Tumpang Pitu Dipertaruhkan

0
344
Aktivitas penambangan emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu pada bulan Oktober 2015. Tampak alat berat milik PT Bumi Suksesindo (BSI) melintas kawasan yang dulunya hutan.

Nusantara.news, Banyuwangi – Gunung Tumpang Pitu saat ini layaknya gadis cantik di tengah kerumunan jejaka. Di hutan jati ini perusahaan emas raksasa mengadu peruntungan. Bahkan, ribuan penambang liar bekerja berkelompok. Mereka terdiri dari 5-10 orang. Di lubang-lubang galian mereka membentangkan terpal. Sebagian penambang itu datang dari Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Perebutan emas itu makin seru. Para penambang liar kian bersemangat. Perusahaan besar juga. Bahkan pemerintah memberi ijin.

Tidak banyak yang tahu, bahwa aktivitas penambangan tersebut akan membuat hutan Tumpang Pitu rusak. Tidak hanya itu, keselamatan penduduk di Jawa pun terancam. Jawa bisa kolaps.

Sebelumnya pada tahun 2006, Forest Watch Indonesia (FWI) mengungkapkan hutan di Jawa tinggal 11 persen. Dengan alih fungsi kawasan hutan Tumpang Pitu telah menjadi areal tambang. Padahal gunung Tumpang Pitu adalah hutan yang mungkin adalah salah satu hutan yang tersisa di Pulau Jawa.

Bagi masyarakat Banyuwangi, hutan dan gunung di kawasan Tumpang Pitu memiliki fungsi ekologis. Bila kemudian fungsi ekologis itu hancur maka keselamatan masyarakat sekitar yang akan menjadi taruhannya.

Bukankah sebelumnya sudah terjadi kejadian alam seperti banjir lumpur di kawasan wisata pantai Pulau Merah yang berada di kaki gunung Tumpang Pitu. Hal itu terjadi akibat air pantai yang biasanya terlihat bening menjadi keruh dan coklat.

Banjir lumpur yang merusak lahan pertanian warga akibat kegiatan pertambangan di gunung Tumpang Pitu.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuwangi, saat itu menduga banjir lumpur di kawasan wisata terjadi karena pembukaan lahan untuk penambangan dan pembangunan infrastruktur di Gunung Tumpang Pitu yang posisinya bersebelahan dengan Pulau Merah. Akibat banjir lumpur di Pulau Merah berdampak pada pertanian. Kurang lebih 300 hektar ladang jagung mengalami gagal panen.

Laporan Walhi, akibat kerusakan tersebut ditemukan sejumlah fakta bahwa beberapa jenis kerang, ikan dan beberapa biota laut mulai menghilang dari pesisir pantai Tumpang Pitu. Dan sejumlah kelompok binatang seperti monyet dan kijang mulai turun memasuki lahan pertanian warga karena rusaknya habitat mereka. Begitu juga dengan beberapa sumur milik warga diduga mulai tercemar dan terasa kecut karena penurunan kualitas lingkungan.

Dampak secara ekonomi akibat kerusakan ini adalah pendapatan nelayan, petani dan pegiat pariwisata rakyat Desa Sumberagung dan sekitarnya mengalami penurunan secara drastis. Selain berfungsi sebagai pusat mata air yang mampu mencukupi kebutuhan pertanian dan konsumsi rumah tangga, di sanalah sebagian besar penduduk, khususnya kaum perempuan, mencari beberapa tanaman obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan secara turun temurun.

Ya, pasca beroperasinya penambangan emasrelasi antara warga dan bukit Tumpang Pitu menjadi terputus. Apalagi sejak ditetapkannya kawasan pertambangan Tumpang Pitu menjadi Objek Vital Nasional pada 2016 melalui SK Menteri Nomor: 631 K/30/MEM/2016.

Pemerintah sendiri juga mengalihfungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu dan sekaligus mengizinkan penambangan di area tersebut. Padahal Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan secara jelas melarang kegiatan open pit mining (penambangan terbuka) di hutan lindung, termasuk tentu saja hutan lindung di Tumpang Pitu. Tapi larangan itu nampaknya tidak menyurutkan segelintir pemilik modal untuk menambang di kawasan lindung Tumpang Pitu.

Caranya, status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP) diturunkan menjadi hutan produksi. Melalui surat keputusan Nomor SK. 826/Menhut –II/2013 Menteri Kehutanan, pemerintah menurunkan status Hutan Lindung G. Tumpang Pitu menjadi hutan produksi atau penambangan.  Luas hutan lindung yang diturunkan statusnya tidak tanggung-tanggung yakni seluas 1.942 hektar.

Bupati Banyuwangi Bantah Terlibat

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas kala itu membantah keterlibatan langsung terkait perizinan kegiatan eksplorasi. Menurutnya, kegiatan eksplorasi yang dimulai sebelum ia memimpin sebagai orang nomor satu di Banyuwangi. Sejak awal menjabat Bupati pada 20 Oktober 2010, sudah ada 137 tahapan proses yang diajukan ke Pemda terkait perizinan tambang.

