Unik, Semua Parpol Wajib Koalisi di Pilkada Magetan

0
1347

Nusantara.news, Magetan – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Magetan 2018 termasuk paling unik dan istimewa di Jawa Timur. Di sini semua partai politik (Parpol) diwajibkan koalisi. Bukan tanpa alasan, sebab mengacu pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 silam, tidak ada Parpol yang memenuhi syarat 20% kursi DPRD Magetan. Inilah demokrasi sesungguhnya.

Untuk mengusung pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Magetan 2018 minimal Parpol memiliki 9 kursi. Sayangnya semua Parpol di Magetan tidak memiliki 9 kursi. Seperti diketahui, jumlah kursi 20% tersebut sebanyak 9 kursi, sementara jumlah anggota DPRD Magetan sebanyak 45 orang. Dengan begini, setiap Parpol wajib berkoalisi.

Mantan Ketua Divisi Komunikasi Publik DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Arief Rahman ST., MM., saat dihubungi Nusantara.News mengatakan, “Peta politik Pilkada 2018 di Kabupaten Magetan sangat istimewa dan unik. Tak ada parpol yang dapat mengusung paslon sendiri. Mereka wajib berkoalisi. Kondisi itu membuat peta persaingan menjadi menarik, bahkan berpotensi tak sesuai dengan koalisi Parpol yang terjadi di pusat pemerintahan,” ujarnya.

Menurut alumni ITS ini, partai di DPRD Magetan tidak dapat mengusung Paslon sendiri. Rata-rata setiap Parpol di Magetan memiliki kursi 8. “Kursi 8 itu yang paling tinggi. Itu diperoleh PDI Perjuangan. Mau tidak mau, mereka wajib berkoalisi untuk mengusung Paslon,” terang Arief.

Sebagaimana diketahui PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014 di Kabupaten Magetan meraih 8 kursi DPRD. Dibayangi Partai Demokrat dengan 7 kursi, Partai Golkar 5 kursi, PKB 5 kursi, PKS 5 kursi, Gerindra 4 kursi, PAN 4 kursi, Nasdem 4 kursi, PPP 2 kursi dan Hanura 1 kursi. Dengan pembagian kursi yang sama-sama tak memenuhi syarat 20% itu, maka semua partai dipaksa berkoalisi untuk mengusung pasangan calon.

Dengan kursi paling tinggi, rekomendasi dari PDIP inilah yang menjadi impian mayoritas bakal calon bupati dan wakil bupati (Cabup-Cawabup). Dilansir dari website pdiperjuangan-jatim.com, saat ini tercatat 14 orang telah melakukan pendaftaran dari tanggal 1 hingga 10 Juni. Sebanyak 8 orang berharap diusung sebagai Cabup, sementara 6 orang terobsesi sebagai Cawabup.

Delapan pendaftar untuk posisi cabup tersebut, adalah Samsi. ST (Wakil Bupati Magetan 2 periode, mantan Ketua DPC), Sujatno, S.Sos, MM (Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Ekadharma Bhina Raharja, pengurus DPC), Dr. Purbodjati,M.S (Dosen Universitas Negeri Surabaya), Dr. Suprawoto,SH,M.Si (Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo), Joko Suyono. S.Sos (Ketua DPRD, Ketua DPC), Sunardi SH. MM/H.Gaul (Ketua Partai Perindo Magetan, pengusaha), KH Ir. Miratul Mukminin, SH, MM/Gus Amik (Pimpinan pondok Pesantren Sabilil Muttaqien, Takeran, Magetan. Wiraswasta, adik kandung Dahlan Iskan), dan Hj. Niken Larasati, SE (Anggota DPRD Kendal dari PKB).

