Tuntaskan Kasus RS Sumber Waras untuk Pulihkan Citra Indonesia

0
204
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4). Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok tersebut memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/kye/16

Nusantara.news, JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sebagai salah satu lembaga yang paling bertanggungjawab atas citra negara di mata dunia. Jika, lembaga antirasuah ini tak mampu menuntaskan kasus yang sudah memiliki bukti kuat, maka stigma negatif Indonesia sebagai negara pelindung koruptor akan melekat.

Demikian pengamat hukum pidana dari Universitas Borobudur, Faisal Santiago menanggapi kinerja KPK yang beberapa tahun terakhir mengecewakan. “Kalau dicermati, lima tahun terakhir ini kinerja KPK semakin menurun. Banyak kasus yang terkesan jadi alat bargaining politik. Ini akan membuat citra Indonesia di mata dunia akan negatif,” kata ketua Program Doktor Universitas Borobudur, Jakarta ini saat dihubungi Nusantara.news, Senin (15/5).

Faisal Santiago

Dia mencontohkan dua kasus besar yang menyeret Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yakni kasus pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kedua kasus tersebut, sama-sama mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga, penyidik KPK bisa dengan mudah menuntaskan kasus tersebut. Masalahnya, KPK tampaknya tidak konsisten menggunakan data BPK.

“Masalahnya, KPK terkesan enggan menggunakan BPK sebagai acuan jika kasusnya menyangkut orang kuat. Seperti kasus BLBI dan RS. Sumber Waras,” jelasnya.

Khusus pada kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras, pihak BPK sendiri telah mengungkapkan adanya kerugian negara senilai Rp 191 miliar atau 25 persen dari nilai yang dibayarkan. Dimana, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) sebesar Rp 800 miliar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014 tidak sesuai dengan prosedur.

“Harusnya KPK profesional, umumkan ke publik kalau memang tidak ada bukti Ahok terlibat maka jelaskan apa sebabnya atau sebaliknya. Ini ada temuan BPK lho, jangan sampai ada kesan hanya mau mencitrakan seseorang bersih lantas kasusnya diendapkan,” paparnya.

Diapun berharap, agar tidak ada tawar menawar dalam penuntasan kasus tersebut. Jangan karena Ahok sudah divonis bersalah dalam kasus penodaan agama, lantas kasus hukum lain yang menyeret Ahok justru dilepas. “Kita sedang disorot dunia saat ini. Kini bola di tangan KPK dan ingat tidak ada tawar menawar. Ini negara hukum, siapa pun sama di depan hukum. Pak Jokowi sejauh ini bersih, makanya jangan bebani presiden dengan masalah yang bukan kesalahannya,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, pihak BPK mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus korupsi yang ditangani penegak hukum, termasuk KPK berawal dari temuan BPK.

“Sekitar 90 persen kasus korupsi yang ditangani penegak hukum termasuk KPK itu acuannya temuan BPK,” jelas Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan.

Dia menjelaskan, temuan BPK tersebut dapat dijadikan sebagai bukti maupun informasi awal untuk mengungkap sebuah perkara. “Iya, jadi seolah-olah aparat penegak hukum yang membongkarnya,” paparnya.

Dalam UU No. 15 tahun 2006  tentang BPK disebutkan,  tugas BPK antara lain pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.

Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

Adapun wewenangnya, di antaranya menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here