Tunjangan DPRD Naik, Masyarakat Tuntut Kinerja Maksimal

0
129
Ilustrasi tunjangan keuangan

Nusantara.news, Kota Malang – Rencana terkait kenaikan tunjangan keuangan DPRD mendapatkan sorotan dari beberapa pihak, khususnya masyarakat. Rencana tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diterbitkan pada awal Juni ini.

Pasalnya, dalam peraturan tersebut kenaikan tunjangan yang di naikan dapat mencapai tujuh kali lipat dibanding sebelumnya. Hal ini yang kemudian mendapat sorotan dari berbagai pihak dan kalangan.

Arif Setyawan, pengamat politik di Kota Malang mengungkapkan pendapatnya terkait fenomena kenaikan tunjangan tersebut. “Harus benar-benar dikaji efektifitas dan efisiensinya sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai malah memboroskan anggaran saja,” tegasnya.

“Jangan sampai High Salary tapi Low Function, gaji selangit tapi fungsinya minim. Bisa evaluasi dan dilihat track record kerja-kerja dari para DPRD di setiap daerah, DPRD Kota Malang pun juga harus diukur dahulu. Beban kerja dan kepantasan tunjangan yang didapat.” imbuh Arif.

Arif menegaskan terkait kenaikan tunjangan yang bisa sampai 7 kali lipat tersebut, “Jika jadi di naikan peran dan kinerja harus lebih maksimal, hasil dan dampaknya juga harus dapat dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

Apabila tidak sebanding, baik diperuntukan dan di alokasikan ke agenda-agenda pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Hal tersebut yang lebih berdampak dan bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono mengatakan, pihaknya memang sudah mendengar kabar tersebut. Namun sejauh ini masih belum dikaji lebih dalam lagi tingkat keefektifannya.

Selain itu, pihaknya juga masih akan melihat peraturan yang nantinya akan diturunkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. “Kita belum tahu pro dan kontranya, karena ini juga harus melibatkan persetujuan masyarakat,” kata Arif Wicak.

Menurutnya, peraturan yang telah diterbitkan tersebut secara otomatis nanti akan diatur lebih rinci dn teknisnya yang akan diturunkan dalam pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). “Setidaknya tiga bulan setelah PP terbit, maka aturan turunan tiga bulan setelahnya juga harus diterbitkan,” jelas Politisi PDIP tersebut

Harus juga dilihat dari kemampuan daerah seperti apa, “Kan semua besaran nominal memang tergantung dari kemampuan masing-masing daerah,” jelas Arief.

Hadirnya PP tersebut nantinya akan menggantikan peraturan yang lama, yakni PP 24 tahun 2004 tentang tunjangan untuk anggota DPRD. Aturan tersebut dalam hal ini membahas terkait mekanisme, nominal, kedudukan dan administratif para pimpinan dan anggota DPRD di seluruh Indonesia.

Peraturan tersebut juga menjelaskan tunjangan para anggota DPRD di seluruh Indonesia akan mengalami kenaikan. Bahkan, disebutkan kenaikan dapat mencapai tujuh kali lipat dibanding sebelumnya. Tunjangan tersebut mulai dari tunjangan alat kelengkapan hingga penambahan fasilitas seperti rumah jabatan dan mobil dinas.

Melihat hal tersebut, Walikota Malang, M Anton menuturkan, bahwa memang benar adanya kabar terkait kenaikan tunjangan tersebut atas amanat dari Kementerian Dalam Negeri, secepatnya akan dipelajari, dikaji dan diambil keputusan lanjutan dari daerah “Sudah ada, tapi peraturannya dari daerah akan dirancang kembali Perdanya untuk lebih jelas penjabarannya” jelasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here