UKP PIP, Beranikah Mengevaluasi UUD 1945?

0
350
Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla dan Menlu Retno Marsudi pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, 1 Juni lalu.

Nusantara.news, Jakarta – Rabu besok, 7 Juni 2017, Presiden Joko Widodo akan melantik Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara. UKP ini dibentuk berdasarkan Pepres Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017, dan resmi diundangkan pada tanggal 23 Mei 2017.

Yudi Latif kabarnya akan menjadi Kepala, dan Megawati Soekarnoputri duduk di Dewan Pengarah. Selain Megawati, ada mantan Wapres Try Sutrisno, sebagai wakil tokoh nasional. Lalu ada Ketua Umum MUI K.H. Ma’aruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif dan Franz Magnis Suseno, sebagai wakil tokoh agama.

Menurut Yudi, UKP ini akan menyiapkan konten dan metodologi pelajaran Pancasila dan kebangsaan di dunia pendidikan.  Juga melakukan pengembangan jaringan dan mengarusutamakan isu-isu Pancasila ke ruang publik. Implementasi dilakukan dengan media multiplatform, pendekatan secara horizontal dan membentuk kekuatan orang agar merasa punya perhatian pada Pancasila. Dan UKP juga akan mengukur dan memantau kebijakan dan perilaku lembaga pemerintah apakah sudah sejalan dengan pemerintah atau tidak.

Nusantara.news sudah pernah menulis, bahwa sebagai tugas awal, target-target teknis tersebut memang sudah memadai. Tapi, jika hendak bergerak lebih jauh untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dasar bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, “pekerjaan rumah” UKP ini sungguh banyak, dan berat. (baca: https://nusantara.news/apa-yang-diharapkan-dari-ukp-pip-2/)

Tugas berat itu sudah ada di depan mata. Salah satunya adalah mengkaji apa yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tentang praktek demokrasi di Indonesia.

Menurut Gatot, demokrasi di Indonesia saat ini melenceng jauh dari ideologi Pancasila. Karena dalam praktek demokrasi sekarang, keputusan diambil dengan mekanisme voting atau suara terbanyak. “Demokrasi kita tidak sesuai Pancasila,” kata Gatot, dalam orasi ilmiah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, Bantul, DIY.

Dalam demokrasi saat ini, ujar Panglima, untuk menetapkan dan menentukan sesuatu tidak lagi dengan cara mufakat. Tetapi sering dengan voting atau suara terbanyak.

Gatot menjelaskan, dalam sila keempat disebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. “Itu menunjukkan dengan jelas bahwa demokrasi Indonesia itu harus dengan musyawarah mufakat, bukan cara-cara voting yang kerap dipertontonkan di Gedung Parlemen,” ujarnya.

“Kita bicara Pancasila. Namun apa yang terjadi saat ini? Di negara Pancasila sendiri, musyawarah mufakat sudah ditinggalkan. Demokrasinya tidak sesuai dengan Pancasila,” kata Panglima.

Jenderal Gatot memang sudah berkali-kali Gatot menyampaikan berbagai potensi ancaman terhadap Indonesia, seperti perang boneka (proxy war) atau konflik di Laut Cina Selatan. Kini Panglima TNI masuk lebih dalam. Dia mengingatkan tentang praktek demokrasi yang diterapkan di negara ini. “Saya siap juga ditembaki. Tidak apa-apa. Pancasila memang seperti itu, kok,” katanya, tegas.

UKP PIP harus memasukkan persoalan mendasar yang disampaikan Panglima TNI ini dalam agenda kerja mereka. Sebab, tidak ada manfaatnya, jika lembaga baru ini terjebak dalam tugas-tugas teknis sosialisasi Pancasila, namun tidak menyentuh hal-hal yang substansial seperti yang disinggung Jenderal Gatot.

Sebelumnya sudah banyak penelitian yang menyebutkan pasal-pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen yang tidak sesuai dengan Pancasila. Misalnya, yang pernah dilakukan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP-UGM), beberapa tahun lampau.

Menurut  Kepala PSP-UGM Sudjito, dalam diskusi di Universitas Pancasila, Jakarta, 10 November 2013 silam, ada 40 persen pasal dalam UUD 1945 yang inkonsisten dan tak mengacu pada Pancasila. Inkonsistensi dan ketidaksesuaian tersebut dikatakan terjadi pada pasal-pasal hasil amandemen konstitusi keempat, atau amandemen terakhir pada 2002.

“Hasil amandemen keempat UUD 1945, sejumlah pasalnya tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila,” kata Sudjito. Ia mencontohkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbeda dengan ayat 1, 2, dan 3.

Semangat dalam ayat 1,2, dan 3 Pasal 33 tersebut adalah ekonomi kekeluargaan atau koperasi. Namun pada ayat 4, yang diterapkan adalah prinsip dalam ekonomi kapitalis, ketika menekankan masalah daya saing.

Contoh lain ialah Pasal 22E tentang Pemilihan Umum (Pemilu), seperti Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legeslatif (Pileg) dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), yang dianggap berprinsip liberalisme-induvidualisme. Sebab, semua dilaksanakan dengan voting dan mengenyampingkan prinsip musyawarah dan mufakat.

Padahal, ujar Sudjito, menurut sila keempat Pancasila, prinsip dalam berpolitik adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. “Ini sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila,” kata Sudjito.

Dalam diskusi tersebut,  Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila (PSP-UP) Yudi Latif, yang akan menjadi Kepala UKP PIP ini, juga memberi contoh hilangnya semangat Pancasila. Misalnya, saat ini tidak ada lagi Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang digantikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Padahal GBHN disusun dengan melibatkan semua elemen bangsa sesuai dengan semangat Pancasila.

“RPJP hanya disusun oleh DPR sehingga yang menentukan kebijakan dasar adalah DPR. Sedangkan GBHN disusun dengan melibatkan semua elemen bangsa, bukan hanya perwakilan partai,” ungkapnya.

UKP PIP yang akan dipimpin Yudi Latif ini harus menginventarisasi pasal-pasal dalam UUD 1945, dan aneka peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang bertentangan dengan Pancasila.

Sebab, dalam Pasal 2 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum”. Dan di pasal 3 ayat (1) dikatakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Logikanya, kalau UUD yang menjadi rujukan bagi peraturan perundang-undangan, ternyata bertentangan dengan Pancasila sebagai landasar idiil dan sumber dari segala sumber hukum, maka semua peraturan perundang-undangan tersebut bisa dipastikan tidak sesuai dengan Pancasila.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here