Tulungagung Pemasok TKI Terbesar se-Indonesia, Ini Kisahnya

0
151
Menurut data BNP2TKI periode 2011-2016, sebanyak 2.320,959 orang meninggalkan Indonesia untuk bekerja sebagai BMI/TKI (Buruh Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia).

Nusantara.news, Tulungagung – Tidak adanya lapangan kerja yang memadai serta kisah sukses TKI di luar negeri menjadi alasan utama kepergian warga Tulungagung menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Hal ini terbukti ketika rata-rata kehidupan ekonomi mereka berangsur membaik usai pulang dari perantauan. Mereka lebih bangga menjadi TKI meski bekerja sebagai asisten rumah tangga dibandingkan melamar kerja sebagai buruh pabrik di Tulungagung.

Kondisi yang sangat mencolok terlihat di Desa Tanggul Turus. Desa yang berbatasan langsung dengan Desa Tanggul Kundung. Di desa ini dikenal sebagai lumbung TKI. Desa ini juga kerap dikunjungi Kementerian Tenaga Kerja. Akses jalan desa yang berjarak 35 kilometer dari Kabupaten Tulungagung ini lebih lebar. Bangunan rumah-rumah yang ada juga tampak lebih megah.

Persis seperti yang dijelaskan Mashuri (56), penjual es tebu yang mangkal di kawasan jembatan desa,  yang menyebut ciri lain dari TKI adalah rumah mentereng.

Bangunan rumah mentereng siap huni ataupun masih dalam tahap pengerjaan bercokol di antara rumah sederhana secara sporadis. Tak sedikit dari rumah itu yang memiliki dua lantai dengan garasi mobil yang tak bisa dibilang ecek-ecek seperti Honda Jazz, Innova, dan Avanza.

“Rumah yang sedang dalam tahap pembangunan menandakan penghuninya belum lama ke luar negeri,” kata Agus Marsono, Sekretaris Desa Tanggul Turus merangkap pelaksana tugas Kepala Desa yang baru saja mangkat.

Dari 3.300 jiwa atau 1.300 kepala keluarga di Desa Tanggul Turus, sebanyak 400 jiwa bekerja di luar negeri seperti Arab Saudi, Hongkong, Taiwan, Malaysia, hingga Yunani. Sebagian besar dari mereka adalah kaum Hawa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dengan sebagian kecil bekerja di pabrik.

Kampung TKI di Desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

Agus mengakui jika profesi sebagai pahlawan devisa ini secara langsung mengangkat derajat perekonomian warganya. Jika 20 tahun lalu rumah reyot masih mendominasi pemukiman penduduk dengan mata pencaharian utama menjadi buruh tani atau berladang di hutan, kini tidak lagi.

Diawali kepergian kaum laki-laki ke Pulau Batam dan beberapa pulau di luar Jawa untuk merantau, lambat laun mulai melebar hingga ke negeri seberang. Malaysia adalah salah satu negara rintisan tempat tenaga kerja Indonesia asal Tanjung Turus berkelana. Disusul kemudian dengan negara-negara lain dengan jumlah tenaga kerja lebih banyak dan melibatkan kaum perempuan.

Ya, mereka berbondong-bondong merantau, mengais rezeki untuk membeli lahan persawahan, membangun rumah atau sekadar memenuhi biaya hidup. Menjadi TKI sudah menjadi kebiasaan turun-temuran masyarakat di sana satu dekade terakhir.

Padahal, Kabupaten Tulungagung sebagian besar lahannya adalah pertanian. Sehari-hari masyarakat disibukan dengan bercocok tanam atau menggarap lahan untuk menanam sayuran maupun buah musiman. Namun sekarang bekerja sebagai TKI jadi trend.

Seorang warga setempat, Tarmidi menuturkan, kalau sekarang yang menjadi TKI bukan hanya warga miskin, tapi banyak warga mampu yang ikutan bekerja di luar negeri setelah melihat keberhasilan warga lain yang jadi TKI.

“Ya kalau bukan istrinya yang keluar negeri pasti anaknya, setelah itu pulang dan langsung menikah,” ujar Tarmidi.

