Untuk Apa Pertemuan Jokowi dan PA-212?

0
99

KETIKA sedang hangat-hangatnya pembicaraan tentang pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah tokoh Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Istana Bogor (Ahad, 22 April 2018), dua tokoh bangsa Korea yang berseteru abadi juga bertemu. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-In berjumpa hari Jumat kemarin. Mereka berjabat tangan dan saling senyum dengan hangat. “Sejarah baru perdamaian antar-Korea sedang ditulis,” kata Kim.

Padahal, Korsel dan Korut, de jure, masih berperang. Karena belum ada perdamaian antara mereka. Sebab, mereka hanya menandatangani perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1953.

Jadi, kalau sekarang mereka bertemu, wajar apabila seluruh dunia mengikuti pertemuan bersejarah itu dengan serius. Pertemuan di garis demarkasi demiliterisasi yang memisahkan kedua negara itu diharapkan memang akan menjadi titik awal perdamaian.

Jika saudara sebangsa yang terpecah dan saling mendendam itu saja bisa bertemu menjajaki perdamaian, mestinya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan PA 212 itu tak perlu disikapi dengan berkerut kening. Sebab, kalaupun mereka berbeda –bahkan katakanlah bermusuhan—jelas tidak sampai berkesumat seperti dua negara Korea itu. Tidak tersedia alasan yang rasional untuk sampai ke tahap seperti itu.

“Jurang pemisah” antara gerakan 212 dengan Joko Widodo adalah karena Jokowi dianggap bagian dari pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sedangkan Ahok adalah titik api yang memicu gerakan massif itu. Saking massifnya gerakan menuntut Ahok dihukum akibat pelecehan terhadap Al Maidah yang dilakukannya, isu berkembang liar, termasuk munculnya dugaan makar oleh sekelompok orang yang konon akan menumpangi arus besar gerakan tersebut.

Kini Ahok sudah dipenjara, dan makar ternyata dugaan belaka. Karena itu, aneh jika hubungan mereka masih membara. Dikatakan “membara”, karena kedua belah pihak memperlakukan pertemuan ini sebagai sesuatu yang luar biasa.

Keluarbiasaan itu terlihat dari misalnya pertemuan diadakan secara rahasia. Sekretaris Tim 11 Ulama PA 212 Muhammad Al Khaththath mengaku terkejut pertemuan dengan Presiden itu bocor ke media. Dia pun menuding ada pihak ketiga yang sengaja membocorkan rahasia.

Pihak Istana tidak eksplisit menyebut pertemuan di masjid Istana Bogor itu tertutup. Tetapi, perlakuannya memang berbeda. Biasanya, jangankan bertemu para ulama, Presiden bertemu rakyat jelata saja selalu jadi berita. Jokowi baru mengkonfirmasi ada pertemuan itu empat hari kemudian.

Soal siapa yang menggagas juga diperdebatkan. Menurut PA 212, pertemuan itu atas permintaan Istana. Tapi, Istana menampik hal tersebut.

Kalau perdebatan soal remeh-temeh ini berlanjut, pertemuan itu bisa jadi malah memperuncing masalah. Sementara masih banyak masalah yang menjadi ganjalan, misalnya dugaan kriminalisasi ulama yang menjadi isu ikutan dari rangkaian aksi demo 212 itu. Diketahui, ada beberapa tokoh yang diproses hukum dalam kasus “tiba-tiba” muncul setelah aksi tersebut. Misalnya Habib Rizieq Syihab dengan sangkaan asusila, Bachtiar Nasir yang disangka melakukan pencucian uang, atau Muhammad Al Khaththath dengan sangkaan makar.

Pihak PA 212 menjelaskan, masalah kriminalisasi ulama tersebut adalah salah satu persoalan yang mereka sampaikan kepada Presiden.

Kalau demikian, sebaiknya masalah pokok itu diselesaikan, agar esensi pertemuan bisa tercapai. Esensi pertemuan itu sebenarnya mulia. “Pertemuan itu adalah untuk menjalin silaturahim antara umara dan ulama. Menjaga persatuan, persaudaraan, ukhuwah di antara kita,” kata Presiden dalam sebuah acara pelepasan ekspor otomotif di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 25 April 2018.

Pemerintah harus menunjukkan tidak ada kriminalisasi. Sebab ini adalah praktek yang harus ditolak keras. Kriminalisasi berarti melakukan proses hukum terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Penegak hukum melakukan rekayasa dengan mengadakan sesuatu yang tak ada. Tetapi jika memang pelanggaran hukum terbukti, kejahatan telah terjadi, maka salah besar jika penegak hukum mendiamkannya tanpa tindak lanjut.

Oleh sebab itu, kriminalisasi ini harus dijernihkan. Apalagi kriminalisasi terhadap sosok yang diklaim sebagai ulama, karena tuduhan itu berpotensi mengganggu hubungan antara negara dengan warga.

Jumat kemarin Presiden menyatakan menolak mengintervensi kasus Rizieq Syihab, agar polisi menghentikan penyidikan. Kita sepakat. Kita menolak jika Presiden Joko Widodo meminta Polri menghentikan proses hukum. Presiden justru harus memerintahkan Polri membuktikan bahwa proses hukum yang dilakukannya itu memang tidak salah. Sebaliknya, jika kasus itu terbukti rekayasa, Presiden harus menjatuhkan sanksi keras terhadap pimpinan Polri.

Pihak PA 212 pun harus melakukan hal yang sama. Penyidikan atau penangkapan terhadap orang-orang yang menganggap dirinya sebagai obyek kriminalisasi itu perlu digugat secara hukum sehingga bisa diketahui kebenarannya. Semangatnya adalah untuk mencari kebenaran. Bukan mempertahankan kepentingan dengan cara menyalahkan pihak lain.

Kita meyakini, hanya kebenaran yang bisa mempertemukan perbedaan. Jika semua pihak bergerak dalam koridor itu, pertemuan di masjid Istana Bogor itu pasti membawa manfaat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here