Tunda Dulu Densus Antikorupsi

0
183

TERUS terang sulit menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Selasa (19/9/2017) kemarin, pimpinan tertinggi dari kedua lembaga ini bertemu. Ketua KPK Agus Rahardjo mengunjungi Kapolri Tito Karnavian di Mabes Polri.  Agus didampingi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Laode M Syarif.

Ketua KPK mengatakan, institusinya bersama Polri akan meningkatkan kerjasama memberantas korupsi. Bak gayung bersambut, Kapolri langsung menyatakan respon positifnya. Kata Tito Karnavian, kedua lembaga mempunyai kelebihan masing-masing. KPK memiliki independensi dan Undang-Undang yang khusus. Sementara polisi punya aparat yang banyak. Organisasi Polri juga jauh lebih besar dari KPK. Polri punya 33 polda, yang setiap polda mempunyai direktorat reserse kriminal khusus yang menangani korupsi.

Jadi, kalau kedua lembaga ini bekerja sama, kekuatannya pasti perkasa. Dan untuk menjadi perkasa itu, keduanya sudah satu kata. Setidaknya itulah yang terbaca dari pernyataan kedua pemimpin mereka di atas. “Melawan korupsi harus dengan sinergi,” kata Agus Rahardjo. Dan itu dibenarkan oleh Kapolri.

Tetapi, pada hari yang sama, di Komisi III DPR, Polri menyatakan Detasemen Khusus Antikorupsi di lembaga mereka sudah siap bekerja. Menurut Asrena Kapolri, Irjen Pol Bambang Sunarwibowo, detasemen tersebut akan ditetapkan akhir tahun ini dan siap beroperasi tahun depan.

Detasemen tersebut akan dipimpin seorang perwira tinggi berbintang dua dengan dibantu oleh 500-an perwira menengah. Kantornya juga sudah disiapkan di lingkungan Polda Metro Jaya. Anggarannya pun sudah disusun, yakni Rp975 M untuk biaya operasional, di luar kebutuhan dana untuk pengadaan peralatan dan fasilitas. Biaya ini jauh lebih besar dibanding anggaran KPK. Sebab anggaran KPK untuk tahun ini hanya Rp734,2 miliar. Itu pun, lebih dari separuh terserap untuk kegiatan sekretariat jenderal.

Sampai titik ini, semakin sulit menarik apa sebenarnya kesimpulan dari hubungan kedua lembaga ini. Dalam pertemuan dengan pimpinan KPK, Kapolri mengatakan KPK bisa menggandeng kepolisian dalam pengembangan penanganan kasus-kasus korupsi. Tapi, di saat yang sama Polri mengumumkan bahwa Densus Antikorupsi akan segera beroperasi.

Tentu Densus Antikorupsi (atau apa pun nama resminya nanti) belum bisa langsung beroperasi. Keberadaannya masih menunggu diterbitkannya peraturan presiden, karena susunan organisasi dan tata kerja Polri ditetapkan oleh peraturan presiden. Sementara dalam Perpres Nomor 5 tahun 2017, belum ada nomenklatur densus tersebut.

Keberadaan densus tersebut memang belum tentu mendestruksi eksistensi KPK, seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Tetapi, timing pembentukannyalah yang tidak tepat. Kurang bijaksananya Polri memilih waktu bisa menjadi bumerang bagi Polri sendiri. Karena niatnya untuk melawan korupsi dengan menambah garda, dapat ditafsirkan berbeda. Di tengah keberpihakan opini publik kepada KPK –terlepas dari benar atau keliru opini tersebut—membentuk Densus Antikorupsi itu bisa menggerus citra polisi.

Jadi, jika niat bekerjasama sudah dicanangkan, ayolah, wujudkan saja itu. Caranya, tunda dulu pembentukan Densus Antikorupsi Polri. Bantu segala kekurangan KPK dengan kelebihan yang dimiliki Polri. Karena pemberantasan korupsi seperti berlomba dengan waktu. Eskalasi korupsi dengan penindakannya bagaikan deret ukur dan deret hitung.

Dalam kondisi demikian, tolok ukur pemberantasan korupsi adalah efektivitas, dan bukan kemeriahan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here