Pantauan Nusantara.News, kehidupan masyarakat di Tulungagung kini mulai berubah setelah banyak yang merantau sebagai TKI. Kesejahteraan keluarganya mulai meningkat, terlebih di antara mereka sudah memiliki lahan yang dibeli dari hasil keringat di luar negeri.

Terjadilah manfaat timbal balik di mana masyarakat kurang mampu bisa menjadi buruh tani di lahan para TKI. “Alhamdulilah, meskipun penghasilannya tak seberapa namun warga di sini tidak ada yang menganggur,” ucapnya.

Tidak bisa disangkal, Indonesia merupakan salah satu sumber tenaga kerja yang cukup besar di dunia. Salah satu penyumbang TKI yang cukup besar adalah Provinsi Jawa Timur, salah satunya Kabupaten Tulungagung.

Di kabupaten ini, banyak penduduknya terutama penduduk usia produktif yang bekerja di luar negeri menjadi TKI. Bekerja sebagai petani sawah dirasakan tidak lagi menjanjikan bagi masyarakatnya. Sehingga tenaga kerja di sektor pertanian lebih banyak didominasi para orang tua.

Untuk bekerja di sektor lain pun sudah susah untuk diperoleh. Karena itu, wajar daerah ini menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menjadi sumber TKI untuk pergi ke luar negeri.

Berdasarkan data BPS Tulungagung pada tahun 2014, jumlah penduduk sebanyak 1.053.276 jiwa, dengan tercatat kaum laki-laki sebanyak 526.188 jiwa, sedangkan kaum perempuan sebanyak 527.088 jiwa.

Sepanjang tahun 2014 BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) mencatat penempatan TKI ke berbagai negara di dunia sebanyak 429.872 orang. Jumlah itu meliputi 219.610 orang (58 persen) TKI formal dan 182.262 orang (42 persen) TKI informal.

Demikian catatan Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI yang dihimpun di dalam buku “Data Penempatan dan Perlindungan TKI Tahun 2014” (Periode 1 Januari s/d 31 Desember) yang dicetak 6 Januari 2015.

Kepala Puslitfo BNP2TKI, Muhammad Hidayat menyebut, penempatan TKI selama empat terakhir (2011 – 2014) terjadi naik-turun, yakni pada 2011 sebanyak 586.802 orang, 2012 turun dengan jumlah 494.609 orang, 2013 naik sebanyak 512.168 orang, dan 2014 turun lagi menjadi 429.872 orang.

Dalam empat tahun terakhir ini secara bertahap terjadi kenaikan prosentase penempatan TKI formal dan prosentase menurun untuk TKI informal. Pada tahun 2011 prosentase TKI formal 45 persen dan tahun 2014 naik menjadi 58 persen. Sedangkan prosentase TKI infornal tahun 2011 sebanyak 55 persen dan tahun 2014 turun menjadi 42 persen.

Ada tiga penyebab (kemungkinan) kenaikan jumlah prosentase penempatan TKI formal dan penurunan penempatan TKI informal, yaitu:

Pertama, penurunan TKI Informal karena pembenahan penempatan TKI di beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Diberlakukannya penundaan penempatan (moratorium) TKI informal yang bekerja pada sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di 6 (enam) negara, yaitu : Kuwait, Yordania, Suriah, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Diberlakukannya moratorium TKI PLRT di negara-negara tersebut dikarenakan Pemerintah di negara itu tidak memberikan jaminan perlindungan.

Kedua, diberlakukan langkah pengetatan penempatan TKI dengan pemberlakuan durasi waktu pelatihan yang dibuktikan melalui kehadiran sistem sidik jari (finger print).

Ketiga, ketersediaan tenaga kerja unskill di daerah yang benar-benar berkurang.

Pemerintah secara bertahap terus menerus menekan angka penempatan TKI informal, utamanya TKI PLRT. Dikarenakan keberadaan TKI PLRT ini sangat rentan bermasalah lantaran tinggal serumah dengan pengguna jasa (users) lebih dari satu orang, di antaranya ada orangtua dan anak, bahkan ada juga mertua atau keluarga lainnya.

