Umrah-Gate, Momentum Perbaikan Koordinasi Pemerintah

0
174

TERBONGKARNYA serangkaian penipuan calon jamaah umrah oleh biro perjalanan ibadah umrah (BPIU), seharusnya menjadi pelajaran tentang banyak hal. Salah satu yang terutama adalah koordinasi antarinstansi pemerintah.

Menurut Pasal 43 UU Nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, penyelenggaran ibadah umrah adalah pemerintah dan/atau swasta. Namun, pada umumnya, penyelenggaran perjalanan umrah berada di tangan swasta. Meskipun perjalanan ibadah umrah didominasi swasta, penyelenggaraanya diatur oleh Menteri Agama. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18/2015 sudah diatur dengan sangat rinci apa saja yang harus dipenuhi perusahaan jasa perjalanan umrah. Mulai dari legalitas, kondisi finansial, garansi bank, sampai kesiapan teknis pelayanan jamaah.

Seperti pernah kita bahas sebelumnya, dengan adanya pengaturan yang sangat rinci itu, sebenarnya tidak ada pintu bagi penyelewengan yang menimbulkan korban calon jamaah.

Dengan demikian, tentu saja timbul pertanyaan mengapa setelah jumlah korban penipuan mencapai puluhan ribu orang dengan nilai kerugian triliunan rupiah serta melibatkan banyak perusahaan biro umrah, baru pemerintah bertindak? Misalnya, Menteri Agama Lukman Hakim menyatakan pihaknya juga akan merivisi sejumlah regulasi untuk memperkuat pengawasan, dan meluncurkan aplikasi SIPATUH (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus). SIPATUH ini akan mengoneksikan antara calon jemaah, PPIU, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kedubes Arab Saudi.

Telat? Tentu saja, harus kita katakan, iya.

Kalau dilihat “peta” penyelenggaraanya, dalam seluruh pelaksanaan ibadah umrah ini, tidak hanya Kemenag yang terlibat, tetapi juga kementerian lain. Lembaga pemerintah lain yang terlibat, misalnya Direktorat Jenderal Imigrasi di Kemenkum dan HAM yang bertugas menerbitkan paspor. Kementerian Luar Negeri melalui Kedubes  Indonesia di Arab Saudi juga ikut serta, sebab penyelenggara ibadah umrah wajib melapor kepada Perwakilan RI di sana pada saat datang dan ketika akan kembali ke Indonesia.

Kementerian Perhubungan juga ada andilnya, walaupun tidak secara langsung. Karena penyelenggaraan umrah pasti melibatkan transportasi udara. Kementerian Pariwisata juga terkait, karena biro perjalanan umrah harus mempunyai pengalaman sebagai biro usaha wisata, yang perizinannya dikeluarkan oleh kementerian itu.

Belum lagi, kalau mau diperpanjang, peranan Bank Indonesia atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, lalu lintas dana calon jamaah yang jumlahnya belasan triliun  rupiah itu pasti menggunakan lembaga penyedia jasa keuangan.

Seandainya, semua instansi itu berkoordinasi dengan baik, potensi skandal umrah ini bisa diantisipasi. Tentu saja, Kemenag sebagai leading sector-nya, yang harus proaktif.

Sebab, data dasarnya sudah  ada, yakni jumlah jamaah umrah Indonesia yang rata-rata di atas 600.000 orang pertahun. Jika setiap orang membayar Rp20 juta saja, maka nilai bisnis ini sedikitnya Rp12 triliun pertahun.

Dari fakta-fakta itu bisa ditarik banyak asumsi untuk melakukan antisipasi pengawasan. Mulai dari ketersediaan berbagai fasilitas, kepastian jadwal, sampai kemungkinan moral hazard pelaku bisnis ini. Belum lagi potensi pertumbuhan jumlah jamaah setiap tahun. Estimasi pertumbuhan ini akan menentukan pula model dan prosedur pengawasan yang tepat.

Berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap seluruh peta permasalahan umrah, Kemenag harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga di atas. Contoh praktisnya, Kemenag perlu meminta Kementerian Pariwisata untuk memberikan hasil evaluasi menyeluruh terhadap reputasi biro perjalanan wisata yang hendak mengurus izin perjalanan umrah. Kemenlu juga perlu diminta  informasi jika ada biro umrah yang tidak melapor setibanya di Arab Saudi.

PPATK juga bisa memberi informasi tentang lalu lintas keuangan dari biro perjalan umrah, dan seterusnya. Demikian juga kepolisian. Selain fungsi reserse kriminal untuk aspek penegakan hukum jika ada tindak pidana dalam penyelenggaraan umrah ini, fungsi intelkam Polri juga mesti melakukan pemantauan terukur.

Bahkan Kementerian Keuangan pun bisa diminta membantu, misalnya memperkirakan pertumbuhan jumlah jamaah umrah beberapa tahun ke depan, dengan berbasis asumsi pertumbuhan ekonomi nasional.

Memang ada kendala legal, misalnya PPATK hanya boleh memberikan analisis transaksi keuangan kepada penegak hukum. Namun, hal itu bisa diatasi dengan mengubah UU terkait.

Intinya, instansi pemerintah harus membangun kerjasama. Namun itu hanya bisa dibangun jika aparatusnya mempunyai semangat melayani masyarakat. Sebab, miskoordinasi dalam kasus umrah-gate ini terbukti merugikan puluhan ribu orang. Dan komando itu sebetulnya ada di tangan presiden.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here