Uang BPKH Melimpah, Tapi Tak Mampu Layani Tambahan Kuota

0
133
Negeri yang penuh ironi, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berkelimpahan dana hingga Rp113 triliun, tapi tak bisa melayani tambahan 10.000 kuota haji.

Nusantara.news, Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga resmi pengelola keuangan haji yang paling likuid. Ironinya di tengah kepemilikan likuiditas mencapai Rp113 triliun tapi tak berdaya mendapat tambahan kuota dari Kerajaan Saudi Arabia.

Adakah uang tersebut tersedot untuk infrastruktur? Ataukah diinvestasikan ke portfolio Surat Utang Negara? Atau diinvestasikan di lembaga keuangan yang aneh-aneh? Atau memang ada salah kelola.

Pertanyaan-pertanyaan itu muncul setelah Presiden Jokowi dengan penuh kebanggaan menerima 10.000 kuota haji tambahan untuk 2019 langsung dari Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Selepas pencoblosan pemilu 17 April lalu, Jokowi berangkat umroh dan mendapat pelayanan khusus dari Raja Salman.

Mestinya tambahan kuota 10.000 jamaah haji merupakan berkah, karena itu artinya Pemerintah Indonesia berkesempatan untuk menambah layanan keberangkatan 10.000 jamaah haji baru. Tapi apa yang terjadi? Modal untuk pembiayaan pemberangkatan 10.000 jamaah haji tambahan itu tidak ada. Seolah tambahan kuota haji tambahan itu berubah menjadi petaka. Apa yang sebenarnya terjadi?

Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengungkapkan uang setoran haji yang dikelola BPKH masih sangat terbatas. Karena itu BPKH untuk saat ini belum memiliki kemampuan membiayai 10.000 kuota haji tambahan.

"Anggaran virtual account kami sudah terpotong cukup banyak dan untuk memotong lagi nampaknya tidak mungkin. Karena berarti akan mengurangi alokasi virtual account dibandingkan dengan tahun 2018," kata Anggito saat menggelar rapat di Komisi VIII kemarin.

Anggito mengungkapkan terbatasnya kemampuan BPKH lantaran nilai manfaat yang digunakan pada tahun berjalan di 2019 sangat besar sekitar Rp7 triliun. Sehingga masih terlalu dini jika nilai manfaat yang ada di BPKH diproyeksikan untuk BPIH kuota tambahan.

"Jadi kalau kami ditanya apakah masih ada kemampuan untuk ke nilai manfaat lebih, tentu kami belum bisa menyampaikannya," katanya.

Hanya saja Anggito belum bisa memaparkan datanya karena masih satu kuartal. Meski begitu, ia memastikan BPKH setiap waktu selalu memonitor dan memantau pergerakan keuangan haji.

Ia memastikan, pihaknya terus berupaya mencapai target program kerja BPKH dan pemerintah. Anggito berharap, target nilai manfaat itu bisa lebih didapat oleh BPKH sehingga jamaah haji dapat merasakan lebih dari nilai manfaatnya. "Syukur-syukur bisa melebihi target nilai manfaat yang dibebankan kepada kami," katanya.

Anggito menyampaikan, selain berusaha untuk dapat meningkatkan nilai manfaat, BPKH juga telah melakukan efisiensi demi keuangan di BPKH tidak semakin menipis yang menyebabkan kerugian terhadap jamaah yang berangkat belakangan. "Kami menyampaikan, Alhamdulillah bisa melakukan efisiensi untuk pengadaan real. Yaitu jumlahnya adalah Rp65 miliar, meskipun uang tersebut belum diaudit oleh BPK," katanya.

Anggito menyarankan, yang seharusnya menjadi sumber utama untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji kuota tambahan adalah negara melalui APBN. Karena kuota tambahan sebesar 10.000 itu demi mengentaskan persoalan kepentingan negara di bidang antrean haji.

"Seharusnya yang menjadi sumber utama dalam keadaan di mana negara membutuhkan itu adalah APBN," katanya.

Kenapa APBN harus menjadi sumber utama untuk membiayai 10.000 kuota haji tambahan? Dia beralasan, hal tersebut merupakan bagian dari urusan negara. Sehingga seharusnya semua hal yang menyangkut kebutuhan negara, negara harus siap membiayai.

"Di dalam pengurusan penyelenggaraan kenegaraan seperti ini negara harus hadir," katanya.

Anggito menghargai upaya Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin yang telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan agar mengeluarkan dananya untuk membiayai kuota tambahan 10.000 calon jamaah.

Menteri Agama sendiri berpendapat, tambahan kuota haji tahun ini terlihat rumit karena biaya haji (BPIH) sudah lebih dulu diputuskan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana BPIH belum diputuskan.

"Lalu ada tambahan 10.000 ini yang lalu kemudian sumber pembiayaannya perlu dipikirkan," kata dia. 

Lukman memaparkan pada tahun 2017 ketika Pemerintah Saudi memberikan tambahan kuota, posisi pemerintah di Kementerian Agama dalam posisi siap, sehingga tidak sulit di mana mencari sumber pembiayaan. Karena Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum diputus pemerintah dan DPR.

"Biayanya tentu dari penetapan BPIH. Karena ketika itu, kita tahu adanya penambahan 10.000 sebelum biaya Haji diputuskan," katanya.

Sehingga kuota tambahan dari pemerintah Saudi bisa langsung direspons. Tanpa perlu perdebatan di mana mencari sumber pendanaan untuk tambahan kuota 10.000. Jadi bisa dimasukkan ke dalam komponen BPIH.

Tahun ini, tambahan kuota sebesar 10.000 terlihat belum siap karena tambahan kuota diberikan Pemerintah Saudi dengan waktu yang sudah mepet. "Kalau sekarang kan biaya haji sudah diputus sementara lalu ada tambahan 10.000 sehingga perlu dipikirkan di mana sumber dananya.

Lepas dari argumentasi Kepala BPKH dan Menteri Agama adalah excuse. Yang jelas, bagaimana agar tambahan 10.000 kuota haji tambahan itu bisa dimanfaatkan.

Yang terpenting, menurut Pasal 20 PP Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH wajib menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada setiap musim haji tahun berjalan. 

Dengan demikian, saatnya pemerintah hadir untuk melayani 4,1 juta jamaah haji yang dananya sudah kadung terperangkap di BPKH sebesar Rp113 triliun. Padahal BPKH diamanatkan mengelola dana haji, termasuk peluang tambahan kuota haji, tapi amanat itu tak bisa dilaksanakan.

Kini 4,1 jamaah haji, dan ummat Islam pada umumnya, bertanya, kemana dana Rp113 triliun itu disimpan? Karena ketika diperlukan seolah-olah uang itu menghilang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here