Dari sisi gender, jumlah penempatan TKI perempuan selama empat tahun terakhir masih tergolong tinggi dibanding TKI laki-laki. Penempatan TKI tahun 2011 sebanyak 586.802 orang, terdiri dari 376.686 TKI perempuan (64 persen) dan 210.116 TKI laki-laki (36 persen). Tahun 2012 sebanyak 494.609 TKI, terdiri dari 279.784 TKI perempuan (57 persen) dan 214.825 TKI laki-laki (43 persen). Tahun 2013 sebanyak 512.168 TKI, terdiri dari 276.998 TKI perempuan (54 persen) dan 235.170 TKI laki-laki (46 persen). Tahun 2014 sebanyak 429.872 TKI, terdiri dari 243.629 TKI perempuan (57 persen) dan 186.243 TKI laki-laki (43 persen).

Sedangkan dari sisi tingkat pendidikan, TKI lulusan SD dan SMP tergolong tinggi. Hal itu dapat dilihat dari angka penempatan TKI tahun 2014 sebanyak 429.872 orang. Dari jumlah itu TKI yang lulusan SD sebanyak 138.821 orang (32,29 persen), lulusan SMP 162.731 orang (37,86 persen), lulusan SMU 106.830 orang (24,85 persen, lulusan Diploma 17.355 orang (4,04 persen), lulusan Sarjana 3.956 orang (0,92 persen), dan lulusan pascasarjana 179 orang (0,04 persen).

Untuk Kabupaten Tulungagung, BNP2TKI  mencatat daerah tersebut menjadi penyumbang TKI terbesar di Jawa Timur selain Ponorogo. Setidaknya, lebih dari 1000 orang diberangkatkan ke luar negeri setiap tahunnya. Setiap tahun mereka mengirimkan uang dari luar negeri (remitansi) yang luar biasa besar.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tulungagung, Yumar mengungkapkan, bahwa sejak awal hingga pertengahan 2014, tercatat sekitar 3.000 TKI dari Tulungagung yang diberangkatkan ke sejumlah negara tujuan. Paling banyak bekerja di Taiwan atau Hongkong. Hampir setiap bulan rata-rata sekitar 500 TKI/TKW yang terdaftar telah diberangkatkan.

Remitansi dan Skema BPJS

Sebagai wilayah kantung TKI terbesar di Indonesia, remitansi Tulungagung tentu lebih tinggi dibanding daerah lain. Tahun 2016, remitansi Tulungagung mencapai lebih dari Rp 1 triliun per tahun.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan, dari jumlah TKI asal Tulungagung tersebut, mampu menghasilkan remitansi mencapai Rp 1 triliun. Angka remitansi ini juga menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Sebagaimana data Bank Indonesia, jumlah remitansi Kabuaten Tulungagung pada 2016 mencapai Rp 1 triliun. Kalau tahun-tahun sebelumnya kurang lebih hampir Rp 2 triliun, mungkin karena ada penurunan tenaga kerja yang keluar negeri, maka remitensi menurun menjadi Rp 1 triliun lebih sedikit,” jelas dia.

‎Tingginya nilai remitansi ini, diakui Syahri, dikarenakan sebagian besar TKI di wilayah tersebut merupakan tenaga terdidik dan dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan di Luar Negeri. Selain itu, sebagian besar masyarakatnya pun menggantungkan hidup mereka dengan bekerja di luar negeri sebagai TKI.

“Jumlah TKI yang tercatat pada periode 2011-2016 sebanyak 41.425 jiwa. Sedangkan saat ini penduduk usia kerja di Tulungagung sebesar 790.422. Namun TKI ini menurun rata-rata 10 persen per tahun,” ujar Syahri, Minggu (30/7/2017) lalu.

Besarnya nilai remitansi itu mengasumsikan rata-rata setiap desa yang berjuluk “Kampung TKI” di daerah ini setiap tahunnya mampu menyumbang devisa sekitar Rp3 miliar lebih.

