Tuding Pemerintah Lakukan Skandal Watergate, Fraksi PD Galang Hak Angket

0
2121
foto : rayapos

Nusantara.news, Jakarta – Meskipun membenarkan adanya percakapan telepon dengan KH Ma’ruf Amin, Presiden ke-6 RI Susilo Bamban Yudhoyono (SBY) menilai penyadapan terhadap dirinya ilegal.

Penyadapan ilegal itu, tutur SBY, mirip dengan Skandal Watergate yang membuat Presiden AS Richard Nixon terjungkal dari jabatannya pada 1972.

“Dulu, kubu Nixon menyadap kubu lawan politik yang juga sedang dalam masa kampanye presiden. Nixon terpilih, tapi terbongkar, ada penyadapan, tapingspying, sehingga Nixon mundur, karena kalau tidak, ia akan di-impeach,” tuding SBY.

Tudingan SBY itu berlanjut ke Fraksi Partai Demokrat (F-PD) di DPR. Wakil Ketua F-PD Benny Kabur Harman sudah menggalang dukungan pengajuan hak angket. “Syarat minimum 25 anggota dewan atau lebih dari dua fraksi. Dokumen usulan sedang kami susun,” terang Benny kepada wartawan di kantornya, Kamis (2/2) tadi siang.

Penyadapan itu, papar Benny, merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Dampak dari penyadapan itu sudah sangat meresahkan dan bahkan potensial menciptakan instabilitas politik.

Dengan adanya hak angket Benny berharap terbongkar siapa pelaku penyadapan. “Usul hak angket sedang dipersiapkan yang nantinya akan diajukan ke pimpinan dewan, ujar Benny yang sebelum menjadi anggota DPR pernah menjadi  wartawan dan anggota Pusat Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI) itu.

Meskipun kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah mengklarifikasi atas tudingan itu, Benny tetap tak peduli. “Kami akan terus kejar,” tegas Benny.

Ramai-Ramai Membantah

Menanggapi curhat SBY atas penyadapan terhadap dirinya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tegas-tegas menolak tudingan itu. “Pemerintah kita jamin tidak akan mau melakukan intervensi seperti penyadapan yang dibicarakan masyarakat itu,” beber politisi PDI Perjuangan asal Nias itu, di Jakarta (2/2) tadi siang.

Toh begitu Yasonna menyarankan, tudingan penyadapan oleh mantan Presiden SBY perlu diklarifikasi oleh tim kuasa hukum Ahok. Sebab kewenangan penyadapan hanya bisa dibenarkan untuk penyelidikan kasus hukum oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Senada dengan Yasonna, Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga sama-sama kader PDI Perjuangan menegaskan tidak pernah ada permintaan atau instruksi penyadapan kepada mantan Presiden SBY. Pernyataan Pram diungkap kepada wartawan di Istana Presiden, usai persidangan Ahok, Selasa (31/1) kemarin lusa.

Badan Intelejen Negara (BIN) yang dipimpin oleh Komjen (Pol) Budi Gunawan, lewat Deputi VI BIN  juga sudah mengklarifikasi bahwa “komunikasi antara Ketua MUI dan Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Bapak Basuki Tjahaja Purnama dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017, maka bersama ini BIN menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari BIN”.

Selain itu pada poin (2) BIN menegaskan, “Informasi tersebut menjadi tanggung jawab saudara Basuki Tjahaja Purnama dan penasehat hukum yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim dalam proses persidangan tersebut.”

Pertanyaannya, apakah usulan hak angket yang sedang disusun DPR akan terus bergulir? Kita tunggu perkembangannya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here