Ukuran Kegagalan Pemerintah

0
248

MEDIA Anda ini beberapa hari lalu memberitakan adanya ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang terancam hukuman. (https://nusantara.news/ratusan-ribu-tki-ketakutan-di-malaysia-apa-kerja-pemerintah/) Pada 5 Juli kemarin,  1.500 orang TKI yang terjaring operasi tenaga kerja ilegal,  tercatat 200 TKI ditahan karena tidak memiliki dokumen resmi.

Itu baru yang menyangkut soal dokumen. Belum lagi yang lebih menyayat hati, sedemikian banyak TKI kita, terutama yang wanita,  dilecehkan dan dibunuh di luar negeri. Bagi negeri ini, soal kisah pilu TKI seperti benang kusut yang tak pernah bisa diurai.

Bangsa ini, kalau masih punya rasa, mestinya ikut tersiksa dengan azab yang dialami TKI, atau ribuan wanita lain yang senasib dengannya. Karena keteledoran negara ini tak mampu memberi pekerjaan yang layak baginya di sini, sehingga dia harus menyeberangi samudera untuk merajut masa depan yang ternyata malah lebih buruk. Kemiskinan dan harapan untuk mengubah nasib membuat siapa pun berani menerjang risiko.

Seandainya mereka terserap oleh lapangan kerja di dalam negeri dengan penghargaan dan penghasilan yang layak, mustahillah orang-orang desa itu berani merantau sejauh itu.  Seandainya industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi terjadi merata, arus itu juga akan melambat. Seandainya pertanian dikembangkan konsepsional, arus itu pun sedikit terhambat.

Banyak yang mendesak pengiriman TKW ke luar negeri dihentikan.Tapi, persoalannya tidak sesederhana itu.

Kita tak pernah memandang persoalan TKI dari hulunya. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan apa pun yang layak dengan kemanusiaan. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Bekerja ke luar negeri juga layak dengan kemanusiaan. Karena itu pekerjaan yang legal. Jika “pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” adalah hak warganegara, maka pengertian konotasinya, itu mewujudkannya merupakan kewajiban pemerintah. Tugas konstitusional pemerintahlah untuk membuat semua bidang pekerjaan itu menjadi layak bagi kemanusiaan.

Masalah yang dihadapi TKI kita adalah rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan kerja, sehingga mereka tidak terserap di sektor formal. Sebagian besar TKI, khususnya TKW, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sementara para pekerja dari Filipina dan Korea mampu menerima pekerjaan sebagai tenaga profesional.

Lalu, di mana peran negara ini melindungi warganya? Di mana pula mencari bukti jika pemerintah sudah menjalankan kewajiban konstitusionalnya? Keberhasilan menjalankan peran itu, adalah salah satu ukuran keberhasilan pemerintah mengelola negara.

Sebenarnya tak sulit mengukur keberhasilan sebuah negara. Bergantung pada apa yang ditentukan negara tersebut sebagai cita-cita dan tujuan mereka bernegara. Bagi Indonesia, sudah jelas, cita-cita dan tujuan diformatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Walaupun UUD 1945 sudah diamandemen empat kali, namun Preambule ini tidak diutak-utik. Itu menunjukkan kesepakatan kolektif bangsa ini untuk tidak mengubah tujuan dan cita-cita nasional.

Cita-cita nasional bangsa ini ialah Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dengan negara yang demikian, bangsa ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

Jadi, di tengah simpang-siur berbagai hasil survei tentang keberhasilan pemerintah atau kepuasan publik terhadap Presiden, sebetulnya mudah saja mengukur keberhasilan itu: Apakah cita-cita dan tujuan nasional itu semakin dekat atau malah menjauh.

Pencapaian tujuan itu adalah tanggungjawab pemerintah, karena merekalah yang mengelola negara. Pemerintah harus bertanggung jawab melindungi seluruh warga dan segenap tanah tumpah darah negeri ini.

Pemerintah negara yang tidak mampu melindungi warganya, termasuk yang bermukim di negara lain, bisa disebut telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kalau tidak tercapai, artinya Indonesia gagal bernegara. Kita tak perlu berdebat mengenai kriteria dalam kategorisasi Robert Irwin Rotberg tentang negara kuat (strong state), negara lemah (weak state), negara gagal (failed state), dan negara rubuh (collapse state), karena kriterianya sudah jelas tertera Preambule konstitusi kita.

Tetapi, yang terlihat selama ini, pengelola negara justru sibuk mencari-cari tolok ukur subjektif, agar kalau ada target yang meleset tidak terlihat sebagai kegagalan. Preambule konstitusi sudah lama diabaikan sebagai tolok ukur menilai pemerintah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here