UKP-PIP Harus Tinjau Produk Hukum dan Kebijakan yang Tidak Pancasilais

0
335

Nusantara.news, Jakarta – Perpres No. 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017, mendapat sejumlah tanggapan mengenai fungsi dan perannya. Kekhawatiran pun muncul bahwa  UKP-PIP akan mengulang kembali pola Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang dinilai tidak berhasil menanamkan hakikat nilai Pancasila pada masyarakat bahkan lebih menjadi alat politik otoriter orde baru.

Persoalan kemudian yang mungkin timbul adalah, bagaimana UKP-PIP mampu menejemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap produk hukum dan kebijakan pemerintah, serta laku lampah masyarakat dalam keseluruhan aspek kehidupan (hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain)?

Di samping itu, kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa UKP-PIP ini akan rawan penyelewengan meingingat lembaga ini merupakan unit kerja di bawah presiden langsung. Dalam kondisi seperti itu, Pancasila rawan menjadi alat gebuk penguasa ketimbang pembinaan ideologi negara, dan itu akan mengulang kesalahan presiden sebelumnya di masa orde baru dan orde lama.

Pada masa Orde Lama, Soekano melakukan penafsiran Pancasila melalui penerapan Manipol/USDEK (Manifesto politik/Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) sebagai haluan negara. Sayangnya, penafsiran itu cenderung berpusat pada Sukarno. Aroma otoritarianisme tercium begitu pekat pada masa-masa ini.

Di masa Soeharto, Pancasila ditafsiran sebagai ideologi yang menguntungkan satu golongan saja yaitu kekuasaan pemerintah. Dengan kata lain, Pancasila dikeramatkan sebagai landasan stabilitas nasional dan menjadi ideologi tertutup untuk menggebuk lawan politik penguasa.

Meskipun demikian, di era Soeharto, pengejawantahan nilai-nilai pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan termasuk paling lengkap dan sistematis. Selain kita kenal BP7 dan program P4, orde baru juga merumuskan apa yang disebut Demokrasi Pancasila dan asas tunggal (di bidang politik), dan Sistem Ekonomi Pancasila (di bidang ekonomi).

Terkait Ekonomi Pancasila misalnya, konsep yang kala itu dirumuskan oleh Prof. Dr. Mubyarto (ekonom Orde Baru dari UGM), meletakkan Pancasila sebagai penengah bandul ekonomi supaya tidak terlampau liberal-kapilistik ataupun komunis-sosialistik.

Menurut Mubyarto, setidaknya ada lima ciri khas sistem ekonomi Pancasila sebagaimana diserap dari UUD 1945 Pasal 33.

Pertama, roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Kedua, ada kehendak kuat dari warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, yaitu tidak membiarkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan sosial.

Ketiga, dijiwai semangat nasionalisme ekonomi dan tantangannya berupa terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh dan mandiri.

Keempat, demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan. Dalam konteks ini, koperasi dan usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.

Kelima, adanya keseimbangan yang harmonis, efisien dan adil antara perencanaan nasional dengan otonomi yang luas, bebas dan bertanggung jawab menuju terciptanya keadilan sosial.

Di era reformasi sekarang ini, Pancasila cenderung difungsikan sebagai retorika dengan implementasi nilai-nilainya yang kurang efektif dan sering kali tidak akomodatif.

Pun dengan dibentuknya UKP-PIP oleh Jokowi, terlepas tujuan positif yang diembannya, sebagian publik telanjur meyakini bahwa salah satu yang mendasari lembaga ini dibentuk adalah karena maraknya aksi kelompok yang dianggap intoleran dan radikal, yang terutama memakai isu agama dan SARA untuk menarik dan membangkitkan emosi massa.

Alasan ini yang dikhawatirkan Pancasila bisa terjerumus pada tafsir yang ujung-ujungnya mengarahkan Pancasila alat gebuk.

Kekhawatiran seperti itu secara tersirat muncul dari pernyataan Prof Dr Mochtar Pabottinggi.

Profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menilai penguatan ideologi Pancasila melalui UKP PIP ini tidak bisa lagi menggunakan pendekatan doktrinasi gagasan seperti di masa orde baru. Menurutnya yang lebih penting sekarang ini adalah contoh konkret dari para pejabat negara dalam wujud perilaku, kebijakan, dan produk perundangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

“UKP-PIP sama saja dengan mengulangi orde baru. Itu kosong melompong, hampa, nggak ada gunanya itu. Terpenting adalah wujudkan Pancasila dalam undang-undang, dalam kebijaksanaan, dalam perda. Jangan anak muda dicekoki lagi dengan model-model P4 itu,” tambahnya.

Mochtar menilai sepanjang reformasi belum ada undang-undang yang sepenuhnya bersemangat Pancasila. Proses legislasi di DPR dinilai lebih berpihak pada oligarki dan kepentingan elite, bukan kepentingan bangsa.

Tinjau ulang produk hukum yang tidak Pancasilais

Kalau pun UKP-PIP tetap ingin difungsikan, fokusnya bukan pada perumusan butir-butoir Pancasila, melainkan fokus pada produk hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jad, dalam hal ini UKP-PIP mengindifikasi seluruh produk perundangan-undangan apakah sudah sesuai atau belum dengan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila.

Temasuk dalam hal ini UUD 1945 yang sudah mengalami empat kali amandmen. Sebab, ada pendapat, dalam UUD 1945 tersebut ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antarpasal dan ayat. Akibatnya, negara terjebak pada kekuasaan oligarki, praktik penyelenggaraan lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.

Guru Besar Filsafat UGM, Prof. Dr. Kaelan mengatakan, amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang negara hukum, tujuan negara, dan demokrasi, tidak menunjukkan adanya hubungan yang koheren dengan nilai-nilai cita hukum yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

“Hasil penjabaran dari amandemen UUD lebih memprioritaskan aspek politik dan hukum sementara tujuan negara welfare state tidak dijadikan prioritas,” katanya.

Beberapa pasal UUD 1945 misalnya, ayat 4 pada pasal 33 yang mengatur perekonomian Indonesia, bertentangan dengan tiga ayat sebelumnya.  Bunyi pasal itu intinya menyebutkan demokrasi ekonomi, namun dalam praktiknya diterapkan ekonomi liberal. Pasal ini tidak koheren dengan pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan Pasal 1 UUD 1945.

Pasal lainnya, seperti Pasal 1 ayat (1) menyebutkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu pada ayat 2 dikatakan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Namun berdasarkan sistem demokrasi hasil amandemen, kekuasaan eksekutif dan legislatif, menunjukkan representasi kekuasaan rakyat berhenti pada presiden, DPR, dan DPD.

Kemudian, apabila sebelum amandemen MPR merupakan representasi kekuasaan dan kedaulatan, dengan hasil amandemen UUD tugas MPR praktis hanya melantik presiden dan wakil presiden. Setelah tugasnya melantik, MPR lalu “nganggur” selama 5 tahun. Struktur kekuasaan negara seperti itu tentu membuat MPR ibarat macan ompong.

Selain itu pada pasal 22E UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan umum juga menunjukkan kontradiksi, hakekat demokrasi-nya berprinsip pada liberalisme-individualisme, di mana semua dilaksanakan secara langsung berdasarkan pada prinsip matematis tanpa memberi ruang musyawarah dan mufakat.

Kepala Pusat Studi Pancasila (KSP) UGM, Prof. Sudjito, juga mengatakan bahwa amandemen UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, banyak yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sebab, banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan hanya menyesuaikan pada kepentingan partai, kelompok, dan tidak jarang mencomot ideologi asing.

Di luar itu, masih banyak UU, peraturan daerah, dan sejumlah kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai dan semangat Pancasila.

Beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo bahkan menegaskan telah membatalkan139 peraturan daerah terhitung sejak November 2014 hingga Mei 2015. Perda-perda yang dibatalkan tersebut dianggap bertentangan dengan Pancasila, undang-undang, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akhirnya, kehadiran UKP PIP harus memastikan nilai-nilai Pancasila mewujud dalam undang-undang, kebijakan, dan laku hidup para pejabat negara.

Jika tidak, maka lembaga ini selain sekadar replika dari BP7 Orde Baru yang terbukti gagal menghidupkan Pancasila, juga dinilai hanya membuang uang rakyat karena lembaga ini dibiayai dari APBN. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here