Ungkap Kejanggalan Penghapusan Piutang Pajak 2,2 M Jatim Park 1 tahun 2012

0
292
US Tax forms with pen pencil glasses calculator

Nusantara.news, Kota Batu – Indikasi kebocoran pendapatan Pajak Daerah Kota Batu cukup kuat. Beberapa fakta yang merupakan hasil riset menunjukkan bahwa terdapat kejanggalan dalam pengelolaan pajak di Kota Batu .

Beberapa temuan itu diungkapkan oleh Tim Riset Malang Corruption Watch (MCW) yang melakukan kajian khusus terhadap Pajak Hiburan Kota Batu berdasarkan LHP BPK tahun 2012. Dari hasil riset yang dilakukan, pihaknya menemukan sejumah kejanggalan terkait penghapusan piutang pajak hiburan Jatim Park 1 Pada tahun 2012

Mayedhaa Adifirsta, Divisi Advokasi MCW mengungkapkan masalah ini bermula pada revisi Omset Jatim Park 1. “Mulanya kita tracking Surat permohonan kepada Walikota Batu dari PT BWS (induk perusahaan Jatim Park 1) Nomor 003/PJK-HL/perihal revisi laporan pajak tahun 2011,” kata Mayedhaa.

 

Sumber: LHP BPK Kota Batu tahun 2012

Hasil riset MCW mendapat adanya omzet yang belum dilaporkan ke pihak berwenang karena pihak yang berwenang. “Di dalamnya terdapat permohonan revisi laporan omzet JTP 1 untuk tahun 2011, dengan dalih ada omset yang belum dilaporkan sebesar 1,8 M, dan pemberian diskon dan tiket gratis kepada pengunjung sebesar 8,1 M, ” ujarnya kepada Nusantara.news saat ditemui di kantornya, Sabtu (28/1/2017).

“Padahal pengurangan omzet melalui revisi karena ada pengurangan tiket gratis, tidak serta merta mengurangi nominal pengenaan pajakn,  karena tiket gratis tetap dikenakan pajak,” tukas Mayedhaa.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan pada Perda No. 6 tahun 2010 pasal 5 tentang Pajak Hiburan, disebutkan bahwa: (1) Dasar Pengenaan Pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat [1] termasuk potongan harga tiket dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Dengan begitu, lanjut Mayedhaa, berdasarkan aturan yang ada, maka potongan harga pada penerima jasa hiburan tidak dapat dijadikan dalih untuk penghapusan pajak. “Apabila mengikuti aturan yang ada, pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak, yang dalam hal ini adalah Jatim Park 1, maka penerimaan pajak harusnya bertambah, bukan malah berkurang. Ini yang menjadi kejanggalan dalam pengelolaa pajak hiburan daerah,” tandasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here