UMP Jatim Naik 8,71%, Belum Cukup Sejahterakan Buruh

0
57

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) dilematis bagi para buruh dan pegawai. Pada satu sisi mereka senang karena gaji dan upah meningkat.

Namun, pada sisi lain mereka cemas karena khawatir terjadinya PHK besar-besaran karena dengan upah minimum yang naik membuat beberapa industri menjadi tidak mampu membayar upah keseluruhan pegawai.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim tahun 2018 ditetapkan naik sebesar 8,71 persen. Penetapan itu, menimbulkan polemik.

Persatuan Pekerja Buruh Sidoarjo (PPBS) menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2018. Pasalnya, sudah ada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang besarannya berbeda untuk masing-masing daerah.

Hal tersebut dilakukan oleh para pekerja karena khawatir akan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar pegawainya sehingga terjadi PHK besar-besaran.  Bahkan, diperkirakan ada 20 ribu buruh se-Jatim akan mengikuti aksi menolak UMP Jatim 2018.

Kondisi chaos tersebut tidak dikehendaki Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo.

“Kami upayakan untuk menjaga stabilitas industri dan pegawai atau buruh. Tetap nanti kita carikan solusi yang terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan baik perusahaan maupun para pegawai atau buruh,” ungkap dia kepada wartawan.

Menyoal adanya kenaikan UMP akan berpengaruh kepada upah di Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo membenarkan. “Pengaruhnya tentu ada, karena kenaikan upah itu mengubah  posisi keuangan perusahaan,” katanya.

UMK Malang tahun 2017 sebesar Rp2.368.540. Dengan kenaikan UMP sebesar 8,71 persen, maka UMK Malang akan naik sekitar Rp206.297, menjadi Rp 2.574.807 di tahun 2018 mendatang.

Kenaikan ini diharapkan oleh Disnaker Kabupaten Malang tidak membenratkan pemilik usaha di wilayah terluas kedua di Jatim ini. Yoyok Wardoyo berharap, kenaikan itu tidak memberatkan perusahaan untuk membayar seluruh pegawainya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Totok Rukmianto menambahkan, untuk mencegah adanya konflik industrial bagi para pelaku dan pemiliki usahan dengan para pegawai atau buruh, pihaknya melakukan komunikasi dengan para pegawainya

“Tentunya dengan terlebih dahulu menjalankan musyawarah dengan seluruh karyawannya, sehingga nantinya diperoleh keputusan yang disepakati bersama,” jelasnya.

Aktivis SPBI Malang Raya, Doni Mahardika mengungkapkan, dengan naiknya gaji buruh sebesar 8,71 persen tersebut tidak serta merta menjadi indikator meningkatnya kesejahteraan seluruh buruh atau pegawai.

“Masih banyak indikator-indikator lain yang sangat penting untuk menunjang kesejahteraan buruh dan pegawai,” jelasnya kepada Nusantara.news, Kamis (16/11/2017).

Indikator kesejahteraan buruh, adalah ketidakterkekangan atau dibawah tekanan. Selain itu, kebebasan berpendapat, berserikat sebagai wadah bagi para pegawai untuk bisa sharing informasi di antara satu dengan yang lain.

“Hal seperti itu penting dalam kehidupan para buruh. Jadi bukan sekadar persoalan kenaikan upah, namun juga kebebasan berekspresi sebagaimana tertuang dalam dokumen Hak Asasi Manusia.

Menanggapi kenaikan UMP, Doni Mahardika mengatakan, ada positif dan negatifnya kepada buruh dan pegawai.

“Oleh sebab itu, jika kalangan dunia usaha, maka lebih bijaknya dipertemukan seluruh pihak yang berkepentingan, mulai dari pemprov, pemkab, pelaku usaha dan buruh,  untuk berembuk agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pada intinya semua manusia bekerja untuk keberlangsungan hidupnya,” tukasnya []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here