Uji Nyali Mendagri Sikapi Putusan Bawaslu untuk Ganjar

1
97
Mendagri Tjahjo Kumolo

Nusantara.news, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait dugaan pelanggaran aturan pemerintah daerah yang diduga dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar dimasalahkan lantaran mengutarakan pernyataan sebagai kepala daerah saat mengumpulkan 31 kepala daerah di Jawa Tengah, di Solo, akhir Januari 2019 untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Saat itu, Ganjar mengklaim seluruh jajarannya siap menjalankan pemilu damai, sekaligus mendukung pemenangan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, kami tetap menjalankan fungsi utama dalam melayani masyarakat…Kami semua ini adalah tim yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Dan kami siap memenangkan di Jawa Tengah. Mutlak. Begitu?” kata Ganjar yang kemudian dijawab “ya” dan tepuk tangan kepala daerah di sekelilingnya.

Bawaslu menilai apa yang dilakukan Ganjar tidak termasuk tindak pidana pemilu, melainkan pelanggaran sebagai kepala daerah. Menurut Bawaslu, Ganjar dianggap melanggar Pasal 1 dan Pasal 61 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Intinya, Ganjar dan 31 orang lainnya sebagai kepala daerah dianggap tidak bersikap netral, padahal, kepala daerah yang dipilih melalui pemilu boleh berkampanye asal tidak mengatasnamakan jabatan politiknya.

Ganjar sendiri menyebut rekomendasi Bawaslu Jateng melampaui kewenangan mereka, alias offside. “Logikanya simpel saja. Kalau saya melanggar etika siapa yang berhak menentukan saya melanggar? Apakah Bawaslu, wong itu bukan kewenangannya,” kata Ganjar di Semarang, Minggu (24/2/2019). Ganjar menegaskan, Bawaslu telah offside karena putusan pelanggaran etika terkait UU Pemda bukan kewenangan Bawaslu, namun Kementerian Dalam Negeri.

Pernyataan Ganjar tersebut sebenarnya sudah terjawab dengan putusan rekomendasi Bawaslu. Karena Ganjar dianggap melanggar UU Pemda, maka Bawaslu menyerahkan kepada Kemendagri untuk menyikapinya. Dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiiki beberapa wewenang yang salah satunya: merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Sayangnya, sikap Kemengadri sendiri tampanya tidak antusias untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahkan memastikan, kementeriannya tidak akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu yang memberikan keputusan bersalah terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain. Sebab, ia menyebut bahwa Ganjar dan 31 Kepala daerah lain tak melanggar aturan apa pun.

Tjahjo juga menyatakan Kemendagri tak akan melakukan klarifikasi kepada Ganjar. “Kemendagri tak punya kewenangan untuk melakukan klarifikasi atau memanggil kepala daerah. Yang berhak mengajukan pemeriksaan, klarifikasi adalah Bawaslu, bukan Kemendagri,” kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Namun, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS) Ismail Rumadan menyatakan, Mendagri seharusnya menjalankan rekomendasi Bawaslu dan tidak perlu lagi melakukan penafsiran ulang terhadap putusan Bawaslu tersebut. Bawaslu punya otoritas untuk memeriksa dan mengadili pihak-pihak yang dituduh melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam proses pemilu, proses itu sudah dilalui dan hasilnya sudah ada, sehingga putusan akhir itulah yang harus mengikat Mendagri untuk menindaklanjuti.

“Karena Mendagri bukan dalam kapasitas memeriksa ulang keputusan Bawaslau atau menyatakan tidak bersalah, lalu dimana letak wewenang Mendagri menyatakan itu tidak bersalah,” ujar Ismail.

