Tutup Sudah Pesta Pilkada

0
125

PESTA  sudah usai. Pemilu kepala daerah, pesta rakyat di 171 daerah pemilihan, telah selesai. Galibnya pesta, tentu ada piring yang pecah atau rimah yang tumpah. Baik tidaknya pelaksanaan pesta justru terletak di situ: Seberapa banyak piring yang pecah atau rimah yang berserakan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada 1.792 dugaan kasus pelanggaran di 8.751 tempat pemungutan suara (TPS). Mudah-mudahan itu angka yang sebenarnya. Sebab, dalam pilkada serentak kemarin ada 385.082 TPS di 62.969 kelurahan/desa yang berada di 5.380 kecamatan. Sementara untuk dugaan politik uang, Bawaslu mencatat ada 35 kasus. Lagi-lagi kita berharap, ini juga angka yang sesungguhnya, karena pengawasan dan pembuktian kasus ini tidak mudah.

Seperti biasa setiap usai pemilu, dugaan kecurangan selalu bermunculan. Ramai diberitakan, Walikota Surabaya Tri Rismaharini sudah melapor ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang kecurangan di Pilkada Jawa Timur. Pasangan PDIP, Saifullah Jusuf dan Puti Guntur Soekarnoputri, memang kalah di sana. Dari Jawa Tengah, calon gubernur yang kalah versi hitung cepat, Sudirman Said, juga menyampaikan dugaan kecurangan di daerah pemilihannya kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Di Lampung, PDIP juga tengah menelisik hal yang sama dalam pilkada di provinsi itu. Pasangan calon kepala daerah yang kalah atau partai pengusungnya dipastikan akan melakukan hal yang sama di daerahnya masing-masing.

Kita ingin memberi beberapa catatan.  Menurut kita, aneka temuan Bawaslu tadi biarlah itu menjadi pekerjaan rumah bagi penyempurnaan penyelenggaran pemilu berikutnya, terutama Pemilu 2019 yang sudah di depan mata.

Sementara berbagai dugaan kecurangan itu harus ditelusuri, dibuktikan dan didudukkan secara hukum. Pihak yang kalah yang mempersoalkan kecurangan harus menyampaikan bukt-bukti kuat. Pihak KPU dan Bawaslu harus mendukung pembuktian semua dugaan itu, termasuk jika ada gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

Harus ada investigasi yang transparan dan menyeluruh terhadap seluruh proses pilpres ini yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU. Pengusutan tuntas dugaan kecurangan ini sama sekali bukan langkah mundur, tapi justru untuk menyelamatkan hasil pemilu ini.

Sebab, jika benar semua pasangan calon yang menang versi hitung cepat ini disahkan sebagai pemenang dan memimpin daerahnya, dia membutuhkan legitimasi politik, hukum dan moral atas kepemimpinannya. Tanpa legitimasi itu, siapa pun yang terpilih menjadi kepala daerah  tidak akan mampu membawa daerahnya ke arah perbaikan, apabila dia sudah kehilangan obligasi moral serta resistensi sosial politik terhadap dirinya meluas.

Bahkan, kepala derah terpilih pun seharusnya mendukung investigasi itu. Keliru jika mereka beranggapan bahwa itu merupakan upaya mendestruksi kemenangan mereka.

Kita tidak menginginkan berbagai dugaan atau asumsi berkembang tanpa arah, karena itu akan mengganggu perjalanan pemerintahannya ke depan. Tradisi buruk dunia politik yang hanya mempersenjatai diri dengan kekuatan isu semata harus segera diakhiri.

Siapa pun yang nanti dinyatakan KPU sebagai pemenang pilkada, tentu diiringi pesta kemenangan para pendukungnya. Merayakan kemenangan, itu wajar, apalagi untuk lapisan massa pendukung. Bagi massa di bawah, menjadi bagian dari kelompok yang menang adalah satu kebahagiaan kolektif tak terkira. Dan, sekali lagi, bagi massa itu tak masalah, bahkan perlu. Merayakan kemenangan bolehlah sejauh untuk mensyukuri.

Tetapi bagi para pemimpin daerah, kemenangan yang mereka peroleh jangan dipahami akhir perjuangan. Justru kemenangan adalah awal perjuangan. Kemenangan adalah keberhasilan mendapatkan kepercayaan rakyat pemberi suara. Dan kepercayaan itu adalah harapan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kebetulan dalam pemilu kali ini harapan itu diserahkan sepenuhnya ke tangan mereka.

Jika para pemimpin daerah ini memahami dengan cara seperti itu, tidak ada  waktu bagi mereka untuk merayakan kemenangan, bahkan berpikir ke arah itu pun mestinya jangan.

Segera setelah mereka dilantik, barisan pendukung harus segera menyingkir untuk memberikan keleluasaan bagi mereka agar bisa berpikir tentang apa yang harus mereka kerjakan. Sebab waktu sudah terlalu sempit untuk dihabiskan dengan aneka seremoni.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here