Sementara yang mengincar posisi Cawabup adalah Harun Sunarso (Kepala Subdirektorat Penyimpanan dan Pemeliharaan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016-2021), Sofyan (Mantan dirut PDAM Magetan, Ketua KONI Magetan), Rita Haryati (Istri Kepala Desa Blaran, putri dari Hartono mantan anggota DPRD Provinsi periode 1999-2004 dan 2004-2009), Eka Saputra. SE (Kepala Desa Gebyog, Sekjen DPP Perkumpulan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia /P-APDESI ), Willing Suyono (Anggota DPRD Magetan dari FPDIP), dan Hari Siswanto. S.Sos (Anggota DPRD Magetan dari FPDIP).

Rekomendasi PDIP menjadi incaran karena mereka meyakini kesuksesan partai berlambang banteng moncong putih tersebut dalam Pemilu 2014. Sayangnya, para calon tidak memperhitungkan hasil Pilkada 2017 yang sudah digelar di sejumlah kota/kabupaten. Ya, berdasarkan data yang ada PDIP kalah di 44 daerah dari 101 daerah yang menggelar Pilkada 2017, di antaranya kekalahan di dua provinsi penting di Pulau Jawa, DKI Jakarta dan Banten.

Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di-KO duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Gerindra-PKS dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Sementara dalam Pilgub Banten 2017, duet Rano Karno-Embay Mulya Sarief ditaklukan Wahidin Halim-Andika Hazrumy yang diusung Demokrat, Golkar, Hanura, PKS, PAN, PKB dan Gerindra.

“Secara kuantitatif PDIP memang berhasil memenangkan 50 prosen lebih Pilkada Serentak 2017. Namun kalahnya 44 Paslon mencerminkan kegagalan secara kualitatif sebuah partai pemenang Pemilu 2014, khususnya kekalahan Ahok di DKI dan Rano Karno di Banten,” ujar Arief yang juga resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Magetan di DPC Partai Demokrat Magetan ini.

Belajar dari kekalahan 44 Paslon PDIP dalam Pilkada 2017, Arief meyakini PDIP akan mengubah strateginya dalam memilih Cabup dan Cawabup yang bakal diusung dalam Pilkada 2018. “Partai yang dipimpin Megawati akan lebih berhati-hati, sehingga hasil seleksi berpeluang menjadi wewenang mantan Presiden RI ke-5 tersebut. Bukan tidak mungkin yang dipilih justru calon yang tidak ikut mendaftar dan mengambil formulir yang diselenggarakan PDIP Kabupaten Magetan,” imbuh pria asli Magetan yang dikenal sebagai jurnalis dan pemimpin media ini.

Baca juga: Tren Wartawan Maju Pilkada Daerah

Sementara itu Partai Amanat Nasional (PAN) dipastikan akan mengusung Nanik Sumantri, istri Bupati Magetan Sumantri sebagai pasangan Suprawoto, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi (Sekjen Kemkominfo).

“Bisa saja lewat PAN, tapi ini masih terus dibicarakan, bagaimana enaknya,” kata Ketua DPD PAN Kabupaten Magetan Sutikno yang juga anggota Tim Pemenangan “PRONAS” (Suprawoto – Nanik Sumantri), di Kantor Partai Demokrat (PD) Kabupaten Magetan, belum lama ini.

Seperti diketahui Nanik Sumantri sebagai bakal calon wakil bupati (bacawabup) dari bakal calon bupati (bacabup) Suprawoto, hingga kini kendaraan partai politik (parpol) yang mengusungnya belum jelas. Awalnya, Nanik Sumantri akan mendaftar di DPC PDIP Kabupaten Magetan. Tapi karena pendaftaran di DPC PDIP Magetan sudah tutup, Nanik Sumantri dikabarkan mendaftar di DPD PDIP Provinsi Jatim. Hal itu pun ditolak Ketua DPC PDIP Kabupaten Magetan Joko Suyono.

