Underpricing Pertagas Jadi Ganjalan Holding Migas

0
137
Underpricing saham Pertagas bakal menjadi batu sandungan holding migas.

Nusantara.news, Jakarta – Rencana pemerintah membuat induk usaha (holding) migas lewat integrasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertagas mulai menghadapi jalan buntu. Pasalnya Serikat Pekerja Pertagas dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu menolak keras rencana itu.

Apakah gerangan yang memancing adanya penolakan tersebut? Adakah hangky penky dalam proses integrasi keduanya? Atau hanya persoalan harga dianggap terlalu murah?

Menurut rencana, dalam proses integrasi migas ini adalah PGN akan mengakuisisi Pertagas sebagai bagian dari sub-holding migas yang dipimpin oleh Pertamina. Saat ini Pertamina dan PGN tengah melakukan finalisasi mekanisme integrasi yang paling baik bagi kedua perusahaan.

Adapun akuisisi Pertagas oleh PGN dilakukan sebagai tahap lanjutan usai Holding BUMN Migas resmi berdiri. Integrasi bisnis gas ini dilakukan guna mendorong perekonomian dan ketahanan energi nasional, melalui pengelolaan infrastruktur gas yang terhubung dari Indonesia bagian Barat (Arun) hingga Indonesia bagian Timur (Papua).

Nilai dari akuisisi itu sendiri belum disebutkan hingga saat ini. Setelah proses integrasi ini selesai, diharapkan PT Pertamina sebagai holding BUMN migas dapat memberi wewenang sekaligus mengarahkan subholding gas menjadi ujung tombak bisnis gas di Indonesia.

Pada awalnya perhitungan integrasi Pertagas ke PGN dianggap sebagai internal restructuring, bukan transaksi akuisisi berdasarkan mekanisme pasar. Oleh karena itu prosesnya diperkirakan dapat dilakukan seefisien mungkin, mungkin bisa juga disebut sebagai akuisisi internal.

Apalagi jika prosesnya dilakukan dengan modus merger (penggabungan) atau share swap (saling membeli saham), maka nilainya pun akan lebih efisien. Kalau menggunakan mekanisme pasar, maka selain ongkosnya lebih mahal juga akan berdampak pada beban pajak transaksi. Karena itu transaksi lewat mekanisme pasar sedapat mungkin harus dihindari.

Mekanisme merger tinggal menggabung kedua perusahaan dengan PGN sebagai anchor-nya. Sementara share swap dapat dilakukan dengan cara, Pertamina menyerahkan sahamnya ke Pertagas sebagai milik pemerintah, selanjutnya pemerintah meng-inbreng saham tersebut sebagai modal PGN. Praktis, tidak perlu ada uang mengalir dalam jumlah besar.

Proses akuisisi internal ini diyakini tidak akan memakan waktu lama seperti yang dikhawatirkan pemerintah selama ini. Selain itu yang lebih penting lagi, tidak perlu ada banyak uang yang dikeluarkan untuk menyelesaikannya. Karena ibarat pemerintah mengaluarkan uang dari kantong kiri dan masuk lagi ke kantong kanan.

Dalam proses akuisi internal ini memang yang menonjol adalah perhitungan yang presisi yang didasari dari laporan keuangan kedua perseroan tersebut. Berdasarkan laporan keuangan per Desember 2017 kedua perusahaan, diketahui kinerja PGN jauh lebih baik dibandingkan Pertagas.

PGN tercatat memiliki total aset bernilai US$6,29 miliar (ekuivalen Rp87,43 triliun). Diantaranya adalah jaringan infrastruktur pipa gas yang sampai saat ini mencapai 7.453 kilometer (km).

Jumlah aset PGN tersebut 3,3 kali lipat lebih besar dibandingkan Pertagas yang hanya memiliki aset senilai US$1,92 miliar (ekuivalen Rp26,69 triliun). Panjang pipa yang dikelola Pertagas pun hanya sepanjang 2.438 km yang digunakan untuk menyalurkan gas kepada pembeli.

Sementara dari sisi pendapatan, PGN berhasil mengumpulkan uang US$2,97 miliar (ekuivalen Rp41,28 triliun) sepanjang 2017. Realisasi itu 4,7 kali lipat lebih besar dibandingkan pendapatan Pertagas tahun lalu sebanyak US$625 juta (ekuivalen Rp8,69 triliun).

Berdasarkan kalkulasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nilai akuisisi Pertagas ke PGN tak sampai US$2,5 miliar (ekuivalen Rp35 triliun). Angka tersebut mengundang banyak pertanyaan, selain karena kemurahan, hampir 40% saham PGN dimiliki oleh investor swasta.

Ini menjadi pertanyaan besar, karena akan menguntungkan pihak investor swasta. Ekonom Dradjad Hari Wibowo menilai nilai jual saham Pertagas harusnya bisa lebih tinggi karena Price Earning Ratio (PE Ratio) Pertagas lebih baik.

“Kenapa saya sebut terlalu murah? Per tanggal 4 Juni kemarin, PE Ratio PGN sekitar 30. Karena tipe bisnisnya sama, seharusnya Pertagas juga dinilai dengan PE yang minimal sama dengan PGN. Bahkan, harusnya lebih tinggi karena Pertagas mempunyai kondisi keuangan yang lebih sehat dari PGN,” menurut Dradjad.

Laba Pertagas per Desember 2017 sebesar US$141 juta (ekuivalen Rp1,96 triliun). Jika PE hanya 30, seharusnya harga Pertagas minimal US$4.23 miliar (ekuivalen Rp60,19 triliun). Ini pun masih terlalu rendah karena PE Pertagas semestinya lebih tinggi dari PGN.

Jika dijual ke PGN hanya US$2,5 miliar, berarti minimal Pertamina dirugikan US$1,73 miliar (ekuivalen Rp24,05 triliun). Mengingat Pertamina adalah BUMN yang 100% milik negara, berarti secara kotor negara dirugikan kira-kira Rp24 triliun, bahkan bisa lebih.

Hanya sekitar 60% dari kerugian itu yang kembali dikuasai negara, melalui kepemilikan saham Pertamina dan BPJS Ketenagakerjaan di PGN. Sisanya sebesar 40% dikalikan Rp24,22 triliun atau setara Rp9,7 triliun berpindah dikuasai investor swasta.

“Artinya, akuisisi ini berpotensi korupsi, karena negara secara netto dirugikan minimal Rp9,7 triliun. Di sisi lain, akuisisi ini memperkaya orang lain, yaitu investor swasta pemegang saham publik PGAS,” menurut Dradjad.

Ia berharap Kementerian BUMN menghitung ulang agar Pertagas dihargai secara fair. Harap diingat, pejabat daerah yang menjual tanah negara di bawah harga pasar saja masuk penjara. Padahal nilainya hanya miliaran. Apalagi ini saham perusahaan yang bernilai triliunan.

Wajar kalau kemudian Serikat Pekerja Pertagas dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu menolak rencana penentuan harga yang terlalu murah dalam proses integrasi Pertagas ke dalam PGN. Jika situasi ini dibiarkan, maka rencana holding migas bakal kacau balau, bahkan menjadi ganjalan yang serius.

Sudah saatnya pemerintah mengakui kecerdasan publik, karena itu jangan seenaknya menentukan harga akuisisi Pertagas oleh PGN. Kalau rakyat yang cerdas itu melakukan class action, maka harus ada yang masuk penjara kalau proses itu dipaksakan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here