UKP Pembinaan Ideologi Pancasila, Rejuvenasi atau Alat Gebuk?

0
196

Nusantara.news, Jakarta – Kemarin, 1 Juni, diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Untuk pertama kalinya 1 Juni dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional. Adalah Presiden Joko Widodo yang menetapkannya dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016.

Kado untuk Hari Lahir Pancasila kemarin adalah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Unit Kerja‎ Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP).

“Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengalaman nilai-nilai Pancasila,” ujar Jokowi dalam pidatonya di Gedung Pancasila untuk memperingati Har Lahir Pancasila kemarin.

“Komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus kita lakukan,” lanjut Presiden.

Pancasila secara umum sudah diterima sebagai ideologi negara. Saat ini dapat dikatakan tidak ada lagi perdebatan tentang hal itu. Di masa Orde Baru, ketika ada keharusan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kewajiban untuk mencantum Pancasila sebagai asas tunggal organisasi sosial maupun organisasi politik, memang sempat timbul penentangan. Tetapi,  penolakan itu bukan terhadap Pancasila, melainkan terhadap pemaksaan kebijakan pemerintah itu. Kebijakan pemaksaan itulah yang ditolak, bukan Pancasila itu sendiri.

Hal itu terbukti, setelah pemerintah Orde Baru jatuh dan digantikan orde reformasi, yang salah satu agendanya itu adalah amandemen UUD 1945. Dari empat kali amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945, ada kesepakatan bahwa perubahan hanya dilakukan terhadap batang tubuh UUD, dan bukan terhadap materi Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila.

Sebagai landasan ideologi, Pancasila telah dikukuhkan melalui Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 dan sebagai landasan hukum, Pancasila telah dikukuhkan melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Dengan demikian posisi dan fungsi Pancasila dalam konteks kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan memiliki landasan yang sangat kuat.

Dilupakannya Pancasila bersumber dari salah kaprah terhadap ideologi ini akibat berbagai penyimpangan di masa lalu. Pancasila di masa lalu, alih-alih menafasi penyelengaraan negara, justru dijadikan justifikasi kebijakan pemerintah. Seluruh kebijakan pemerintah digembar-gemborkan sebagai pengejawantahan nilai Pancasila. Pancasila dijadikan pembenar untuk melakukan represi terhadap warganegara. Setiap penentangan, bahkan koreksi sekalipun, terhadap kebijakan pemerintah dianggap sebagai anti-Pancasila.

Tatkala kekuasaan pemerintah runtuh dan Indonesia terhempas ke dalam jurang krisis berkepanjangan, masyarakat terjebak pula ke dalam kesalahan persepsi, bahwa pemerintahan yang otoriter dan krisis berkepanjangan adalah akibat penerapan Pancasila.

Lebih parahnya lagi, salah kaprah itu juga menjangkiti elit politik negeri ini. Lihat saja, dalam setiap pertarungan pemilu. Bahkan di tingkat Pemilu Presiden. Tidak ada seorang pun yang secara spesifik membicarakan bagaimana mengimplementasikan ideologi Pancasila dalam konsep-konsep pembangunan bangsa. Ada kesan, mereka takut dicap tidak reformis begitu berbicara Pancasila. Padahal, dalam beberapa kasus terakhir, perdebatan para capres itu juga menyentuh sisi ideologis, seperti diskursus neoliberal, kerakyatan dan sebagainya itu. Anehnya, perdebatan di ranah ideologis ini tidak dibawa ke rujukan normatif yang ada, yakni Pancasila.

Padahal, ideologi penting bagi sebuah bangsa dan negara. Ideologi bukan hanya refleksi cara berpikir bangsa, namun juga menjadi pedoman bangsa itu menuju cita-citanya.

Karena itu,keputusan Presiden Joko Widodo membentuk UKP di atas perlu diapresiasi. Pembentukan badan tersebut sebetulnya sudah digagas pemerintah pada Desember 2016 lalu. Ketika itu nama yang sempat beredar adalah Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP).

Masalahnya tentu bukan pada nomenklatur, tapi pada urgensi dibentuknya badan ini. “Pancasila juga harus menjadi ideologi yang bekerja yang terlembagakan dalam sistem dalam kebijakan baik di bidang ekonomi politik maupun sosial budaya. Saya yakin hanya dengan itu kita memiliki pondasi yang kokoh dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa,” kata Presiden Joko Widodo.

Badan ini mengingatkan orang pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) di era Presiden Soeharto. BP7 yang dibentuk pada 26 Maret 1979 melalui Keppres No. 10 Tahun 1979, merupakan lembaga non-departemen yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dibawah koordinasi Menteri/Sekretaris Negara. Tugasnya adalah untuk melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksanaan P4 di kalangan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Presiden.

Jokowi berharap adanya unit ini, Pancasila harus diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan di dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah ini dianggap tepat, karena ideologi negara perlu dirawat. Sejak dibubarkannya BP7 tidak ada lagi lembaga yang bertanggungjawab dalam penyebarluasan dan pemantapan ideologi Pancasila.

Masalahnya, apakah lembaga baru ini nanti akan bekerja sesuai namanya, memantapkan Pancasila, atau justru menjadi lembaga skrining atau klarifikasi ideologi terhadap warganegara?

Semestinya, memang untuk rejuvenasi Pancasila, atau mengembalikan Pancasila seperti apa yang dirumuskan Bung Karno dulu. Tetapi, kekhawatiran akan menjadi alat gebuk melalui skrining ideologi, bukan tak beralasan pula. Terminologi mengerikan itu belakangan sering diucapkan Presiden, dalam konteks menyikapi menekankan bahwa organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Menurut ahli filsafat dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung, penggunaan kata “gebuk” secara tak langsung memberikan sinyal pesimistis pemerintah, bahwa mereka tak mampu menciptakan stabilitas sehingga menggunakan kekuatan negara untuk menghadangnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here