Terpisah, Penjaringan balon bupati dan wakil bupati di DPC PPP Magetan, sepi peminat. Sejak 4 hari dibuka, baru tiga nama yang mengambil formulir pendaftaran. Sekretaris DPC PPP Magetan Ahmad Zahni mengatakan, ketiga nama calon pendaftar itu adalah Suyatni Priasmoro pengusaha dari Desa Nglopang-Parang, Sekda Kabupaten Sampang Putut Budi Santoso, dan Sunardi alias Haji Gaul pengusaha di Jakarta dari Partai Perindo. Sebelumnya mereka juga mengambil formulir pendaftaran di Partai Demokrat. ”Baru hari ke empat ini ada tiga kandidat yang sudah mengambil formulir pendaftaran,” kata Zaini.

Dari Demokrat, ada lima kandidat telah mengambil formulir di kantor DPC Partai Demokrat Jalan Tengku Umar No 1 Magetan. Dari lima kandidat tersebut yakni Prawoto, mantan Sekjen Kominfo didaftarkan Partai PAN, Sunardi seorang pengusaha di Jakarta yang dijuluki haji gaul dari Partai Perindo. Lalu ada Putut Budi Santoso masih aktif menjabat Sekda Kabupaten Sampang, Madura dan Suyatni Priasmoro pengusaha dari Magetan. Terakhir Arief Rahman, anggota Dewan Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur yang didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Magetan, Hartoto, S.Sos dan Sekretaris DPC sekaligus Ketua Desk Pilkada, Hari Gitoyo.

Arief Rahman menyatakan keseriusannya untuk berpartisipasi pada Pilkada Magetan, 27 Juni 2018 mendatang. Menurutnya Magetan butuh regenerasi kepemimpinan. “Dengan segala potensi yang dimiliki, Magetan bisa lebih maju dari sekarang. Saya akan fokus membangun dan mengembangkan pariwisata di Magetan. Diikuti dengan pemberdayaan UMKM dan industri kecil, serta diperkuat peran investor, saya optimis dalam 5 tahun ke depan bisa dibuka 10.000 lapangan pekerjaan baru di Magetan,” kata Arief Rahman kepada wartawan usai menyerahkan berkas pencalonan.

Yang tidak kalah serunya, Partai Golkar jauh hari sudah menyatakan kesediaannya mengusung pengasuh Pondok Pesantren Sabilil Muttaqin, Miratul Mukminin atau Gus Amik sebagai calon bupati untuk maju dalam Pilkada Magetan 2018.

Hal itu sempat diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto saat berkunjung ke Pondok Pesantren Sabilil Muttaqin. “Pertimbangan saya mendukung Gus Amik karena saya melihat track record-nya selama sepuluh tahun ini dan kiprahnya melakukan koordinasi dan konsolidasi di tingkat kelurahan, camat, dan desa dalam melakukan sosialisasi sangat kuat,” ujarnya.

Tak hanya itu, dari hasil survei yang dilakukan partainya, Gus Amik memiliki nilai tertinggi. Karenanya, tidak ada alasan lagi bagi Partai Golkar untuk tidak mendukung Gus Amik. “Biasanya kami melakukan evaluasi administrasi terlebih dahulu. Namun setelah kami lihat kenyataan di lapangan, tidak ada alasan lain mendeklarasikan Gus Amik sebagai calon bupati dari Partai Golkar dalam pilkada Kabupaten Magetan,” ungkap pria yang baru lolos dari kasus E-KTP ini.

Potensi Calon Independen Sebagai Kuda Hitam

Menakar Pilkada Magetan 2018, Cabup yang diusung PDIP nantinya perlu disetujui partai koalisi. Sebab, tidak ada satu pun Parpol yang memenuhi syarat untuk mengusung calon. Meski PDIP menang suara, tapi untuk Pilkada Magetan tidak bisa seenaknya mengusung calon sendiri. Sebaliknya partai-partai lain dapat melakukan koalisi sendiri, sehingga tahta Magetan-1 hanya diperebutkan oleh Partai Demokrat, Golkar, PKB, PKS, Gerindra, PAN, Nasdem, PPP, dan Hanura.

