Tumben, BPK Peringatkan Pemerintah Soal Tumpukan Utang

0
331
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara memperingatkan Pemerintah Jokowi soal peningkatan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus membengkak.

Nusantara.news, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini memperingatkan Pemerintah Jokowi soal jumlah utang pemerintah yang terus membengkak. Dikhawatirkan cicilan pokok dan bunga utang melampaui kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasinya.

Tentu saja peringatan BPK ini ada alasannya, terutama terkait dengan kesehatan APBN, daya tahan APBN dan masa depan anak cucu nanti yang akan mewarisi agresivitas produksi utang pada Pemerintahan Jokowi ini.

Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah hingga April 2019 mencapai Rp4.528 triliun. Utang pemerintah ini naik 8,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yakni sebesar Rp4.180 triliun. Kendati begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, utang pemerintah tersebut masih tergolong aman.

“Utang dalam kondisi aman, dengan rasio terhadap PDB sebesar 29,65%,” ujar Sri Mulyani belum lama ini.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan komposisi utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar Rp780,71 triliun dan surat berharga negara (SBN) Rp3.747,74 triliun. Jika dirinci, besaran utang dari pinjaman sebesar Rp780,71 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp773,98 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp6,73 triliun.

Sementara rincian SBN Rp3.747 triliun terdiri dari SBN berdenominasi rupiah Rp2.735,78 triliun dan dengan denominasi valas Rp1.011,96 triiun. Posisi outstanding utang turun dibandingkan Maret 2019. Atau dalam satu bulan turun Rp38 triliun.

Meskipun BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP pada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) selama 2018, namun ada beberapa masalah yang disoroti BPK, salah satunya terkait utang pemerintah.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, utang pemerintah pusat sampai Desember 2018 mencapai Rp4.466 triliun, terdiri dari utang luar negeri Rp2.655 triliun dan utang dalam negeri Rp1.811 triliun.

Total utang tersebut mencapai 29,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir 2018. Meskipun masih di bawah 60% sesuai batas maksimal UU Keuangan Negara, namun menurut dia utang ini semakin lama akan semakin bertambah.

"Masih di bawah rasio terhadap PDB, tapi kita warning. Ini makin lama makin meningkat," ujar Moermahadi di DPR belum lama ini.

Adapun rasio utang pemerintah pusat pada 2015 sebesar 27,4% dari PDB, kemudian pada 2016 naik menjadi 28,3% dari PDB, 2017 sebesar 29,93%, dan pada akhir tahun lalu turun menjadi 29,81% dari PDB.

Moermahadi menjelaskan, peningkatan rasio utang tersebut tak terlepas dari realisasi pembiayaan utang dari 2015-2018. Pada 2015, pembiayaan utang mencapai Rp380 triliun, selanjutnya naik menjadi Rp403 triliun di 2016, dan 2017 sebesar Rp429 triliun. Pada tahun lalu, pembiayaan utang turun menjadi Rp370 triliun.

"Ya itu kan pengelolaannya saja. Rasio itu memang dari luar negeri 59%, 41% dalam negeri. Warning kita tadi, udah hati-hati nih. Masih di bawah, tapi makin lama meningkat," jelasnya.

Menkeu sendiri mengakui bahwa pada 2019 pemerintah menghadapi tantangan cukup berat, khususnya dalam mengelola anggaran karena jadwal utang jatuh tempo yang besar. Sedikitnya besar utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah di tahun 2019 mencapai Rp409 triliun. 

Meski pun demikian, menurut Sri, pemerintah menjamin akan terus berusaha menjaga rasio utang berada pada level di bawah 30% terhadap PDB. 

Menkeu menyebutkan defisit anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman. Selain itu mengaku kebijakan efisiensi pembiayaan anggaran agar tercapai fiscal sustainability.

Defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp297,2 triliun. Nilai itu setara dengan 1,84% terhadap PDB atau turun dibandingkan outlook APBN 2018 sebesar 2,12% terhadap PDB. Adapun keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp21,7 triliun dari outlook 2018 sebesar negatif Rp64,8 triliun. 

Namun sampai April 2019 total defisit sudah mencapai Rp101 triliun, atau 33,98% dari outlook defisit 2019. Artinya realisasi defisit lebih besar dari seharusnya, kecuali jika pemerintah berhasil mengurangi defisit di bulan-bulan mendatang hingga akhir tahun 2019.

Jika diamati secara mendalam, penyebab utama bertambahnya utang adalah minimnya sumber penerimaan negara baik dari penerimaan dari bagi hasil eksplorasi sumber daya alam, maupun penerimaan pajak. Tambahan utang pemerintah setahun mencapai lima kali nilai penerimaan negara dari sumber daya alam.

Utang pemerintah semakin meningkat dan terus berakumulasi. Kejatuhan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing ikut melipatgandakan jumlah utang, mengingat utang pemerintah sebagian besar dalam mata uang asing. Dengan kondisi pelemahan nilai tukar yang akan terus berlanjut maka nilai utang pemerintah tidak terprediksi dan dapat melompat secara tiba-tiba, sehingga mengancam keselamatan pemerintahan dan keselamatan Negara.

Akibatnya bunga utang pemerintah yang harus dibayar dengan pajak rakyat makin mengkhawatirkan. Mau tidak mau memang rakyat yang menjadi penanggung akhir dari utang yang terus membengkak. Katakanlah Jokowi kembali memimpin Indonesia sampai 2024, maka utang tersebut belum lunas.

Artinya, utang demi utang yang dibuat pemerintah akan menjadi warisan paling tak mengenakkan bagi anak cucu kita nanti. Berutang sebenarnya tidak ada masalah, masalahnya kalau utang itu dilakukan secara agresif, massif dan tidak terkontrol.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here