Umpatan Elite dan Pupusnya Etika Politik

1
191

Nusantara.news, Jakarta – Sepanjang Maret 2018 ini, panggung politik diwarnai umpatan kasar yang seolah sambung menyambung dari mulut lancung para elite. Kalimat kritik bernada umpatan berawal saat Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais ‘menyerang’ Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut soal program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi merupakan pembohongan.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘Bandung Informal Meeting’ yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3/2018).

Selang sehari, bak gayung bersambut, ‘hantaman’ pernyataan dari Amien Rais tersebut ditanggapi dengan kata-kata kasar bernada ancaman oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Meski tak langsung menyebut nama Amien Rais, Luhut menyindir seseorang yang disebutnya ‘senior’.

“Jangan asal kritik saja. Saya tahu track recordmu kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam saja lah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?” tegasnya berapi-api saat memberikan pidato di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Belum selesai kegaduhan di muka publik akibat “perang umpatan” Amien vs Luhut, kini giliran politisi PDIP Arteria Dahlan yang menjadi sorotan publik. Arteria menggunakan kata ‘bangsat’ dalam rapat kerja antara Komisi III dengan Jaksa Agung M Prasetyo, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/3/2018). Arteria meminta kejaksaan tak hanya menginventarisir biro umrah bodong, tapi ikut mencegah dan menindak. Rapat ini sempat menyinggung soal travel umrah bodong. Saat itu, Arteria mengemukakan kekesalannya hingga akhirnya menyebut Kemenag dan orang yang ada di dalamnya ‘bangsat’.

“Yang dicari jangan kayak tadi bapak lakukan inventarisasi, pencegahannya, Pak. Ini Kementerian Agama bangsat, Pak, semuanya, Pak!” tuding Arteria.

Umpatan pamungkas di bulan Maret dilontarkan Prabowo saat berpidato di gedung Serba Guna Istana Kana, Cikampek, Jawa Barat, Sabtu (31/3/2018).  Prabowo mengeritik adanya kesenjangan ekonomi di Indonesia. Dia menilai para elite rakus sehingga menyebabkan kesenjangan semakin lebar. “Jangan-jangan elite kita yang goblok. Sudah serakah, mental maling, hatinya beku, tidak setia pada rakyat. Mereka hanya ingin kaya,” kata Prabowo.

Kata-kata kasar bernada umpatan, bahkan ancaman, tak sekali ini saja ditunjukkan para elite politik tanah air yang sejatinya menjadi pusat-pusat teladan bagi rakyat. Beberapa contoh di antaranya, tahun 2014 Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pernah “mencuitkan” umpatan “Sinting” di akun twitternya saat capres Jokowi berencana menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri nasional. Tahun 2005, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengumpat dengan menggunakan ‘bahasa toilet’ saat wawancara live di TV. Bahkan sepanjang kepemimpinannya, Ahok kerap mengundang keprihatinan publik kerena perangainya yang suka marah-marah dan berkata kasar.

Anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman juga meneriakkan kalimat kontroversial. Dia mengumpat Ahok sebagai ‘gubernur goblok’ saat mediasi RAPBD 2015 di gedung Kemendagri berakhir buntu. Tak berhenti di situ, Bambang Soesatyo, anggota dewan yang kini menjadi Ketua DPR RI, juga pernah mengumbar kata-kata tak pantas dengan istilah ‘lonte politik’ untuk menyerang politikus Golkar pro Aburizal Bakrie (Ical) yang pindah ke kubu Agung yakni Mahyudin, Airlangga Hartarto, dan Erwin Aksa.

Ungkapan tak elok bahkan keluar pula dari mulut Presiden Jokowi. Saat menjamu para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka (17/5/2017) dan ketika meninjau latihan perang gabungan di Natuna, Kepulauan Riau (19/5/2017), Jokowi menyebut kata “gebuk” dan “tendang” di hadapan publik untuk merespons wacana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan gerakan komunis di Indonesia.

“Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas, TAP MPRS,” ujar Jokowi.

Kata “gebuk” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memukul dengan alat pemukul yang berat dan besar. Secara lugas, “gebuk” juga bermakna “menghancurkan sampai rata tanpa belas kasihan”. Sedangkan kata “tendang” dianggap perkataan kasar, apalagi diucapkan oleh orang nomor satu di republik. Karuan saja, publik jadi heboh. Kontroversi mengemuka, oposisi menuding mantan Walikota Solo itu otoriter. Sebab, pernyataan Jokowi selain ditujukan kepada kelompok yang dianggapnya kurang menghargai pluralisme dan anti-Pancasila, kata “gebuk” itu dimaksudkan sebagai sinyal pada pihak yang dengan berbagai cara ingin melengserkannya.

