UKP PIP Didominasi Tokoh Pro-UUD 1945 Asli

0
475

Nusantara.news,Jakarta – UUD Negara Republik Indonesia 1945, besar kemungkinan akan kembali diamandemen untuk kelima kalinya, agar dikembalikan ke semangat UUD 1945 yang asli. Sebab, tokoh-tokoh yang masuk sebagai Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) adalah orang-orang yang sejak lama dikenal sebagai pro kepada amandemen kelima UUD 1945, karena empat kali amandemen UUD sebelumnya dianggap menjauhkan konstitusi dari ideologi Pancasila.

Dewan Pengarah UKP PIP itu sudah resmi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin, Rabu (7/6/2017). Tokoh yang duduk di Dewan Pengarah adalah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri,  mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, mantan Ketua MK Mahfud M.D, dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.  Hal itu dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 31 M Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang sudah ditandatangani Presiden sejak 31 Mei. Anggota dewan pengarah lainnya ialah Andreas Anangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya, dan Chairman Garudafood Sudhamek.

Kecuali tiga nama terakhir, semua tokoh di atas bisa ditelusuri pendapatnya yang meminta agar UUD NRI 1945 kembali diamandemen. Jika mereka konsisten dengan pendapatnya selama ini, tentunya akan memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengubah kembali UUD.

Pandangan Megawati tentang perlunya mengkaji ulang UUD 1945, antara lain, terungkap dalam Simposium Kebangsaan “Refleksi Nasional Praktek Konstitusi Dan Ketatanegaraan Pasca Reformasi” di MPR, Jakarta, 7 Desember 2015 silam.

Menurut Megawati, empat kali amandemen UUD 1945 sebelumnya berdampak negara bagi ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya, MPR yang semula adalah lembaga tertinggi negara, kini tak lagi berperan. Berdasarkan UUD hasil amandemen, MPR sejajar dengan DPR dan DPD. Karena itu, untuk memperkuat posisi MPR, UUD harus kembali diubah.

Sementara Try Sutrisno juga orang yang gigih menyuarakan untuk segera melakukan kaji ulang terhadap amandemen UUD 1945. Menurutnya, selama mengalami empat kali amandemen UUD, sistem pemerintahan sudah tidak sesuai dengan sistem sendiri yang asli. Untuk itu, UUD 1945 yang sudah empat kali diubah ini perlu dikaji ulang guna membawa nilai-nilai Pancasila kembali secara utuh. “Keadaan bangsa saat ini sudah sangat merisaukan,” katanya pada acara Peringatan Kemerdekaan RI ke 70 yang digelar Gerakan Pemantapan Pancasila, di Gedung Granadi, Jakarta.

Try mengingatkan, di tengah wabah paham liberal dan kapitalis, sebagian besar rakyat Indonesia justru seperti indekost di rumah sendiri. “Jika tidak ada perubahan radikal, akan berakibat buruk bagi bangsa dan negara secara keseluruhan,” ujarnya.

Ahmad Syafii Maarif juga berpendirian serupa. Menurutnya, hasil pemikiran amandemen UUD 1945 jauh menyimpang pada nilai-nilai Pancasila, karena perubahannya dilakukan secara emosional. “Amandemen UUD itu karena ada euforia begitu rupa. Amandemen empat kali itu tidak sehat, sarat emosional,” ujarnya.

Untuk meluruskan kembali UUD 1945 yang berdasarkan pada Pancasila, Syafii Maarif mengusulkan untuk merujuk hasil dokumen konstituante 1956-1959. “Perlu ungkap kembali, 90 persen isinya bagus,” katanya. Syafii memang menulis disertasinya tentang soal ini, Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia, yang sudah diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante.

Anggota Dewan Pengarah UKP PIP yang lain, Said Aqil Siroj, juga sama pendapatnya tentang amandemen UUD 1945. Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama ini sepakat UUD 1945 kembali diamandemen. Salah satu yang disorotinya adalah ketiadaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan lemahnya posisi MPR. “’Demokrasi kita sudah kebablasan, tidak jelas arahnya hendak ke mana. PBNU mendukung gagasan PDIP untuk meninjau kembali UUD 1945 agar kembali diamandemen,” ujar Said saat menerima kunjungan DPP PDI Perjuangan di kantornya, Jakarta, 10 Januari 2016 lalu.

Sementara Mahfud MD mengatakan,  amandemen UUD 1945 boleh saja dilakukan. “Perubahan UUD 1945 bukanlah suatu hal yang haram,” ujar Mahfud dalam Seminar Nasional “Pekan Konstitusi UUD 1945, Amandemen dan Masa Depan Bangsa” di Kantor International Conference of Islamic Sholars (ICIS), Jakarta beberapa tahun lalu.

Menurut pakar hukum tata negara ini, UUD 1945 sebelum amandemen, cenderung mengarah ke otoritarianisme, karena memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden.  UUD yang asli juga banyak memuat pasal yang multi-tafsir dan tafsir yang dianggap benar adalah tafsir pemerintah.

Namun, berbeda dengan yang lain, Mahfud tidak sependapat dengan desakan amandemen ulang UUD 1945. Dikatakannya, kontitusi selalu mengandung dua hal mendasar, yaitu adanya jaminan dan kepastian tentang perlindungan terhadap HAM, dan jaminan terciptanya sistem pemerintahan yang melaksanakan aturan HAM. “UUD hasil amandemen sudah mengandung dua hal mendasar tersebut,” kata Mahfud.

Apalagi jika seluruh hasil amandemen dihapuskan. Kembali ke UUD 1945 yang asli dapat menjerumuskan negara kembali ke otoritarianisme, misalnya pasal-pasal yang memuat tentang HAM akan ikut hilang dan presiden harus dijabat oleh “orang Indonesia asli”.

Perpres Nomor 54 Tahun 2017 tentang UKP PIP, memang tidak mengatur lembaga ini untuk masuk ke wilayah evaluasi konstitusi. Dalam Pasal 3 Perpres tersebut dijelaskan, UKP-PIP mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,dan pengendalian pembinaan ideologi pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dan di Pasal 4,  dibatasi fungsi UKP ini yakni: a. perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila; b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila; c. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; d. pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila; e. pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan f. pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Namun, Kepala UKP Yudi Latif yang dikenal sebagai pemikir Pancasila sejak dia menerbitkan buku berjudul Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila, sangat berkeinginan menempatkan Pancasila sebagai alat ukur untuk menakar kebijakan negara dan alat kritik kebijakan publik.

Untuk menguji kebijakan negara di berbagai bidang dengan alat ukur Pancasila, mau tidak mau, penelusuran masalah harus dimulai dari hulu, yakni UUD 1945. Karena UUD menjadi sumber rujukan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Jika demikian, sulit menghindari UKP ini akan bergerak melebar dari tupoksinya. Apalagi sebagian besar Dewan Pengawas UKP ini adalah orang yang sejak lama menghendaki UUD kembali diubah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here