Dari sampel desa yang dianalisis, diketahui bahwa rata-rata uang tunai yang dibawa buruh migran ke Tanah Air lebih dari 50 persen total penghasilan. Baik dalam bentuk mata uang asing maupun rupiah. Di Malaysia, Brunei Darussalam, atau Taiwan misalnya, upah buruh migran sebesar Rp2,5 juta hingga Rp3,5 juta per bulan.

Meski remitansi besar, namun hal itu tidak membuat bangga Kabupaten Tulungagung. Pertanyaan mendasar, mengapa jalan seperti ini yang harus mereka pilih? Tuntutan hidup, sekadar tergiur iming-iming gaji besar, atau karena tren? Istri bekerja hingga keluar negeri menjadi pembantu rumah tangga, sementara suami tanpa bekerja dan hanya mengurus rumah dan anak. Sepertinya faktor ekonomi keluarga yang menjadi konflik utama, lantas tanggungjawab siapa? Sebagai kepala keluarga, suami memikul tanggungjawab mencari nafkah, karena disanalah harkat dan martabat seorang suami. Bukan berarti kaum perempuan ataupun istri dilarang bekerja, silahkan saja.

Sementara ada kekhawatiran “bisnis” TKI hanya dijadikan barang komoditas. Apakah bisa dikatakan ini bentuk perdagangan manusia (human trafficking)? Bisa tidak bisa iya. Sepanjang mereka bekerja secara legal, itu dikatakan bukan human trafficking.

Laporan humantrafficking.org yang mengatakan bahwa 43-50% TKI di luar negeri adalah korban dari praktik human trafficking tentu sangat mengejutkan. Mayoritas TKI adalah perempuan dan menjadi pekerja domestik (PRT). Angka pemerkosaan terhadap TKW meningkat pesat sejak tahun 2010 dan Malaysia termasuk negara dengan angka pemerkosaan TKW tertinggi setelah Timur Tengah.

Pelayanan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sangat berperan terhadap praktik human trafficking, terutama menggunakan jalur-jalur ilegal. Kebanyakan TKW biasanya juga tidak diinformasikan perihal legalitas mereka di negara penerima. Inilah sebabnya TKW menjadi rentan terhadap tindak kriminal dan segala perlakuan tidak menyenangkan di sana. Karena itu pula, keberadaan mereka juga kerap tidak diketahui baik oleh KBRI maupun negara penerima, sehingga menyulitkan proses perlindungan. Jika pengiriman TKI melalui jalur ilegal maka seharusnya sudah bisa dikategorikan kejahatan human trafficking yang selayaknya mendapat perhatian seluruh pihak.

Di dalam negeri kita teriak-teriak “kebanjiran” tenaga kerja asing (terutama yang berasal dari China), sementara nasib dan perlindungan “para devisa negara” alias TKI/TKW yang tersebar di luar negeri seperti dinafikan.

Beberapa tahun lalu disiarkan melalui pemberitaan betapa banyaknya TKI/TKW yang tinggal di kolong-kolong jembatan dan jalan fly over di Arab Saudi karena jobless dan tidak bisa kembali. Mereka terlantar di negeri orang. Mereka masih berharap bekerja karena gaji di sana jauh lebih besar, meski mereka hanya berstatus pembantu rumah tangga ataupun buruh kasar.

Memang menjadi TKI bukan tidak beresiko, terlebih dengan masih buruknya manajemen pengiriman dan perlindungan buruh Indonesia di luar negeri. Tak sedikit yang tersangkut kasus hukum. Karena itu belakangan pemerintah mencoba membuka “lembaran baru”.

Dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan meresmikan program transformasi jaminan perlindungan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, dari sebelumnya dikelola konsorsium asuransi swasta ke BPJS Ketenagakerjaan di Pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Dalam peresmian itu, hadir ratusan TKI yang memenuhi Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso (Alun-alun Bupati Tulungagung), di Jalan RA Kartini no 1, Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Para TKI ini sangat antusias ingin mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, baik jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

“Saya diundang karena terpilih mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya tidak sabar menanti untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan itu,” papar salah seorang TKI di lokasi, Zakki Mubarok (37).

