Tunda Penentuan Tarif MRT Hingga Pemilu Usai

0
135
Warga DKI Jakarta mulai terbiasa menggunakan MRT Jakarta Lebak Bulus-Bunderan HI, namun persoalan tarif MRT masih simpang siur.

Nusantara.news, Jakarta – Keputusan soal tarif Moda Raya Transportasi (mass rapid transit–MRT) Jakarta tampaknya masih kotak. Antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD belum ada kata bulat, bahkan ada kesan masuk unsur politik Pilpres 17 April 2019 yang mengemuka. Tarif manakah yang akhirnya diterapkan?

Dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kemarin, menyepakati tarif MRT Jakarta Lebak Bulus-Bundaran HI sebesar Rp8.500. DPRD juga menyepakati tarif untuk kereta ringan (light rapit transit—LRT) Rp5.000.

Tarif tersebut bahkan bisa lebih murah lagi berdasarkan jarak tempuh yang digunakan penumpang. Kalau hanya setengah perjalanan, misalnya sampai Blok M, maka tarifnya berkurang dan seterusnya.

Tarif yang disetujui DPRD ini berbeda dengan usulan dari Pemprov DKI Jakarta yang mengusulkan sebesar Rp10.000 untuk rerata perjalanan (10 km). Sementara PT MRT Jakarta sendiri mengusulkan dua opsi, yakni Rp8.500 per 10 km atau Rp10.000 per 10 km.

Namun tarif yang telah disetujui oleh DPRD ini masih akan dibahas lagi dengan Gubernur DKI Jakarta. Baru kalau sudah ada kata sepakat akan dikeluarkan Peraturan Gubernur soal tarif MRT tersebut.

Tampaknya dinamika Rapimgab kemarin banyak muncul gagasan-gagasan bernuansa politis, tepatnya ada yang mengait-ngaitkan Pemilu (Pilpres dan Pileg 17 April 2019). Tentu saja hal itu yang membuat keputusan tarif MRT tidak bulat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku masih akan membahas soal tarif MRT Jakarta meski sudah diputuskan dalam Rapimgab DPRD. Anies berharap keputusan penetapan tarif MRT tidak dilatarbelakangi urusan Pemilu.

"Karena itu harga yang ditentukan hari ini akan menentukan harga puluhan tahun ke depan. Sekali ditetapkan maka dia akan menjadi rujukan untuk waktu yang sangat panjang. Karena itu jangan menentukan harga mikir 17 April (hari Pemilu 2019), jangan. Jangan menentukan harga mikir kepuasan hari ini," kata Anies di kantor Wali Kota Jakarta Barat kemarin.

Anies meminta DPRD memikirkan keputusan jangka panjang. Sehingga, tidak perlu berlatar belakang Pemilu. Anies mengaku akan bertemu dengan DPRD untuk membahas lagi soal tarif MRT Rp8.500. Baginya, keputusan kemarin belum final.

"Kemarin memang dewan sudah bersidang dan kita terus membahasnya sampai nanti ditetapkan lewat Keputusan Gubernur karena penetapannya melalui Keputusan Gubernur, sekarang masih fase pembahasan," katanya.

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Saefullah mengatakan masih ada ruang yang harus dibicarakan mengenai tarif tersebut. Pembicaraan kata dia akan dilakukan lebih lanjut untuk mengambil keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Kita ingin semua ini diputuskan dengan logika, dengan perhitungan yang cermat dan matang untuk kepentingan masyarakat pengguna transportasi masal ini untuk kurun waktu yang long term," katanya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sendiri mengatakan penetapan tarif MRT Jakarta harus segera dilakukan. Dia bilang tarif akhirnya ditetapkan Rp8.500 untuk mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadinya menggunakan transportasi umum.

"Kita ingin tekan pengguna mobil lari ke MRT. Dan juga dijaga itu MRT nya," demikian Prasetyo.

Sehari sebelumnya, Prasetyo malah mengatakan tarif MRT yang akan ditetapkan pada Senin (25/3) kemarin akan berkisar di atas Rp10.000 dan di bawah Rp16.000. Namun kenyataannya yang disetujui dalam Rapimgab kembali berbeda.

Sebelumnya Dirut PT MRT Jakarta William Subandar menyatakan sudah ada survei yang menunjukkan tarif ideal MRT Jakarta sebesar Rp8.500 hingga Rp10.000. Survei itu melibatkan 10.000 responden dengan topik keinginan bayar (willingness to pay—WTP) dan keinginan berbagi (willingness to share—WTS) merekomendasikan angka tersebut.

Hasil riset PT MRT Jakarta tahun lalu juga menunjukkan bahwa pengguna mobil yang berpotensi bergeser ke MRT Jakarta mencapai 10%. Sedangkan pemotor yang akan bergeser menggunakan MRT Jakarta hanya 6%, tapi yang jelas akan ada pergesertan.

Dampak lanjutannya tentu tingkat polisi di jalur Lebak Bulus—Bundaran HI dan sebaliknya akan berkurang lebih dari 10%. Termasuk tingkat kemacetan atau traffic kendaraan di jalur tersebut akan berkurang signifikan.

Sementara Desy Sutjiati, masyarakat pengguna moda transportasi ojek online berpendapat akan tetap memiliki ojek online ketimbang pindah ke MRT Jakarta. Karena selain lebih murah, lebih cepat, juga lebih efisien. Kondisi transportasi Jakarta masih padat dan macet, sehingga ojek online tetap menjadi solusi.

Sedangkan Wahyu Satmoko, penumpang lainnya, juga mengaku masih akan menggunakan ojek online sebagai kendaraan untuk ke kantor. Wahyu berkantor di dekat Bank Indonesia merasa lebih cepat dan murah dengan ojek online.

Lain halnya dengan Wening Astuti, pegawai swasta di Jl. Thamrin, yang mengaku lebih efektif dan efisien menggunakan MRT. Dia mengaku berumah di Ciputat, sehingga hanya sekali naik MRT sudah sampai depan kantor. Selama ini Wening mengaku ke kantor naik mobil dan sering terperangkap macet di Sudirman-Thamrin.

Dengan segala dinamika soal penentuan tarif MRT, plus minus dan peluang penggunaan MRT, sepertinya akan lebih baik Gubernur dan DPRD DKI Jakarta perlu merelaksasi keadaan. Misalnya keputusan tarif MRT digeser setelah 17 April agar persoalan politknya bisa diminimalisasi.

Setelah Pilpres dan Pileg selesai, para pengambil keputusan bisa lebih bebas berekspresi menentukan tarif dan tidak lagi dibelenggu soal bayang-bayang Pilpres dan Pileg.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here