Apa yang dikatakan Jokowi soal “gebuk” serupa dengan apa yang pernah diucapkan Presiden ke-2 RI Soeharto. Soeharto dulu mengeluarkan kata tersebut sebagai respons langsung atas perlawanan pada pihak-pihak yang dianggap mengganggu pembangunan atau disebut “gerakan inkonstitusional”: di antaranya para pensiunan jenderal dan politisi sipil yang tergabung dalam kelompok Petisi 50 pada 1980-an, dan kelompok yang menghalangi pembangunan proyek Waduk Kedung Ombo (Jateng), pada awal 1990-an.

Kepada lawan-lawan politiknya, Soeharto menyampaikan: “Secara konstitusional silahkan melakukan apa saja, sampai mengganti saya; jalannya sudah ada yaitu melalui cara konstitusional… tetapi kalau dilakukan di luar itu, apakah ia seorang pemimpin politik atau sampai Jenderal sekali pun, akan saya gebuk. Siapa saja akan saya gebuk karena saya harus menertibkan pelaksanaan konstitusi itu!” kata Soeharto (29/9/1989).

Sedangkan kepada masyarakat yang menolak pembangunan Waduk kedung Ombo, Pak Harto memperingatkan mereka pada saat berdialog dengan 51 petani setelah peresmian. Dalam kesempatan itu, Soeharto meminta masyarakat yang belum mau pindah dan minta tambahan uang ganti rugi agar jangan sampai menjadi penghalang. Ia menambahkan, mereka akan masuk dalam catatan sejarah sebagai kelompok yang “mbalelo mengguguk makuto waton” (membangkang, keras kepala, dan kaku).

Rentetan contoh komunikasi para elite dan pemimpin bangsa yang tak pandai mematut kata dalam merespons situasi, memang tak bisa dilepaskan dari sejarah republik ini. Dulu, Bung Karno dengan diksi yang amat kasar pernah menyebut “Inggris kita linggis, Amerika kita setrika”, juga “Go to hell with your aid” kepada Amerika dan bangsa penjajah lainnya ketika Indonesia baru merdeka.

Bedanya, umpatan pada masa pergerakan hingga kemerdekaan muncul sebagai narasi patriotik dan propaganda untuk menebalkan nasionalisme rakyat menentang kolonialisme. Di zaman Pak Harto, konteksnya untuk menjamin stabilitas negara di tengah ‘masa keemasan’ pembangunan Orde Baru. Namun kini, umpatan itu muncul semata karena rivalitas dalam elektoral, yang sekaligus menandakan pupusnya etika politik.

Pupusnya Etika Politik

Bisa jadi, ucapan Amien Rais, Prabowo, Arteria Dahlan, Luhut, Jokowi, atau elite lainnya merupakan aksi dan reaksi yang dilandasi fakta. Tetapi, jika komunikasi mereka menggunakan pilihan kata yang emosional, bahkan penuh kebencian, respons pun pasti bernada serupa. Itulah yang terjadi dengan para elite kita hari ini. Dampaknya, publik menjadi gaduh dan antipati. Generasi bangsa akhirnya tak mampu menyelami keadaban politik yang punya tujuan luhur: mencipta negara demi tercapainya kebahagiaan (Aristoteles dan Al-Farabi), tegaknya kedaulatan rakyat (J.J. Rousseau), atau tercapainya kesejahteraan umum (Thomas Aquinas).

Karena perang kata melibatkan tokoh politik, yang tentu memiliki basis pendukung masing-masing, maka konfrontasi kemudian melebar menciptakan kelompok-kelompok yang saling berhadapan, baik dari kalangan masyarakat maupun partai politik. Kebebasan berbicara dalam kerangka demokrasi semestinya tidak menihilkan etika berkomunikasi. Sebab, demokrasi itu buah peradaban. Penyelenggaraan seluruh aspeknya, termasuk kebebasan menyatakan pendapat, harus berada dalam koridor keadaban.

baca: https://nusantara.news/negara-yang-menakutkan/

Perkara keadaban lelaku poltik, sebenarnya negeri ini tak kekurangan teladan dari para pendahulu. Selain isi perdebatan yang bermutu, etika politik dan cara pandang dari tokoh bangsa ini juga sarat keteladanan. Utamanya di tengah anomali bangsa kita hari ini yang penuh dengan akrobat politik saling menyandera, saling jegal, mengedepankan emosi, minim rasionalitas, dan lebih mementingkan kepentingan individu dan kelompok ketimbang kepentingan bangsa dan negara. Tetapi di kutub lain, isi perdebatan kekinian justru mengalami degradasi,  kurang bermutu, miskin gagasan, dan kurang menyentuh aspek ideologis serta visi kenegarawanan.