Peluang koalisi partai diprediksi PDIP berpotensi menggandeng Nasdem dan Hanura dengan jumlah kursi 13 buah. Dengan posisi kursi dukungan sama, Gerindra akan menggandeng PKS dan PAN. Sementara Demokrat begitu mendapatkan maskot persaingan yang menjanjikan, berpeluang untuk berkoalisi dengan PKB dan PPP seperti dalam Pilgub DKI 2017 dengan total kursi parlemen sebanyak 14 buah.

Sebaliknya, sikap berbeda ditunjukkan Partai Golkar. Partai berlambang beringin emas itu tak akan meninggalkan kiatnya sebagai pendukung pemerintah, sehingga akan berpihak pada koalisi partai yang peluangnya memenangkan persaingan.

Berdasar peta politik nasional, nantinya minimal ada tiga paslon yang mengikuti Pilbup Magetan 2018. Ketiga paslon tersebut akan diusung oleh tiga koalisi partai, sehingga peta persaingannya lumayan ketat dan berlangsung satu putaran saja. Sebaliknya bila Paslon yang maju ada empat atau lima pasangan, maka satu atau dua pasangan akan maju lewat jalur independen (perseorangan). Paslon dari jalur independen inilah yang nantinya menjadi kuda hitam. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka syarat maju lewat jalur perseorangan harus didukung 7,5 persen dari jumlah DPT daerah setempat.

Mengacu aturan tersebut, Komisioner KPU Magetan Divisi Perencanaan dan Data Nur Salam menyebut dengan DPT pemilu terakhir yakni Pemilihan Presiden di Magetan mencapai 553.912 jiwa, maka bakal calon independen yang ingin mendaftar harus mengumpulkan minimal 41.543 suara pendukung.

“Suara dukungan tersebut harus dibuktikan dengan foto-copy KTP elektronik atau surat keterangan (Suket) yang diterbitkan Disdukcapil. Selanjutnya suara dukungan tersebut akan diverifikasi oleh KPUD Magetan. Sesuai aturan terbaru itu, proses pencalonan lewat jalur perseorangan jauh lebih mudah. Bakal calon tidak lagi harus mengumpulkan suara pendukung sebanyak 7,5 persen dari jumlah penduduk daerah tertentu. Melainkan 7,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) setempat. Jadi lebih mudah,” terang Nur Salam.

Dia menjelaskan, jika berdasarkan jumlah DPT tersebut dibagi per minimal suara dukungan, potensi pasangan yang muncul dari jalur perseorangan bisa mencapai sebanyak 13 bakal calon pasangan. Meski demikian, berdasarkan perencanaan berbasis anggaran akan sulit memunculkan 13 pasangan bakal calon dari jalur perseorangan pada Pilkada serentak.

“Jika berdasarkan faktor kemampuan anggaran serta ekonomi, rasanya mustahil ada 13 bakal calon pasangan. Diperkirakan nanti akan ada dua bakal calon pasangan independen,” ucapnya.

Sementara dari jalur partai politik, kata Nur Salam, ada dua mekanisme yang bisa dipilih bakal calon. Pertama, harus memiliki minimal sembilan kursi di DPRD. Jumlah tersebut merupakan 20 persen dari total 45 kursi yang ada di DPRD Magetan. Kedua, harus memperoleh 25 persen dari suara sah Pemilihan Legislatif tahun 2014 di Magetan yang mencapai sebanyak 398.502 suara. Dari 25 persen suara sahnya mencapai sebanyak 99.626 suara.

Data KPU setempat mencatat, pada Pemilu Legislatif 2014, kursi terbanyak diraih oleh PDI Perjuangan yang mencapai delapan kursi. Demikian juga untuk perolehan suara sah, paling tinggi diraih PDI Perjuangan dengan 82.444 suara. “Dari kedua cara tersebut, tidak ada Parpol di Magetan yang memperoleh 9 kursi di DPRD maupun 25 persen suara sah. Karena itu untuk memenuhi batas pengusungan bakal calon, Parpol wajib berkoalisi,” tutur Salam.

Tahapan Pilkada setempat diperkirakan mulai pada bulan September 2017. Sedangkan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati dijadwalkan pada awal Februari 2018.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here