UMK Naik, Buruh Waspada PHK Massal

0
70
Ilustrasi Buruh Pabrik sedang bernegosiasi

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Ditetapkannya UMK 2018 oleh Gubernur Jawa Timur untuk Kabupaten Malang yang mencapai Rp 2.574.807 atau naik sebesar 8,71 persen dari besaran UMK tahun 2017. Tidak sepenuhnya membawa bahagia bagi para buruh dan pekerja.

Selain para buruh dan pekerja senang karena gajinya akan naik sebesar 8,71 persen, kewaspadaan mereka pun juga akan naik mengingat dengan naiknya gaji maka kemampuan perusahaan membayar pekerja juga dikhawatirkan tidak mampu membayar pegawai, sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang waspadai terjadinya gejala PHK massal oleh perusahaan yang tidak siap dan mampu membayar kenaikan upah buruh dan setelah penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2018.

Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Achmad Rukmianto menyebut terkait besaran UMK 2018 tersebut bagi sebagian perusahaan di Kabupaten Malang dirasa cukup memberatkan perusahaan.

“Ada waktu hingga 10 hari, nanti sebelum penerapan UMK tahun 2018 bagi perusahaan di Kabupaten Malang untuk mengajukan penangguhan UMK, kemampuan perusahaan” jelas Rukmianto kepada wartawan, Senin (27/11/2017).

Di wilayah Kabupaten Malang ada dua perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK pada tahun 2017. Gubernur Jatim telah mengabulkan penangguhan penerapan UMK satu perusahaan selama enam bulan dan satu perusahaan lain selama setahun.

Ini setelah dua perusahaan tersebut merasa berat untuk langsung memenuhi UMK pada pekerjanya dengan alasan kondisi usaha dan pasar yang tidak stabil serta kurang menguntungkan.

Mereka tidak memiliki jalan lain selain menempuh jalan PHK bagi karyawannya apabila dipaksa menerapkan UMK.

“Berdasar hasil survei dan pertimbangan kondisi dua perusahaan pemohon penangguhan UMK oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jatim bersama Disnaker maka Gubernur Jatim menyetujui permohonan penangguhan UMK dua perusahaan tersebut, pada 2017 lalu” beber Rukmianto.

Migrasi perusahaan, pun dimungkinkan untuk menjaga stablitas perusahaan, dari wilayah Kabupaten Malang ke daerah lain yang besaran UMK jauh dibawah UMK Kabupaten Malang.

“Seperti tahun lalu ada satu perusahaan di wilayah Dampit Kabupaten Malang yang pindah dengan jarak 10 km masuk ke Wilayah kabupaten Lumajang,” jelas dia.

Hal demikian dilakukan perusahaan tersebut untuk bisa tetap eksis dalam usahanya dengan biaya operasional lebih murah dengan UMK jauh dibawah Kabupaten Malang.

“Keputusan untuk migrasi perusahaan keluar dari Kabupaten Malang ke daerah lain meski jarak perpindahan tidak jauh, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu menjadi hak perusahaan dalam menjalankan usahannya mencari biaya operasional yang sesuai dengan kemampuan roda perputaran keuangan perusahaan,” pungkas pria berkulit sawo matang tersebut.

Potret Perusahaan di Malang

Dari sekitar 1.500 perusahaan yang terdata wajib lapor di Kabupaten Malang belum seluruhnya mengikuti UMK. Terutama perusahaan kelas menengah kecil termasuk usaha industri kelompok masyarakat dan rumah tangga.

Perusahaan kelas menengah kecil tersebut masih menggaji pekerjanya dengan sistem kekeluargaan karena omset yang terbilang cukup. Apabila kelompok usaha kelas kecil menengah tersebut dipaksakan menggaji pekerja sesuai UMK maka bisa dipastikan akan gulung tikar.

“Perushaan gulung tikar, dunia industrial daerah meredup, pengangguran semakin tinggi, Itu yang tidak kami inginkan, makanya kamipun berharap Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersendiri soal UMK untuk usaha kecil menengah nantinya,” tandas Rukmianto.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo menjelaskan hanya sekitar 40 persen perusahaan yang telah menerapkan UMK bagi pekerjanya di wilayah Kabupaten Malang. Sekitar 60 persen perusahaan belum menerapkan UMK.

Hal tersebut dikarenakan kondisi perusahaan yang belum menerapkan UMK masih kategori menengah kecil. “Untuk itu, pihak Disnaker harus intensif melakukan pembinaan kepada para pengusaha yang belum memenuhi UMK dalam menggaji pekerjanya. Tapi harus tetap mengedepankan dialog untuk menghindari PHK,” tutur Kusmantoro Widodo.

Memang kenaikan UMK ini akan menjadi dilema, tidak bagi buruh dan pekerja, melainkan juga para pemilik perusahaan. “Para pekerja senang gajinya naik, tapi disisi lain PHK mengintai mereka, para pemilik perushaan pun juga was-was akan kemampuannya membayar pegawainya dengan UMK,” ujar Rukmianto.

Selain mewaspadai terjadinya PHK dan migrasi perusahaan, Disnaker Kabupaten Malang juga intensif melakukan pembinaan terhadap perusahaan dan pekerja. “Diperlukan komunikasi antar perwakilan pekerja, pihak pemerintahan pengupahan, dan perusahaan, untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah baik dari sisi pekerja dan kehidupan industri,” ungkapnya.

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here