Keadaban politik para pendiri bangsa

Bandingkan misalnya dengan kualitas perdebatan politik antara Soekarno dan Natsir. Mereka terlibat polemik tajam tentang hubungan agama dan negara. Sebagai nasionalis-sekuler (jika memakai dikotomi Deliar Noer), Soekarno menganggap agama dan negara harus dipisahkan. Natsir, yang dianggap golongan nasionalis-Islam, berpendapat jika agama dipisahkan dari negara, maka negara akan kehilangan dimensi etisnya.

Tapi, kedua tokoh ini memang saling menghormati. Penunjukan Natsir sebagai perdana menteri bisa dipandang sebagai pengakuan dan penghormatan Bung Karno kepadanya. Bahkan Bung Karno sampai dua kali menolak permohonan Natsir untuk berhenti. “Bung cobalah kembali,” ujar Soekarno.

Sebaliknya, saat Natsir berkeliling ke daerah-daerah untuk mempersatukan kembali Indonesia dari negara federal hasil KMB menjadi NKRI, ia meyakinkan: “Kita tidak perlu berperang. Kita ajak negara-negara bagian itu membubarkan diri dengan maksud bersatu. Kita, negara bagian RI ini memiliki Dwitunggal Sukarno-Hatta. Mereka tidak punya!”

Apa yang disampaikan Natsir soal kebanggaannya pada Soekarno-Hatta adalah bentuk penghormatan terhadap ketokohan Bapak Proklamator tersebut, meski acapkali Natsir terlibat perseteruan tajam dengan keduanya. Natsir menjunjung etika politik yang luhur, mengesampingkan “permusuhan” demi kepentingan negara. Kerja kenegarawanan Natsir itu dikenal dengan ‘Mosi Integral 3 April 1950’ atau sering disebut sebagai ‘proklamasi kedua’.

Contoh lain, pertentangan politik terjadi pada tokoh “dwitunggal” Soekarno-Hatta yang berujung keduanya menjadi “dwitanggal”. Pertentangan meletup karena adanya perbedaan pandangan satu sama lain, terutama strategi dan orientasi politik keduanya. Pertentangan antara Soekarno-Hatta mengalami puncaknya yaitu dengan pengunduran diri Hatta dari posisi wakil presiden pada 1 Desember 1956. Bahkan pertikaian terus berlanjut, ketika Hatta menentang politik Demokrasi Terpimpin yang dipraktikkan Soekarno sejak 1959.

Setelah pengunduran diri Hatta, apakah kemudian hubungan kedua tokoh tersebut menjadi renggang? Rupanya tidak. Setelah Hatta mundur, beberapa orang yang pro Soekarno berupaya menghapuskan nama Hatta dari teks proklamasi. Namun dengan tegas Soekarno menuding bahwa upaya tersebut merupakan langkah pengecut. “Hari-hari ini memang aku berseberangan dengan Hatta, tetapi menghapus namanya dari teks proklamasi adalah tindakan pengecut. Hatta adalah juga pendiri republik ini, dan pengorbanannya untuk bangsa tidak terhingga,” demikian kata Soekarno.

Keadaban politik juga ditunjukkan Mohammad Natsir dan IJ Kasimo. Keduanya berlawanan secara politik, namun tidak pernah diikuti dengan permusuhan abadi secara pribadi. Natsir dikenal sebagai tokoh partai Islam, Masyumi. Sementara IJ Kasimo, tokoh Partai Katolik. Ketika hari Raya Natal, Natsir selalu berkunjung ke rumah IJ Kasimo. Kebetulan tempat tinggal mereka tidak terlalu jauh, sama-sama di Menteng. Sebaliknya pada saat Idul Fitri, Kasimo datang berkunjung ke rumah Natsir.

Namun yang harus segera kita inysafi adalah, seberapapun kerasnya pertikaian gagasan dan perbedaan ideologi dari para pendiri republik itu, mereka tak sedikitpun menihilkan etika politik. Dan tentu saja, perdebatan mereka pun bukan soal yang ecek-ecek, tetapi tentang keindonsiaan masa depan. Tentang persoalan rakyat dan kenegaraan. Mereka tak mengumbar kata-kata kasar yang dapat melukai hati satu sama lain, apalagi menyisakan politik balas dendam (yang abadi).

Pada kondisi sekarang, ketika suasana republik berada di titik nadir krisis nilai dan etika, ketika perang umpatan dan politik ala homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya) kian marak jelang pemilu, serta keteladan dari para elite pemimpin sulit dicari, kita seharusnya kembali “pulang” ke “rumah sejarah”. Sebab, di sanalah terkumpul catatan keteladanan dari generasi pendiri republik ini. Sungguh, bangsa ini amat mendamba politik yang beretika dan penuh kesantunan.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here