Tumbal UU ASN, Ribuan Sukwan Pemkab Probolinggo “Dirumahkan”

0
391

Nusantara.news, Kabupaten Probolinggo – Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai berdampak pada nasib ribuan tenaga sukarelawan (sukwan) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Melalui surat Nomor : 800/44/426.307/2017 tertanggal 23 Januari 2017 yang diteken Sekretaris Daerah HM Nawi, semua sukwan yang diangkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dirumahkan.

Tak hanya memutus hubungan kerja sepihak, surat itu juga memuat ketentuan tindakan tegas bagi pejabat SKPD jika kembali mengangkat sukwan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Pemkab Probolinggo Abdul Halim, mengatakan pihaknya juga mendapat surat serupa untuk memberhentikan tenaga sukwan di unit kerjanya karena sebagai kepala SKPD.

“Saya tidak memiliki data tentang jumlah tenaga magang atau sukwan yang diangkat oleh seluruh SKPD di Pemkab Probolinggo, namun data yang ada adalah tenaga honorer yang diangkat dengan surat keputusan (SK) Bupati yang jumlahnya sekitar seribuan,” katanya di Surabaya, Kamis (26/1/2017).

Dalam surat itu, para Kepala SKPD dan Camat diberi tenggat waktu selama enam bulan sejak surat tersebut diterima dan bagi Kepala SKPD yang tidak melaksanakan atau mematuhi aturan itu akan dikenakan sanksi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tidak hanya perintah pemberhentian, namun dalam surat tersebut juga berisi larangan pimpinan SKPD untuk mengangkat lagi tenaga sukwan karena hal itu bukan kewenangan SKPD dan dalam surat itu disebutkan banyaknya tenaga sukwan di SKPD yang diangkat dengan SK Kepala SKPD masing-masing,” tuturnya.

Menurutnya tenaga honorer yang diangkat melalui SK Bupati tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan pegawai di Kantor Pemkab Probolinggo seiring dengan adanya kebijakan moratorium pengangkatan PNS dari pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir.

“Tenaga honorer yang diangkat dengan SK Bupati itu dipayungi dengan Peraturan Bupati (Perbup), sehingga mereka tidak terkena PHK seperti tenaga sukwan yang diangkat oleh masing-masing SKPD,” ujarnya menambahkan.

Ia menjelaskan keputusan yang diambil Pemkab Probolinggo sudah sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan sesuai dengan Perbup Probolinggo nomor 39 tahun 2013 tentang Pedoman Pegawai Tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Keputusan ini jelas menjadi tamparan keras bagi ribuan sukwan di Kabupaten Probolinggo. Selain kehilangan harapan menjadi pegawai negeri sipil, mereka juga harus menghadapi kebutuhan hidup yang terus merangkak naik. Padahal banyak diantaranya yang sudah menjalani status sukwan dengan masa kerja bertahun-tahun. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here