Ujaran Kebencian dan Stigmatisasi Tiap Rezim

0
138

Nusantara.news, Jakarta – Mendiang Abraham Lincoln, presiden ke-16 AS yang hidup sepanjang 1809-1865, pernah mengingatkan perkara kekuasaan ketika ia berkata: “Hampir setiap orang akan sanggup menanggung penderitaan, tapi jika engkau ingin tahu karakternya, berilah ia kekuasaan.” Lincoln menempatkan kekuasaan sebagai ujian, apakah pemegang kekuasaan berkarakter pemimpin sejati atau imitasi.

Sudah banyak “dalil kekuasaan” yang selaras dengan itu. Paling terkenal, barangkali, aksioma Lord Acton, “Kekuasaan cenderung diselewengkan oleh pemegangnya dan kekuasaan mutlak sudah pasti menyeleweng”. Seorang pemimpin, bisa jadi berkarakter lurus dan dipuja rakyat, namun seiring madu kekuasaan yang melenakan, hati dan tangannya bisa menjadi besi. Kepada mereka yang mengancam tahta, diburu hingga “mati”. Sebaliknya untuk para pemujanya, diberi tempat terhormat.

Demi mempertahankan kekuasaannya itu, tiap rezim mempunyai stigma masing-masing untuk “membunuh” lawan politiknya. Meski sejarah mencatat, para presiden di tanah air ini di awal kemunculannya menuai decak kagum dan lahir dari situasi krisis, namun ketika roda kuasa berputar, tabiat penguasa ala ‘Machiavelli’ yang akhirnya lebih mengemuka. Kita tahu, Soekarno lahir dari situasi krisis pada masa revolusi kemerdekaan, Soeharto besar di tengah kondisi “paceklik” di akhir orde lama, lalu Jokowi sebagai representasi wong cilik dielu-elukan dalam kejemuan publik pada budaya politik yang elitis. Lakon ketiganya di pertengahan hingga akhir kuasa relatif sama: bergaya diktator!

Dan untuk bergaya diktator, tak harus melihat bentuk wajah atau garis keturunan. Sebut saja Hitler, dengan perawakan pendek dan tampang “lucu”, namun ia sanggp menjadi diktator kelas wahid di dunia. Lihat pula Presiden Korea Utara, Kim Jong-un, meski tak punya wajah sangar sekalipun, kini ia tampil sebagai pemimpin otoriter yang dibenci para pemimpin negara demokratis. Jadi, kediktatoran tak berkait dengan penampilan luar, tetapi pada sikap politik dan kebijakannya.

Ketika Seokarno berkuasa, ia punya cara hebat membuat orang yang berbeda dengannya jatuh, dengan sebutan kontra-revolusioner. Kata ini, bila dikenakan kepada seseorang, satu kelompok, atau satu pola sikap, dapat membuat yang dikenai seakan-akan tertangkap. Dalam posisi itu, ia berubah jadi sasaran untuk diserang atau dalam kata yang dominan waktu itu diganyang. Kata kontra-revolusioner sama artinya dengan musuh Republik, pengkhianat tanah air, penentang Revolusi, dan segala usaha yang sedang digerakkan oleh Sang Pemimpin Besar Revolusi yang tak bisa dibantah.

Sementara di bawah Orde Baru, stigma untuk memberangus lawan politik digunakan istilah ‘eka-eki’ (ekstrem kiri, komunis) dan (ekstrem kanan, Islam radikal). Dengan kata itu, orang langsung tak dapat bergerak dan tak mungkin bicara. Ancaman dipenjarakan dan dibunuh, menjadi sesuatu yang mengerikan bagi pengeritik pemerintah. Seperti pada masa sebelumnya, sebutan PKI dan lain-lain itu juga dilahirkan oleh kampanye media massa, yang di kobarkan dengan penuh kebencian. Dengan teror dan ketakutan. Demikianlah sepatah kata menjadi stigma.

Di masa pemerintahan Jokowi kini, narasi-narasi jumawa dan stigma, diproduksi melalui laku monolog penguasa. Ada bahaya ancaman kelompok radikal, ancaman kelompok anti-NKRI, intoleran, ujaran kebencian, menjadi narasi yang paling rajin diucapkan dalam pidato dan rapat-rapat pemerintah, bahkan dalam diskusi-diskusi publik. Ganjilnya, ancaman terhadap Pancasila dan NKRI itu (secara kebetulan atau tidak) alamatnya selalu ditujukan ke kelompok Islam. Sejatinya yang merasa terancam adalah kekuasaan, kemudian dibelokkan menjadi ancaman terhadap Pancasila dan NKRI.