Zakki yang bekerja di perkebunan apel di New Zealand, mengakui selama lima tahun menjadi TKI belum mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

“Belum pernah, selama kerja di New Zealand lima tahun, baru ini aku dapatkan ya BPJS-nya itu,” jelas warga di Kedung Soko RT 002/001, Kedung Jambu, Tulungagung.

Sejumlah TKI saat mengikuti acara BPJS Ketenagakerjaan di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso (Alun-alun Bupati Tulungagung).

Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, program transformasi perlindungan sosial untuk TKI resmi berjalan mulai 1 Agustus 2017. Perlindungan ini diberikan kepada TKI, salah satunya adalah kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pengalihan penanganan ini telah melalui berbagai kajian dan pertimbangan yang matang, salah satunya hasil kajian KPK yang merekomendasikan kepada pemerintah untuk mentransformasikan perlindungan sosial yang tadinya ditangani oleh konsorsium asuransi swasta kepada model perlindungan sosial yang berbasis simbiosis manajemen,” kata Menaker.

Dengan pengelolaan jaminan perlindungan sosial para buruh migran yang tersentral, kata Hanif, diyakini proses penanganan perlidungan sosial para pahlawan devisa akan lebih baik karena cukup satu pintu di BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau dulu banyak pintu, sekarang menjadi satu pintu,” ucap Hanif, mengibaratkan pelayanan perlindungan TKI melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Transisi atau pengalihan tersebut otomatis berbarengan dengan jelang berakhirnya kerjasama pemerintah dengan konsorsium asuransi swasta yang selama ini mengelola jaminan perlindungan sosial tenaga kerja CTKI/TKI di luar negeri maupun yang masih di Indonesia.

“Memang masa kerja konsorsium asuransi akan berakhir bulan ini, tentu saja tanggung jawa mereka yang tersisa masih menjadi kewajiban mereka. Sambil kemudian proses transisi dijalankan,” ujarnya.

Hanif menegaskan, skema perlindungan TKI melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sejak para TKI di tanah air, selama di negara tujuan, hingga kembali ke Indonesia. Ada 9 risiko dari 13 risiko perlindungan yang diberikan.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, program transformasi perlindungan sosial untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) resmi berjalan mulai 1 Agustus 2017.

Demikian pula Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan jaminan sosial untuk TKI ini meliputi tiga layanan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Khusus untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua bersifat wajib. Sedangkan jaminan hari tua bersifat pilihan.

“TKI bebas memilih. Namun mengingat besarnya manfaat yang bisa diambil oleh TKI saat sudah tidak lagi bekerja sebagai buruh migran di luar negeri, sangat disarankan untuk mengambil tiga paket manfaat ini sekaligus,” kata Agus Susanto.

Menyoal peran TKI, tentu ada yang menarik dari debat Anies Baswedan dalam Pilgub DKI beberapa waktu lalu yang mengatakan, jika AHY memberi “ikan”, sementara Ahok memberi “kail”, maka ia akan menciptakan “kolamnya”. Bagi Anies, bagaimana mungkin ada ikan dan bisa memancing jika tidak ada kolamnya? Lapangan kerja di dalam negeri memang sedang sulit, haruskah pilihannya menjadi TKI ke luar negeri? Mengapa kita harus menunggu Anies menyediakan kolam, mengapa kita tidak membuat kolam sendiri.

Bukankah mencari kolam hingga keluar negeri adalah sah (meski hanya kebagian membersihkan sisik ikan), namun bukankah lebih enak memilih menjadi pemilik kolam, meski kecil dan ikannya sedikit. Lalu, bagaimana cara kita menciptakan kolam sendiri? Apakah program BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan TKI sangat ampuh mengendalikan laju TKI terutama di wilayah Tulungagung? Atau sebaliknya Pemerintah Kabupaten Tulungagung memilih menciptakan “kolam ikan”?

