Tsunami Selat Sunda, Pemerintah Gagal

0
97

TSUNAMI di Selat Sunda itu, menurut Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin, adalah buatan Allah, bukan buatan manusia. Memang iya. Dari sudut teologi, tak ada satu butir debu pun bisa terbang tanpa kuasa Allah. Bencana yang membuat Indonesia kembali berduka itu sepenuhnya kekuatan Allah.

Tetapi, seperti pernah kita bahas, kemampuan menghadapi dan mengurangi risiko bencana, itu menyangkut kesiapan pemerintah sebagai penanggungjawab negara. Pemerintahlah yang bertanggungjawab membangun kesiap-siagaan unit-unit kerjanya, serta mengedukasi masyarakat untuk menghadapi bencana.

Sebab, pemerintah sendiri yang menerbitkan  PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Di situ dijelaskan, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Mengapa kita terlambat memitigasi bencana di Selat Sunda, sehingga mengakibatkan 429 orang meninggal, 1.485 luka-luka, 154 orang hilang dan 16.082 orang mengungsi (data Badan Nasional Penanggulangan Bencana sampai Selasa, 25 Desember 2018 kemarin).

Nah, alasan keterlambatan itu rupanya semacam bencana tersendiri pula dalam pemerintahan. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Indonesia belum memiliki alat peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh longsor bawah laut dan erupsi gunung. Itulah sebabnya, tidak ada peringatan dini saat tsunami Selat Sunda menerjang pada Sabtu malam lalu. Ribuan wisatawan yang memadati wilayah terdampak di sekitar pantai Selat Sunda tak menyadari sampai tiba-tiba tsunami menerkam mereka.

Indonesia tak punya alat deteksi tsunami yang disebabkan oleh longsor bawah laut dan erupsi gunung? Tidakkah kenyataan itu suatu bencana tersendiri? Sukar kita menemukan logika yang sehat, mengapa Indonesia belum punya alat seperti itu?

Kemarin, ketika mengunjungi lokasi bencana di Pantai Carita, Banten, Presiden Joko Widodo memerintahkan BMKG agar membeli alat terbaik untuk mendeteksi tsunami. “Saya perintahkan BMKG untuk membeli alat-alat deteksi early warning system yang bisa memberikan peringatan dini kepada kita semua, kepada masyarakat,” kata Presiden.

Telat! Ya, mohon maaf, perintah itu amat telat!

Sebab, saat meninjau lokasi gempa bumi di Lombok, Senin 30 Juli 2018 silam, Presiden sudah mengatakan ancaman bencana yang bisa menimpa Indonesia. “Kita harus sadar, negara kita ini berada di ‘Ring of Fire’,” kata Presiden, seperti dilansir Biro Pers Istana.

Apa artinya pernyataan itu? Itu adalah perintah agar kemampuan mitigasi bencana dengan kesiap-siagaan pemerintah, termasuk melengkapi semua peralatan standard yang diperlukan, segera dilakukan. Apa gunanya sekadar menyadari potensi bencana yang mungkin terjadi, tapi nihil dari upaya konkret untuk meminimalisasi kerusakan?

Strategi mengelola negara harus mempertimbangkan fakta-fakta yang melekat pada negara itu. Tidak hanya fakta geografis, sosiologis atau demografis, tetapi juga fakta geologis. Bukankah semua itu fakta yang harus dipahami pemerintah, dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan fakta itu.

Presiden mengatakan, negeri ini berada di Ring of Fire. Benar.  Cincin Api melingkari Samudera Pasifik, mulai dari Amerika Selatan sampai ke Kanada, melingkar ke Jepang dan Selandia Baru sepanjang 40 ribu km. Titik simpulnya ada di Indonesia. Menurut para ahli, 90 persen gempa di muka bumi, dan 80 persen di antaranya adalah gempa terkuat, terjadi di wilayah ini. Cincin Api Pasifik dibelit pula  Alpide Belt, yang merupakan jalur gempa nomor dua paling aktif di dunia, yang melingkar dari Timor ke Nusa Tenggara, Jawa, Sumatera, Himalaya, Mediterania, dan berujung di Atlantik. Ditambah pula posisi kita yang berada di tumbukan tiga lempeng benua, Indo-Australia dari selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur.

Nusantara ini seperti tak putus-putus dilanda gempa tektonik dan vulkanik. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan lebih dari  200 patahan aktif dari Aceh sampai Papua, secara teoritis, Indonesia bisa mengalami gempa tektonik 10 kali sehari.

Belum lagi catatan sejarah kita. Letusan Gunung Toba, Gunung Tambora atau Krakatau adalah tiga letusan terbesar yang mengubah wajah Nusantara, bahkan dunia. Tsunami ternyata juga bukan barang baru bagi Indonesia. Berdasarkan data National Oceanic and Atmospheric Administration  (NOAA) Amerika Serikat,  sejak tahun 416 sampai 2018 ini tercatat 246 kali tsunami di Indonesia.

Inilah kenyataan di negara ini! Inilah kenyataan yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat negara ini!

Menolak takdir, tentu tak mungkin. Tetapi, tidaknya harus diletakkan dalam konteks “ini Allah yang buat”, seperti kata Ma’ruf Amin tadi. Negara ini punya kewajiban memitigasi dampak bencana akibat takdir geografis dan vulkonologis itu. Dan kewajiban itu ada di tangan pemerintah, sebagai pengelola negara. Kemampuan pemerintah mengelola negara yang ditakdirkan berada di Ring of Fire diukur dari sini.

Jepang mungkin lebih rentan. Setiap tahun tidak kurang dari 1.500 kali gempa terjadi di negara itu. Tapi pemerintahnya selalu siap, dan mampu mengedukasi masyarakat untuk juga selalu siap. Akibatnya, mereka berhasil meminimalisasi jumlah korban setiap terjadi bencana. Sementara di kita justru sebaliknya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here