Unjuk Rasa di Hong Kong dan Fenomena Baru Gerakan Sosial

0
42
Hong Kong Lumpuh, Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Ribuan Massa Tolak RUU Ekstradisi

Nusantara.news, Jakarta- Warga Hong Kong kembali menggelar aksi protes pada Minggu (16/6/2019) untuk meminta Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam menarik kembali RUU Ekstradisi. Unjuk rasa tersebut juga mencetuskan hal lainnya, yaitu mendesak Lam mundur dari kepemimpinan, demikian sebagaimana diwartakan Associated Press (AP News).

Sebanyak 2 juta orang turun ke jalan untuk berunjuk rasa dan diperkirakan 338 ribu orang di titik akhir pawai, yaitu Victoria’s Central Park. Mereka menyerukan kekhawatiran akan kontrol Cina atas negara tersebut jika ekstradisi yang mengharuskan tahanan diadili di Cina disahkan.

Para demonstran melihat, RUU Ekstradisi ini mengancam kebebasan warga Hong Kong dan melukai otonomi legalnya. Tuduhan palsu, kemungkinan adanya penyiksaan selama pengadilan, dan pengakuan palsu menghantui pengesahan RUU tersebut.

Unjuk rasa telah dilakukan sebanyak 3 kali dalam sepekan. Rabu (13/6/2019) lalu berakhir ricuh. Kepolisian menembakan gas air mata dan semprotan lada ke para demonstran. Beberapa demonstran masuk rumah sakit untuk dirawat usai pertarungan dengan polisi selama demo tersebut. Unjuk rasa ini disebut sebagai yang terbesar di Hong Kong sejak serah terima Hong Kong ke Beijing pada tahun 1997.

Eskalasi gerakan warga Hong Kong yang besar juga pernah terjadi pada tahun 2014 ketika mereka merespons paket reformasi pemilu yang disusun China. Dalam proposal itu, China menawarkan reformasi pemilihan pemimpin di Hong Kong melalui pemilu langsung yang diikuti warga pada 2017. Namun, kandidat calon pemimpin Hong Kong harus mendapat restu dan telah melalui seleksi dari pemerintah Beijing.

Karuan saja, proposal tersebut dientang warga Hong Kong. Penentangan ini dikenal dengan ‘gerakan payung kuning’, lambang perjuangan demokrasi di Hong Kong. Para aktivis mengatakan bahwa model pemilu yang ditawarkan China adalah "demokrasi palsu" untuk semakin memperkuat cengkeraman Partai Komunis di Hong Kong. Unjuk rasa ‘menuntut demokrasi yang murni’ pun meletus dan berujung kerusuhan. Setahun kemudian, parlemen Hong Kong akhirnya menolak proposal China tersebut dalam pemungutan suara, Kamis (18/6/2005).

Gerakan protes warga Hong Kong yang selama ini terjadi, khususnya penolakan RUU Ektradisi 2019 dan Reformasi Pemilu 2014, sebenarnya selalu ada benang merahnya dengan negeri induknya (China). Sebagai mantan koloni Inggris, Hong Kong otonom dengan prinsip "satu negara, dua sistem" yang mengusung prinpsi-prinsip demokrasi, sementara China daratan berkiblat pada komunisme. Kota ini memiliki undang-undang sendiri dan penduduknya menikmati kebebasan sipil yang tidak tersedia bagi rekan senegara mereka di China daratan.

Protes-protes ini juga mencerminkan suatu perkembangan identitas Hong Kong. Disetir oleh perbedaan-perbedaan budaya, ekonomi, dan politik yang mendalam, banyak warga Hong Kong melihat diri mereka asing dari China daratan, sementara pada saat yang sama mereka mendapat dampak negatif oleh aliran masuk yang luar biasa dari para migran dan turis Cina. Mereka dituding sebagai salah satu sebab naiknya biaya hidup di Hong Kong.

