Ucapan Tak Patut Presiden Jokowi

0
96

Nusantara.news, Jakarta – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di rapat umum Relawan Jokowi di Sentul, Bogor, pada pada Sabtu (4/8/2018), dinilai provokatif dan beraroma “kekerasan”. Pasalnya, capres petahana ini memberi arahan kepada para relawan agar tidak mencari permusuhan dalam berkampanye, tetapi juga siap jika harus berkelahi.

“Jangan membangun permusuhan, jangan membangun ujaran-ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah. Tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang lain. Tapi kalau diajak berantem juga berani,” kata Jokowi. Seruan itu pun disambut tepuk tangan riuh dan teriakan relawan yang hadir.

“Jangan ngajak. Kalau diajak?” tanya Jokowi ke relawan.

“Berantem!” jawab para relawan kompak.

Ketua umum kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi memastikan jajarannya siap untuk menjalankan arahan dari Presiden Jokowi. “Tentu saja jika kita diajak berkelahi kita tidak akan menghindari. Kita adalah petarung-petarung,” kata Budi yang hadir dalam rapat umum relawan itu.

Jika dirunut ke belakang, pernyataan Jokowi ini seakan berbanding terbalik dengan apa yang kerap ia ucapkan perihal imbauan persatuan bangsa. Pada kunjungannya ke Mesuji, Lampung, 21 Januari 2018 lalu, misalnya, Jokowi meminta masyarakat jangan pecah gara-gara pilkada, jangan sampai berkelahi karena pilihan politik yang berbeda.

“Jangan sampai antar tetangga berkelahi karena pilihan politik yang berbeda. Jangan sampai antar kampung berkelahi gara-gara pilihan politik berbeda, jangan,” tegas Jokowi.

Tentu saja, pidato Jokowi yang bernada “provokatif” selain mementahkan pernyataan sebelumnya, juga langsung menuai kritik publik yang beragam: mulai dari Jokowi salah memilih diksi, tudingan provokator, hingga bisa memicu ‘perang-sipil’ di tahun politik.

Sorotan tajam juga datang dari pihak oposisi. Salah satunya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, yang menyatakan bahwa Jokowi sebagai seorang Presiden tak pantas menyeruhkan hal tersebut di hadapan relawannya. “Pernyataan agar siap berkelahi ini jelas provokasi dan tak pantas diucapkan seorang Presiden (capres) yang selalu ngaku-ngaku Pancasilais,” ujar Fadli.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik melontarkan kritiknya melalui akun Twitter ‏@RachlanNashidik yang diunggah pada Sabtu (4/8/2018). “Dalam sejarah Republik ini, @Jokowi mungkin Presiden pertama yang menyerukan jangan takut berkelahi fisik. Konteksnya bukan imprealisme atau kolonialisme. Tapi Pemilihan Presiden 2019. Melawan pendukung paslon lain yang notabene bangsanya sendiri. Sekerdil itu,” kicaunya.

Istana pun membantah. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP mengatakan hal yang disampaikan Presiden Jokowi kepada relawan untuk berani ‘berantem’ hanyalah merupakan kiasan. “Saya kira yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi kiasan, berantem jangan diartikan secara fisik, bukan begitu,” ucap Johan Budi di sela pembekalan bacaleg PDIP di Jakarta.

Beberapa Ucapan Tak Patut Pihak Pemerintah

Barangkali bisa dipahami jika sejumlah kalangan yang menilai pernyataan Jokowi beraroma provokasi dan ‘kekerasan’ itu menandakan bahwa pemerintah bergaya ‘preman’. Terlebih di saat yang bersamaan, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin juga melemparkan pernyataan serupa. Dalam satu video yang beredar, Ngabalin dan sejumlah orang dari ‘Komunitas Anak Bangsa for Jokowi 2 Periode’ membuat slogan: “lanjutkan, lawan, libas!”

Ngabalin serukan Lanjutkan Lawan Libas bersama Komunitas Anak Bangsa for Jokowi 2 Periode

Pernyataan tak patut dari pejabat pemerintah juga pernah dilontarkan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat terlibat perseteruan dengan Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais. Ketika itu, Amien menyebut soal program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi merupakan pembohongan. Tak terima dengan ucapan Amien Rais, Luhut pun bereaksi keras dengan kata-kata kasar bernada ancaman.

“Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam saja lah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?” tegasnya berapi-api saat memberikan pidato di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Setali tiga uang, Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, pun pernah berpidato dengan rasa bahasa ‘mengancam’. Dia meminta Presiden Jokowi untuk memanggil pihak-pihak yang ingin membuat kegaduhan di Pilgub DKI 2017.

“Jadi kalau ada yang macam-macam panggil saja. Kalau ada yang macam-macam anak buah saya banyak.‎ Dan anak buah saya sudah dikaplok, kasihan anak ranting kader itu, kalau sudah sembuh saya beri hadiah,” tegas Megawati.

Dari beberapa contoh itu, selain tak pantas diucapkan oleh pejabat publik, pernyataan tersebut juga dianggap telah mencederai demokrasi yang selama ini dibangun sedemikian rupa oleh orang-orang terdidik dan sangat kompeten. Mereka semua melalui perjuangan yang panjang di lini kehidupan untuk berdemokrasi.

Sebagai kepala negara, Jokowi semestinya mengedepankan imbauan yang menyejukan dan dengan pilihan kata yang tepat. Kata-kata “berantem” dalam konteks apa pun, tak tepat dilontarkan seorang presiden. Jika pun memang ada orang-orang yang hendak melakukan kekerasan dengan ajakan berkelahi, bukan menganjurkan pendukungnya agar berani melawan tetapi sejatinya mengembalikan pada penegakan hukum. Begitupun dengan Ngabalin, Luhut, dan Mega, harus bisa menempatkan posisinya dan tak menunjukkan arogansi kekuasaan.

“Demokrasi dengan seketika oleh rezim ini di-grounded, dimundurkan dan dikecilkan nilainya dengan pernyataan-pernyataan yang tidak pantas diucapkan oleh orang dengan kapasitas pejabat tinggi,” Sekretaris Pro Demokrasi (Prodem) Setyo.

Kembali ke pernyataan Jokowi, hal tersebut sekaligus menunjukkan kapasitas kenegaraan Jokowi dan tujuan yang hendak dicapai kalah kelas jika dibandingkan dengan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

Dulu, Bung Karno dengan diksi yang amat kasar dan provokatif pernah menyebut “Inggris kita linggis, Amerika kita setrika”, juga “Go to hell with your aid” kepada Amerika dan bangsa penjajah lainnya ketika Indonesia baru merdeka. Soeharto juga pada awal 1990-an pernah mengeluarkan kata kasar “gebuk” sebagai respons langsung atas perlawanan pada pihak-pihak yang dianggap mengganggu pembangunan nasional atau disebutnya “gerakan inkonstitusional”.

Bedanya, ucapan provokatif Bung Karno pada masa itu sebagai narasi patriotik dan propaganda untuk menebalkan nasionalisme rakyat menentang kolonialisme. Di zaman Pak Harto, konteksnya untuk menjamin stabilitas negara di tengah ‘masa keemasan’ pembangunan Orde Baru.

Namun kini, ucapan provokatif itu muncul semata karena narasi rivalitas dalam elektoral, yang sekaligus menandakan pupusnya etika politik. Dalam konteks Jokowi, pernyataan “siap berkelahi” itu berangkat dari tujuan yang sempit, yaitu mengobarkan daya juang relawan guna memenangkan dirinya di Pilpres 2019 alias jadi presiden dua periode.

Di tahun politik dengan masyarakat yang cenderung “terbelah” pada kutub Jokowi dan Prabowo akibat Pilpres 2014 silam, segala ucapan dan laku politik elite, lebih-lebih presiden, perlu memperhatikan sensitivitas publik. Para elite politik yang tak pandai mematut kata, mengumbar pernyataan provokatif, bisa menjadi bahan bakar yang memicu “amuk massa”.

Bukankah bangsa ini lekat dengan sejarah “amuk massa” akibat masyarakat akar rumput yang mudah diprovokasi di satu sisi, dan ulah para elite yang gemar mengadu domba rakyat di sisi lain?

Pada akhirnya, pernyataan Jokowi itu patut atau tidak patut dapat dikenali dari rasa bahasa dan tujuannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here