Ukuran Prestasi Gubernur Jakarta

0
156

KALAU berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban kepala daerah itu antara lain adalah “menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam pengambilan sumpah pun, salah satu kalimat yang wajib diucapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah ”Demi Allah saya bersumpah…menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”.

Sedemikian pentingnya UU mengamanatkan agar kepala daerah patuh hukum. Dia harus memberlakukan semua ketentuan hukum di daerah yang dipimpinnya. Cara memberlakukan hukum yang paling efektif, adalah keteladanan, memulai dari diri sendiri, dan bahkan dari hal terkecil sekalipun.

Makanya, jika Anies dan Wagub Sandiaga selalu “salah kostum”, jangan dianggap sepele. Ini soal kecil memang. Masalahnya, soal pakaian dinas ini kadung ada aturannya. Pakaian Dinas Harian (PDH) di Pemprov Jakarta diatur oleh Peraturan Gubernur Nomor 23/2016.  Rujukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Tak usahlah ada perdebatan bahwa Pergub atau Permendagri itu tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan sesuai UU Nomor 12/ 2011. Toh tak ada sulitnya mematuhi aturan tersebut.

Sejak dilantik, pakaian Gubernur dan Wagub Jakarta ini tidak “taat aturan”. Diatur bersepatu hitam, mereka pakai warna coklat, atau bahkan sneakers warna-warni. Diharus mengenakan ikat pinggang nilon warna hitam, Sandi memilih tanpa ikat pinggang. Soal kenyamanan sih boleh-boleh saja. Tapi, ketika duduk jadi pejabat publik, Anda mesti tahu sebagian besar kenyamanan itu akan “dirampas” oleh ketentuan dinas dan protokoler.

Sekali lagi ini soal keteladanan kecil yang akan menjadi preferensi besar oleh warga Jakarta. Jangan salahkan, jika besok ada kepala dinas atau camat yang masuk kantor berterompah. Ini bisa berketerusan, karena murid akan kencing berlari, jika gurunya kencing berdiri.

Jawaban kedua pejabat ini bahwa mereka belum mengetahui isi peraturan baju dinas itu juga jawaban yang tidak selayaknya. Lazimnya orang yang baru masuk ke lingkungan baru, kebiasaan yang berlaku harus diketahui dulu.

Begitu juga soal mobil dinas. Kalau memang sudah disediakan mobil dinas kelas Lexus, apa sih nilai lebih yang akan didapat jika Gubernur masih bertahan memakai Toyota Innova pribadinya, dan Wagub nebeng pula di situ?

Efisiensi? Salah, kalau itu sudut pandangnya. Kesan merakyat? Keliru! Merakyat itu tidak diukur penampilan, tapi dengan keberpihakan yang jelas kepada aspirasi rakyat. Sama seperti keterlibatan total pada penerapan program, tidak mesti ditunjukkan dengan blusukan. Tapi dilihat dari pengendalian efektif dengan sistematika dan indikator yang terukur dalam pencapaian target.

Bicara kendaraan dinas untuk kepala daerah atau bahkan kepala negara, artinya kita tidak bicara tentang pribadi-pribadi pemimpin, tetapi ini perkara institusi. Sebagai institusi, perlu simbol-simbol kehormatan. Kehormatan bagi pribadi manusia mempunyai ukuran yang relatif. Orang bisa menafsirkan kehormatan dengan sikap hidup mewah, tapi bisa juga dengan perilaku yang zuhud.

Tetapi, kehormatan bagi lembaga pemerintah, mempunyai ukuran yang standar. Kalau pimpinan lembaga pemerintahan menggunakan kendaraan mewah, maka itulah ukuran kehormatan bagi mereka. Dan itu tidak bisa disebut sebagai sikap hidup mewah para pemimpin itu sebagai pribadi.

Jadi, harapan kita untuk Gubernur dan Wagub Jakarta yang baru ini, segeralah hentikan ulah-ulah yang tak perlu. Prestasi kepala daerah itu diukur dari pembangunan, bukan dari pilihan warna atau model sepatu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here