Tumpang Tindih Tapera-BPJS Pasca Bapertarum

0
325
Pembubaran Bapertarum PNS diganti dengan badan baru BP Tapera dipandang menjadi masalah baru. Sebab keberadaan BP Tapera tidak jauh beda dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah secara resmi membubarkan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) pada 24 Maret 2018. Pembubaran Bapertarum seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 yang disahkan Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2015 tentang tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Sebagai ganti pembubaran, tugas Bapertarum dialihkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Karena sesuai UU, Tapera sudah harus beroperasi maksimal 2 tahun setelah UU diundangkan. Dalam amanah UU tersebut diperintahkan agar Bapertarum-PNS membayarkan atau mengembalikan iuran Tabungan Perumahan PNS ditambah hasil pemupukannya kepada PNS pensiun atau meninggal dunia.

PNS yang sudah pensiun akan mendapatkan hasil pemupukan dana tabungannya yang sudah berkembang. Sebelumnya, peserta pensiunan PNS ini hanya mendapatkan pokok Tabungan Perumahan (Taperum).

Pembayaran pengembalian Taperum PNS ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 19 Maret lalu kepada PNS pensiun yang masih hidup. Pembayarannya dilakukan melalui PT Taspen (Persero).

Direktur Utama Bapetarum PNS, Heroe Soelistiawan menyatakan pihaknya tengah melakukan proses pengembalian tabungan perumahan PNS yang telah pensiun. Sejak 19 Maret 2018, Bapertarum PNS kembalikan tabungan pensiun kategori aktif dan pensiun punah.

Adapun jumlah PNS pensiun yang akan mendapat pemupukan sebanyak 1.292.622 orang dengan total nilai Rp 2,64 triliun. Sedangkan pembayaran bagi pensiunan yang sudah meninggal dunia akan disalurkan melalui Bank BRI. Jumlah penerimannya yang tercatat sebanyak 311.734 orang dengan total nilai Rp 686,61 miliar. Untuk bisa mengambil dana ini, ahli warisnya harus membawa persyaratan seperti surat kematian, kartu keluarga, KTP, fatwa ahli waris, dan surat kuasa bagi yang mewakili.

Namun hal itu tidak berlaku bagi PNS yang masih aktif. Sebab Rekening mereka di Taperum secara otomatis beralih ke Tapera dengan saldo yang sama beserta dana hasil pemupukannya. Adapun jumlah PNS aktif yang tercatat sebagai peserta di Bapertarum per 31 Desember 2017 sebanyak 4,27 juta orang dengan total dananya mencapai Rp 8,93 triliun.

Heroe menjelaskan skema tabungan antara Bapertarum-PNS dengan BP Tapera, diibaratkan Bapertarum PNS seperti arisan. “Peserta arisan yang kalau dia beli rumah pertama, dia boleh ambil arisan duluan. Jadi, uang arisan itu hanya bisa diambil duluan kalau dia beli rumah. Tapi kalau dia tidak beli rumah, maka diambil saat dia pensiun,” katanya.

Sementara BP Tapera sifatnya seperti tabungan yang dipotong dari gaji pokok PNS sebesar 3 persen, di mana 0,5 persennya ditanggung oleh pemberi kerja. Artinya orang dipaksa membayar iuran seperti BPJS. Setiap orang menabung dan uangnya dipakai untuk kebutuhan perumahan.

Saat ini, pemerintah tengah memberikan masa transisi Bapertarum menjadi BP Tapera hingga awal tahun 2019. Perhitungan likuiditas dan aset Bapertarum PNS sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) serta telah dihitung juga oleh konsultan aktuaria, sehingga didapat jumlah yang harus dibayarkan kepada masing-masing.

Aset Bapetarum sendiri ada dua, aset yang sifatnya rekening individu mencapai Rp 8,2-8,3 triliun. Tapi, kalau yang sifatnya aset non-cash itu sekitar Rp 2,6 miliar, itu sifatnya cuma mobil, alat-alat operasional kantor, dan sebagainya.

Sekedar diketahui, Bapertarum PNS didirikan pada tanggal 15 Februari 1993 atau 25 tahun lalu. Saat itu, Bapertarum didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 14 Tahun 1933 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Dibentuknya Bapertarum untuk meningkatkan kesejahteraan PNS memiliki rumah yang layak. Selain itu, tujuan lain dibentuknya Bapertarum dikarenakan terbatasnya kemampuan PNS untuk membayar uang muka pembelian rumah dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dengan adanya tabungan perumahan PNS, maka dapat membentuk dana untuk mengatasi kendala tersebut. Bisa dikatakan, ini merupakan bentuk kegotong-royongan di antara PNS dalam upaya peningkatan kesejahteraan antara PNS.

Selama 25 tahun berjalan, jutaan PNS telah merasakan manfaatnya untuk bantuan perumahannya. Sepanjang 25 tahun itu, Bapertarum sudah berhasil menghimpun dan menyalurkan dana berbasis likuiditas kurang lebih Rp12 triliun. Dana ini dikelola dalam portofolio Kemenkeu Rp8 triliun dan PUPR Rp4 triliun lebih.

Asabri ikut dilebur

Selain Bapertarum dibubarkan, tabungan TNI/Polri yang ada di Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri)  juga akan dialihkan ke BP Tapera. Pasalnya, Bapertarum yang sudah tidak lagi eksis memang harus menjadi BP Tapera. Oleh karena itu, akan dilakukan pengalihan aset dari Bapertarum yang sekarang nilainya Rp12 triliun.

Dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, begitu BP Tapera berjalan, maka fungsinya akan melayani eks Bapertarum, kemudian TNI/Polri di Asabri. “Jadi dinegosiasikan dan dibicarakan, dan non ASN atau masyarakat umum yang perlu dikembangkan policy dan pelaksanaan oleh BP Tapera,” ujarnya,

Nantinya juga dikurangi dengan kewajiban membayar ASN yang sudah mengumpulkan tabungan selama ini dan untuk ekspansi BP Tapera ke depan. Berapa mereka akan mendapatkan pungutan dari ASN, non ASN, berapa kemungkinan volume dari kegiatannya sisi KPR, renovasi, dan rehabilitasi.

Dengan penggabungan Bapertarum PNS dan Asabri tersebut, pemerintah berharap agar bisa menarik para pekerja dan umum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk ikut pada program Tapera agar lebih cepat memiliki rumah. Saat ini masyarakat berpenghasilan menengah membutuhkan 800 ribu rumah per tahun. Jumlah ini belum termasuk kebutuhan rumah bagi MBR. Sementara pemerintah hanya sanggup menyediakan 300 ribu hingga 500 ribu rumah per tahun.

Nantinya pekerja formal maupun informal dengan penghasilan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Warga Negara Asing (WNA) dengan visa kerja di Indonesia juga dapat menabung di Tapera. Pekerja formal dengan penghasilan di atas UMP masih bisa ikut menabung dan uangnya akan dikembalikan saat berusia 58 tahun atau ketika pensiun.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan dana Rp 2,5 triliun untuk modal awal BP Tapera. Namun, modal ini tidak bisa digunakan untuk operasional, melainkan hanya diendapkan sebagai kapitalisasi BP Tapera. Sehingga tidak boleh mengganggu uang peserta.

Untuk biaya operasional yang digunakan Tapera berasal dari suku bunga modal Rp 2,5 triliun tadi. Jika suku bunga yang didapat dari modal yang dikapitalisasikan ini sebesar 5 persen per tahun, maka biaya operasional yang bisa digunakan Tapera sekitar Rp 125 miliar per tahun.

Namun tidak dijelaskan berapa perkiraan biaya operasional BP Tapera setiap tahunnya. Apakah perhitungan bunga yang didapat dari modal awal ini masih cukup atau tidak. Apabila dirasa kurang, BP Tapera bisa menggunakan sumber dana lainnya, seperti mengambil dari hasil pemupukan atau dana peserta Tapera. Tetapi tetap diusahakan menggunakan dana yang ada dari hasil pemupukan tersebut. Dengan begitu BP Tapera mampu mengefisiensikan dana operasionalnya. Sebab hasil bunga yang didapat modal awal dari pemerintah bisa dikapitalisasikan lagi, sehingga nilainya bisa semakin besar.

Tidak ada beda dengan BPJS

UU Tapera bukannya tidak mendapat pertentangan. Pengusaha yang tergabung di dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pernah mengancam mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, beleid yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menambah beban pengusaha di tengah kondisi lesunya dunia bisnis saat ini.

Dalam sidang paripurna DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tapera menjadi Undang-Undang. Saat itu satu-satunya interupsi hanya berasal dari Fraksi Partai Demokrat, yang meminta aturan teknis undang-undang tersebut segera diterbitkan. Sebanyak 318 anggota dari sepuluh fraksi memberikan persetujuan.

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani memandang sebenarnya BP Tapera sebagai badan pengelola baru belum diperlukan keberadaannya. Dia menyebut sasaran BP Tapera tidak ada bedanya dengan yang disasar oleh BPJS ketenagakerjaan. Dalam hal ini pemerintah seharusnya memaksimalkan penggunaan dana BPJS Ketenagakerjaan dibandingkan membentuk BP Tapera.

Sebagai contoh, program Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan yang sampai hari ini memiliki dana jaminan hingga Rp235 triliun, di mana sebesar 30% boleh digunakan untuk mencicil rumah. Sayangnya, dana tersebut masih belum dikembangkan secara maksimal.

Yang ada saja (BPJS Ketenagakerjaan) belum maksimal, tapi pemerintah malah membentuk badan baru lagi. Tidak hanya itu, adanya potongan tambahan 2,5% lalu perusahaan 0,5% dari BP Tapera akan merepotkan para pekerja, karena sudah banyak potongan yang diterapkan.

Memang kehadiran BP Tapera ada yang berdampak positif terutama bagi pelaku usaha properti. Namun di sisi lain, pungutan ini berlaku dua kali bagi masyarakat dan pengusaha lantaran sudah adanya JHT sejak bertahun-tahun lalu.

Dikhawatirkan keberadaan BP Tapera justru akan memicu reaksi keras dari pihak swasta. Pasalnya, potongan yang diterapkan cukup besar ditambah potongan-potongan lainnya. Selain itu, akan muncul reaksi dari perusahaan itu sendiri. Begitu juga dengan PNS, reaksi sudah muncul dengan berlakunya iuran tersebut. PNS merasa sudah dikenakan iuran Bapetarum sebelumnya serta tidak mengikuti program JHT dari BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu Apindo memberikan opsi agar Tapera ini dimasukkan ke dalam JHT agar tidak menjadi beban baru bagi pengusaha. Harapan Apindo pemerintah bisa duduk bersama dan mengamandemen UU tersebut. Ada pula usulan pemerintah sebaiknya memasukkan Tapera, Bapertarum, serta Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (FLPP) ke JHT. Kalau tidak begitu, ya minimal dicarikan solusi agar masalah ini tidak tumpang tindih.[]

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here