Mencetak Lapangan Kerja Baru

Adanya jumlah pengangguran yang meningkat, karena masyarakat tidak mampu untuk membuat usaha sebab terbentur modal, ketrampilan, dan terbatas akses pasar. Sementara itu peluang kerja terbatas. Itulah sebabnya sejumlah masyarakat Tulungagung memilih menjadi TKI sebagai solusi praktis atas masalah ekonomi yang mendera keluarganya dan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Namun, menjadi TKI bukanlah pilihan utama atau solusi untuk memperbaiki tingkat perekenomian dan taraf hidup penduduk. Karena terkait resiko akan lemahnya perlindungan HAM dan keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Maka, diperlukan pengembangan sektor-sektor seperti sektor industri, ataupun pariwisata yang sangat berpotensi di Tulungagung, dengan memanfaatkan sumber daya dan kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Tentunya dengan kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat Tulungagung. Peningkatan taraf pendidikan untuk masyarakat di Tulungagung adalah kunci dari permasalahan ini.

Banyaknya jumlah TKI nonformal di luar negeri, tidak bisa dipungkiri, merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam mengakomodir fasilitas pendidikan bagi rakyatnya. Sebab, jika pemerintah mampu memberikan pendidikan secara gratis hingga jenjang perguruan tinggi, maka nilai tawar TKI di luar negeri sangat tinggi.

Sebagai bagian dari seluruh Rakyat Indonesia, TKI merupakan contoh keberhasilan sistem pendidikan Indonesia, yang sampai saat ini belum mampu memberikan layanan pendidikan tinggi kepada sebagian besar rakyat Indonesia.

Meski di antara para TKI yang bekerja di luar negeri itu memiliki pendidikan yang rendah, pemerintah harus sadar bahwa para TKI itulah yang telah berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi negara melalui sumbangan devisa. Rakyat yang berpendidikan rendah ini (TKI) mampu memberikan kontribusi positif berupa devisa pada pembangunan bangsa, ketimbang para akademisi yang memiliki pendidikan tinggi. Hanya saja kontribusinya terhadap pembangunan nasional masih dalam tanda tanya besar.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung saat ini memang terus berusaha menghilangkan cap miring sebagai kabupaten “pemasok TKI terbesar”. Caranya, dengan mengurangi pengiriman TKI ke luar negeri terutama pekerja informal. “Beberapa tahun belakangan kami tekan pengiriman TKI ke luar negeri setiap tahun atau turunkan 10%. Kami berusaha tidak ada lagi TKI PRT ke luar negeri,” ujar Bupati Syahri.

Pihaknya mengurangi pengiriman TKI ke luar negeri dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) baik BLK yang dimiliki Pemkab Tulungagung maupun pihak swasta. “Kita lakukan pendidikan dan pelatihan untuk mencetak tenaga kerja terampil dan yang bersedia menjadi wirausaha,” kata dia.

Pelatihan kerja yang dimaksud, kata dia, seperti menjahit, tata boga, tata rias, perbengkelan, dan lain sebagainya.

Opsi lain, kata bupati, dengan cara TKI purna (eks-TKI) membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka peluang usaha di berbagai bidang. Pengaruhnya, dapat mengurangi pengangguran setempat.

Apabila diasumsikan eks-TKI setelah pulang mereka menggunakan sebagian penghasilan untuk membuka usaha maka minimal pengangguran sejumlah eks-TKI akan terserap. Dengan kata lain, strategi ini akan efektif untuk mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi makro di sejumlah pedesaan di Tulungagung, demi terciptanya Tulungagung sebagai daerah yang unggul dan mandiri.

‎”Dengan modal tersebut dan didukung berbagai program pelatihan yang dilaksanakan telah mampu mencetak TKI sukses di berbagai bidang seperti usaha travel, perikanan, pertenakan, UKM seperti membuat snack, kue dan lain-lain. Sehingga berdampak pada lapangan kerja baru,” tutupnya.

Sebenarnya tidak ada salah dalam mengirim tenaga ke luar negeri. Yang bermasalah adalah pengelolaannya. Justru kalau bisa pemerintah mengirim sebanyak mungkin akan lebih baik, asalkan yang dikirim tenaga terdidik, berpengalaman, ahli di bidangnya ke luar negeri dan digaji sesuai pasar yang berlaku. Yakinlah bangsa kita akan dipuji karena menjadi bangsa yang pandai mencetak SDM tangguh.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here