Perketat Aturan Kampanye Pejabat

Dalam kadar tertentu, kita menyambut baik upaya penegakan aturan Pemilu oleh Bawaslu terhadap para ‘penguasa lokal’ meski penindakan tersebut terjadi di daerah yang dikenal sebagai basis parpol pemerintah, PDIP. Hanya saja, keputusan Bawaslu Jateng yang menyatakan Ganjar tidak melanggar UU Pemilu namun hanya melanggar UU Pemerintah Daerah dinilai belum cukup. Sebagian pihak beranggapan Bawaslu tak mau ambil risiko sehingga menyerahkan “bola” itu pada Kemendagri.

Padahal, di luar UU Pemda, Bawaslu juga seharusnya menindak Ganjar dengan menggunakan Pasal 282 junto 547 UU 7/2017 tentang Pemilu yang melarang pejabat negara membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon saat masa kampanye.

Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah di Jateng saat mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Maruf

Pun begitu, sekali lagi, kita patut mengapresiasi Bawaslu karena telah membuat terobosan hukum untuk menilai perilaku kepala daerah dalam masa kampanye Pemilu. Selama ini banyak kepala daerah, utamanya yang pro-petahana, secara terbuka meneklarasikan dukungannya. Gubernur, bupati, dan wali kota terkesan memanfaatkan jabatan untuk menyokong salah satu kandidat presiden. Sepak terjang mereka terasa kurang pantas, tapi luput dari sanksi.

Sementara di pihak oposisi, Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, bernama Suhartono alias Nono divonis penjara selama dua bulan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto karena mendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Sebelumnya, Suhartono disangkakan telah melanggar Pasal 490 juncto pasal 282 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu). Dia diancam hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda Rp 12.000.000.

Melihat perbedaan ‘perlakuan’ hukum tersebut dan apabila melihat keengganan Mendagri menindak Ganjar yang notabene sama-sama kader PDI-P, tak heran jika kemudian menimbulkan spekulasi publik: mulai dari anggapan hukum yang tajam ke lawan politik namun ramah ke petahana hingga adanya konflik kepentingan. Spekulasi miring itu kian mengkristal terlebih di tahun Pilpres ini.

Mendagri Tjahjo Kumolo semestinya tidak mengabaikan keputusan Bawaslu. Memang benar ia bukan atasan langsung Ganjar dan kawan-kawan sehingga tidak berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran mereka. Tapi Menteri Tjahjo seharusnya menyadari adanya kelemahan aturan kampanye pemilu yang menyebabkan proses demokrasi berlangsung kurang adil.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, menduga sanksi dari Bawaslu terhadap kasus Ganjar dan 31 kepala daerah yang sudah nyata melanggar itu, akan sia-sia saja. Ia merasa pesimis terhadap penegakan hukum pada kepemimpinan Jokowi-JK dalam konteks kasus tersebut.

“Jadi prinsipnya, apapun pelanggaran yang dilakukan oleh kubu petahana hari ini hukum tidak berdaya untuk menghadapinya. Ini kan sebuah potret yang sangat memalukan dalam proses hukum di negeri ini. Ketika ada pelanggaran, kemudian tidak ada sanksi tegas,” katanya.

Pangkalnya, memang UU Pemilu tidak melarang kepala daerah mengkampanyekan seorang kandidat dalam pemilihan. Undang-undang hanya melarang kepala daerah menjadi ketua tim kampanye, tapi mengizinkan mereka menjadi anggotanya. Akibatnya, para kepala daerah giat berkampanye dengan memanfaatkan aturan cuti selama kampanye.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 pun tidak membikin rambu-rambu yang terang-benderang. Inilah yang menyebabkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 33 wali kota, bupati, serta wakil bupati merasa tidak melanggar aturan ketika mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. Sekalipun mengambil cuti saat kampanye, misalnya, para gubernur dan bupati itu tetap mendapat pengawalan dan fasilitas yang berasal dari negara. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pemilu juga mudah dilakukan lewat berbagai cara lain.

Sebab itu, ke depan, aturan kampanye bagi kepala daerah harus diperketat, tidak selonggar saat ini.[]

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan ke Makanya, Gubernur Jangan Jadi Timses | Nusantara.news Batal balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here