya ada upaya untuk mengondisikan posisi Indonesia untuk mendorong relasi global yang semakin menguntungkan kita di tengah konstelasi dunia yang penuh ketidakpastian namun sangat dinamis tersebut.

Investasi AS di Indonesia, terutama di sektor tambang dan energi, lumayan besar, sementara Trump telah memulai langkah awal untuk menjalankan ekonomi yang berorientasi ke domestik atau proteksionis. Di sisi lain, masih banyak agenda persoalan di sektor energi dan tambang di Indonsesia. Menurut Anda, apa implikasi kebijakan Trump nantinya terhadap investasi MNC asal AS di sektor pertambangan terhadap Indonesia? Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah ke depan?

Seperti saya katakan di awal, minyak bumi dan aneka jenis tambang masih merupakan sasaran strategis AS di era Trump alias tidak ada perberubahan, yakni memastikan pengusaaan SDA dan keuangan  tetap berada di tangan korporasi global AS yang berada dalam jaringan Rothschild, JP Morgan dan Rockefeller.

Itulah sebabya Menlu Rex Tellerson yang notabene merupakan  mantan CEO ExxonMobil, praktis dijadikan Trump semacam panglima komando tempur AS untuk mengamankan sektor energi, terutama minyak dan pertambangan, termasuk uranium. Maka itu, perpanjangan Freeport untuk 2021 mendatang, agaknya akan menjadi prioritas strategis pemerintahan Trump.

Dalam situasi demikian, kebijakan proteksionisme ekonomi pemerintahan Trump, termasuk rencananya untuk menarik investasinya di luar negeri, nampaknya hanya untuk dijadikan alat penekan dan ancaman bagi negara-negara berkembang yang kaya sumberdaya alam, agar mereka memberikan konsesinya semaksimal mungkin bagi kepentingan korporasi, baik melalui gun boat diplomacy maupun melalui sarana-sarana kemiliteran.

Dengan begtu, menarik untuk menelisik kebijakan luar negeri Trump dari blueprint mantan Presiden George W Bush, yakni Project New American Century (PNAC). Jika masih digunakan, berarti cepat atau lambat Trump akan menerapkan militerisasi politik luar negerinya, setidaknya di wilayah Laut Cina Selatan dan Semenanjung Korea. Ini tentu akan membawa implikasi terciptanya instabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik, dan Asia Tenggara pada khususnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here