Kegiatan eksplorasi emas di Banyuwangi sudah dimulai sejak tahun 1991 sampai 1994 oleh PT Gamasiantara (Golden Eagle Indonesia), lalu dilanjutkan oleh Korea Toosun Holding dari 1994 sampai 1997. Kemudian, dilakukan oleh Golden Valley Mines (1997) perusahaan dari Australia (terdiri dari anak perusahaan), yakni PT. Hakman Emas Metalindo (HEM) luas KP 5.386 hektar, Hakman Platina Metalindo (HPLM) dengan 25.930 hektar dan Hakman Perak Metalindo (HPLM), 25.120 hektar. Dalam proses eksplorasi tahun 1995, ketiga perusahaan tersebut mengakibatkan kawasan hutan jati menjadi kering serta pembuangan limbah tambangnya (tailing) merusak ekosistem laut. Kehadiran Hakman Group membuat Jember dan Banyuwangi memanas dengan isu pertambangan emas.

Salah satu titik proyek penambangan emas di Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, tampak gersang.

Sekitar pertengahan tahun 2000, Hakman Group mengajukan kontrak karya pertambangan kepada Pemerintah Jember dan Banyuwangi. Tak lama, Jember Metal dan Banyuwangi Mineral mengajukan izin prinsip KK untuk membuka pertambangan tembaga dan mineral ikutan di daerah sama. Keduanya, milik Jansen FP Adoe dan Yusuf Merukh. Yusuf Merukh merupakan konglomerat pemilik 20% saham Newmont Minahasa Raya (NMR) dan Newmont Nusa Tenggara. Keduanya perusahaan yang menuai protes karena menimbulkan masalah lingkungan dan sosial karena menerapkan sistem pembuangan tailing ke laut.

Pada 11 Juli 2000 berdasarkan surat No. 01.13/JM/VII/2000, Direktur Jember Metal mengajukan permohonan izin prinsip KK pertambangan tembaga dan ikutan, Generasi Otoda seluas 197.500 hektar kepada Bupati Jember.

Pengusaha yang sama melakukan permohonan serupa lewat Banyuwangi Mineral dengan surat No.01.17/BM/VII/2000 pada 17 Juli 2000 seluas 15.000 hektar di Banyuwangi. Luas keseluruhan lahan yang dijadikan proyek eksploitasi tambang oleh Hakman Group meliputi 409.136 hektar. Wilayah yang akan ditambang meliputi Taman Nasional Meru Betiri, Cagar Alam Watangan Puger, Cagar Alam Curah Manis Sempolan, Hutan Lindung Baban Silosanen, lahan-lahan pertanian produktif serta pemukiman masyarakat.

Pada 2006, PT Indo Multi Cipta (IMC) yang selanjutnya berubah nama menjadi PT Indo Multi Niaga (IMN) melanjutkan kegiatan eksplorasi.

Proses perizinan terbilang cukup panjang. Tercatat sejak 2006 sudah terbit Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT IMC dan selanjutnya pada tahun 2007 terbit Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT IMN yang selanjutnya pada tahun 2008 terbit Kuasa Pertambangan Eksploitasi.

Tahun 2010, seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka KP Eksploitasi PT IMN disesuaikan bentuknya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Lalu pada 2012, IMN mengajukan pemindahan IUP ke PT Bumi Suksesindo (BSI) hingga saat ini.

Sejak beroperasinya kegiatan industri pertambangan di gunung Tumpang Pitu itu, beragam krisis sosial-ekologis dan sejumlah persoalan keselamatan ruang hidup rakyat dapat terlihat di 5 desa, yakni Sumberagung, Pesanggaran, Sumbermulyo, Kandangan, dan Sarongan. Salah satu di antaranya yang masih membekas cukup kuat dalam benak warga Sumberagung dan sekitarnya adalah bencana lumpur yang terjadi pada Agustus 2016 silam.

Ya, warga Desa Sumberagung hingga kini tidak mau tinggal diam. Mereka sudah berulang kali melakukan perlawanan. Tapi selalu kandas. Dan ancaman kerusakan alam di Tumpang Pitu semakin nyata.

Warga, alih-alih didengarkan dan diajak dialog, suara mereka malah dibungkam dengan cara kill the messenger (membunuh si pembawa pesan). Sejak intensifnya kehadiran industri pertambangan Tumpang Pitu dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2017) belakangan, sedikitnya telah terjadi 5 bentuk kriminalisasi terhadap warga Sumberagung dan sekitarnya karena berusaha berjuang mempertahankan dan menyelamatkan lingkungannya. Pun, tindakan represif aparat semakin meningkat untuk melindungi pemodal.

Dalam kasus di Tumpang Pitu, kill the messenger dilakukan dengan cara memberi label komunis pada pihak-pihak yang ingin kelestarian alam Tumpang Pitu tetap terjaga. Dengan stigma itu persoalan inti dari penolakan petani menjadi tenggelam. Persoalan yang muncul adalah basis PKI. Dukungan publik pun diharapkan tergerus dengan stigma PKI yang muncul pada awal April 2017 lalu.