Penguasa yang merasa dirinya kuat, akan sulit untuk berdialog melalui koreksi dan kritik, karena semua kritik dimaknai sebagai kebencian. Konstruksi budaya memimpin dibangun dari sisa kebudayaan monarki, raja yang tidak pernah salah dan harus selalu benar. Kalau pun ada dialog, dialog itu dimaknai sebagai formalitas untuk mendengar namun tidak dibangun sebagai upaya reflektif untuk melakukan perbaikan. Dari sinilah pangkal kekuasaan yang seringkali melahirkan diktatorian. Karena kebijakan dibangun didasari oleh perspektif kebenaran versi kekuasaan.

Di arus bawah, tampaknya orang pun sedang memproduksi dan mengawetkan stigma sendiri: ‘ujaran kebencinan’, ‘intoleran’, ‘anti-Pancasila’, dan dengan itu diskusi tak bisa lagi jernih, bahkan jadi mustahil. Berbeda pendapat lantas disederhanakan hanya karena faktor ‘suka atau tidak suka’ pada penguasa. Orang bicara, kemudian racun bertaburan di sosial media dan media mainstream. Media terbelah, massa terpecah, karena keduanya dikendalikan para pemegang saham kuasa: disadari atau tidak. Akhirnya, kita hidup dalam dikotomi ‘kami’ dan ‘mereka’. Jika kau bukan ‘kami’, maka kau adalah ‘mereka’. Jika kau sependapat dengan kami, maka jadilah ‘kita’. Individu hilang dalam kelompok. Dan hidup bernegara, menjadi tidak mengasyikan.

kembali ke stigma tiap rezim, stigmatisasi Soekarno terhadap lawan politikya lewat kontra-revolusi atau Soeharto dengan istilah “eka-eki”, jelas sasaran dan aturan mainnya. Terlepas dari aroma kediktatoran yang melekat pada keduanya, sikap pemerintah itu monotafsir: merongrong kekuasaan harus ditindak. Argumentasinya jelas, hukumannya jelas, pelakunya jelas, dan nalar objektifnya jelas. Namun, soal ujaran kebencian, ini menjadi sangat subjektif karena menyangkut perasaan. Sedangkan perasaan bisa berbeda setiap orang.

Antara satu orang dengan yang lain, punya pemaknaan yang berbeda tentang ujaran kebencian. Bagi si A, sebuah pernyataan tidaklah ujaran kebencian. Namun, bisa jadi untuk si B, sebuah pernyataan itu adalah ujaran kebencian. Ketika ada pemaknaan yang berbeda, bisa memunculkan argumentasi dan cerita yang berbeda. Itu yang bisa jadi masalah. Bisa jadi, ujaran kebencian ini akan menyasar orang yang terus mengeritik pemerintah atau sebuah kebijakan. Karena bisa jadi kritik dinilai sebagai ujaran kebencian.

Berbeda di Amerika Serikat (AS), pada Amandemen Pertama Konstitusi negara adidaya itu, tidak membatasi seberapa banyak orang mengatakan “saya menyukai Anda”. Demikian pula dengan mereka yang mengatakan “saya membenci Anda”. Amandemen Pertama dianggap justru melindungi mereka yang mengatakan “saya membenci anda”, terutama ketika mereka mengajukan kritik atau ketidakpuasan. Oleh sebab itu, ujaran kebencian dianggap definisi karet karena tanggapan setiap orang berbeda-beda.

Meski demikian, Amandemen Pertama AS tidak melindungi kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata, seperti pelecehan seksual, pencemaran nama baik (termasuk fitnah), pornografi anak, sumpah palsu, kalimat yang mengandung pemerasan atau ancaman untuk melakukan kejahatan, “fighting words” atau kata-kata yang bisa memancing kontak fisik, serta pelanggaran hak intelektual termasuk komersial.

Adalah benar, bahwa penyebar hoax itu menjijikan. Ujaran kebencian juga harus harus dihukum. Namun, hukum harus berdiri di tengah-tengah. Jika mereka yang ditindak adalah penyebar kebencian pada pemerintah, maka hal yang sama harus ditegakkan pada buzzer penyebar hoax dan kebencian yang berdiri di belakang pemerintah. Pun, orang-orang di seberang pemerintah yang segera diproses manakala berperkara, begitu seharusnya pada mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Sebab, tanpa keadilan dan perlakuan hukum yang sama, negeri ini akan semakin terbelah, gaduh, dan penguasa berada di ujung malapetaka.

Barangkali, kematangan berdemokrasi (secara substansial, bukan prosedural) dan tingkat nalar yang tercerahkan dari seluruh anak bangsa, dengan sendirinya akan mencegah adanya ujaran kebencian. Dengan semua itu, mereka juga secara otomatis dapat menyaring segala informasi mana yang hoak atau tidak. Begitupun dengan pemerintah, mampu bertindak sesuai nalar publik dan tidak sewenang-wenang.

Sebaliknya, ketika pemimpin politik meninggalkan “nalar publik” dan sibuk berselancar pada pusaran diktatorian, maka ibarat tupai: sepandai-pandai ia melompat, suatu saat akan jatuh juga.

Penguasa berganti. Sejarah ditulis oleh pemenang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here