Di sisi lain, kebijakan ‘satu negara dua sistem’ Hong Kong dipandang menyulitkan kontrol China atas Hong Kong. Pemerintah di Xi Jinping dan para pembantunya menganggap warga Hong Kong tidak cukup patriotik, cenderung membesar-besarkan hak mereka atas otonomi, dan membutuhkan integrasi cepat dengan seluruh China.

Unjuk Rasa Tolak RUU Ektradisi di Hong Kong 2019 (kiri) dan Aksi Payung Kuning Tolak Reformasi Pemilu usulan China di Hong Kong 2014 (kanan)

Fenomena Baru?

Yang menarik, baik protes RUU Ektradisi maupun reformasi Pemilu ala China di Hong Kong, tidaklah disetir oleh mereka yang terkena pengaruh paling buruk secara ekonomi (kaum proletar terhadap pemerintah ataup penguasa borjuis). Gerakan protes tersebut justru dimotori oleh masyarakat kalangan menengah yang merasa ‘kenyamanan’ hidupnya terusik: terancamnya prinsip idealistik seperti kebebasan sipil dan hak-hak demokrasi. Di dalamnya ada para akademisi, pengiat demokrasi, dan kaum profesional.

Hal ini serupa dengan gerakan ‘Rompi Kuning’ di Prancis yang kemudian menyebar ke Belgia dan Belanda, digerakkan oleh kalangan kelas menengah (meski kemudian menyebar ke seluruh kelas masyarakat) yang pada mulanya memprotes pajak lingkungan baru atas bahan bakar, yang menurut mereka akan mempersulit kondisi keuangan mereka. Unjuk rasa lalu berkembang menjadi protes terhadap kebijakan ekonomi pemerintah di bawah Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Unjuk rasa 'rompi kuning' di Prancis. Aksi rompi kuning juga terjadi di Belgia dan Belanda

Selama hampir sebulan unjuk rasa besar-besaran yang berujung kerusuhan melanda Prancis. Sejak aksi hari pertama protes pada 17 November lalu, sekitar 300 ribu demonstran telah memblokir jalan dan depot bahan bakar di beberapa kota. Aksi pun kemudian meluas ke seluruh kota . Macron, sebagai presiden yang dikenal populis, dianggap gagal menstabilkan ekonomi dan harus mengundurkan diri.

Menanggapi pengunjuk rasa, pemerintah Prancis sendiri mengatakan akan membatalkan kenaikan pajak bahan bakar dan tidak akan menaikkan harga listrik dan harga kebutuhan lainnya untuk 2019. Namun persoalannya, kini unjuk rasa tersebut telah merembet ke berbagai masalah lain dengan banyak tuntutan: kenaikan upah, penurunan pajak, pensiun yang lebih baik, persyaratan lebih mudah untuk masuk universitas, reformasi kebijakan ekonomi Macron yang dinilai pro-orang kaya, dan bahkan pengunduran diri presiden Macron.

Dengan menilik unjuk rasa terhadap kebijakan pemerintah di Hong Kong, Prancis, Belgia, dan Belanda, tampaknya telah terjadi fenomena baru bahwa gerakan sosial yang berujung anarkis/kerusuhan kini terjadi di negara yang relatif mapan. Umumnya mereka bereaksi akibat paket kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap akan ‘menyusahkan’ keberlangsungan hidup mereka, juga kekhawatiran mereka atas prinsip-prinsip idealistik seperti kebebasan sipil, nilai-nilai demokrasi, dan aturan hukum yang dilanggar penguasa.

Ini berbeda dengan fenomena sebelumnya manakala aksi-aksi protes yang kerap berujung pada kerusuhan sosial biasanya terjadi di negara dunia ketiga yang memang lekat dengan isu-isu kesejahteraan, pertentangan kelas, ataupun diskriminasi. 

Kembali ke kerusuhan aksi unjuk rasa di negara yang tergolong maju, bukan tidak mungkin efek dari fenomena baru gerakan sosial tersebut akan merembet ke sejumlah negara lain yang merasakan kebijakan ekonomi-politik pemerintah yang berdampak negatif terhadap hak-hak sipil dan kelangsungan hidup mereka.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here