Spanduk warga Banyuwangi menentang eksplorasi penambangan emas di gunung Tumpang Pitu.

Sangkaan itu bermula ketika dua spanduk penolakan tambang yang dibuat warga, tiba-tiba muncul logo palu-arit. Sebanyak empat warga dijadikan tersangka. Mereka adalah Budiawan, Trimanto, Andreas, dan Ratna. Polisi pun mengklaim mengantongi bukti kuat. Tapi para pegiat lingkungan di Jawa Timur, meyakini penersangkaan ini hanyalah cara licik untuk menyurutkan perjuangan warga.

Tumpang Pitu jadi ATM Asing

Sejak eksplorasi Tumpang Pitu berlangsung, selama ini Pemerintah belum pernah melakukan audit terhadap kekayaan Sumber Daya Alam secara benar dan dipublikasikan secara transparan. Tidak adanya audit tersebut, rakyat seperti orang yang memiliki kekayaan dalam bentuk kartu ATM tetapi tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa mengambil isinya karena nomer PIN untuk pengambilannya ada di tangan asing.

Contoh konkritnya adalah kekayaan Tumpang Pitu. Di situ ada deposit emas, perak, tembaga dan molybdenum yang begitu besar. Rakyat Banyuwangi tidak pernah tahu jumlahnya. Tetapi asing dengan bantuan komprador Indonesia, yaitu PT Indo Multi Niaga (IMN), datang ke tanah air membawa modal sebesar $212 juta (setara dengan Rp.1.876.800.000.000) atau kurang dari Rp 2 triliun. Dalam jangka waktu 8 tahun mereka membawa keluar kekayaan bangsa Indonesia sebesar lebih dari Rp 15.000 triliun. Angka tersebut sebagai hasil perhitungan jika harga emas hanya senilai Rp 400.000/gram, perak Rp 12 000/gram, dan tembaga Rp 100/gram. Dari perhitungan tersebut, emas yang akan diproduksi senilai Rp 2.550 triliun.

Tentu saja dengan keuntungan sebesar itu, asing dengan leluasa berperan sebagai sinterklas yang baik hati dan seakan-akan sebagai juru selamat bagi perekonomian lokal dengan membuka lapangan kerja bagi penduduk lokal. Tetapi sesungguhnya mereka hanyalah alat pengusaha asing yang ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia untuk kemudian membawanya keluar dan memutarnya di luar wilayah NKRI.

Sementara itu Pansus tambang emas Tumpang Pitu yang dibentuk DPRD Provinsi Jawa Timur selama ini juga tidak berkutik. Tim Pansus yang diketuai Ahmad Hadinuddin dari Fraksi Partai Gerindra pernah mendatangi basecamp PT Bumi Suksesindo (BSI) di Petak 13 Pegunungan Tumpang Pitu.

Mereka terlihat kecewa dengan paparan PT BSI. Apalagi saat itu tidak tidak satu pun jajaran direksi perusahaan mineral tersebut yang datang menemui anggota pansus. PT BSI hanya mewakilkan kepada GM Eksternal Fair Bambang Wijanarko beserta jajaran kepala departemen lain.

Suasana di PT BSI di lokasi pertambangan.

Ketidakpuasan itu dilontarkan Ahmad Hafiludin kepada awak media. Menurutnya, pansus tambang ini dibentuk untuk membenahi persoalan tambang di Jawa Timur yang banyak menimbulkan polemik. Menurut dia, persoalan reklamasi juga belum ada titik terang. Padahal masalah itu menjadi pokok persoalan. Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) bahkan bermasalah.

Sistem penambangan yang nanti dilakukan PT BSI juga dicurigai tidak akan ramah lingkungan. Kalangan dewan khawatir ada skenario lain di luar rancangan yang disampaikan kepada Pansus sehingga merusak ekosistem laut. Apalagi perusahaan ini belum teruji kapabilitasnya sebagai pengelola tambang mineral. Ahmad Hadinuddin bahkan meminta Gubernur Jatim Soekarwo untuk sementara menutup sambil melakukan kajian mendasar terkait dampak sosial yang ditimbulkan. Namun hingga kini keberadaan Pansus Pertambangan DPRD Jawa Timur tidak lagi terdengar vokalnya.

Sementara perwakilan PT BSI, Iwan Mulayawan saat itu menegaskan, penambangan sesuai rencana berlangsung 10 tahun dan akan berjalan aman. Karena PT BSI tidak akan membuang limbah tambang ke sungai maupun laut. Ditambah lagi pihak perusahaan menambah waktu dua tahun untuk membersihkan tumpukan batu hasil olahan agar bebas dari pencemaran bahan kimia.

Apapun alasannya, yang jelas kini nasib hutan di Tumpang Pitu dipertaruhkan. Akankah Tumpang Pitu akan tetap menjadi hutan yang lestari atau akan dilupakan karena sudah menjadi areal pertambangan?[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here