Untuk Apa Pertemuan Jokowi dan Prabowo?

0
175

KEDUA calon presiden, Jokowi dan Prabowo Subianto, diimbau segera mengadakan pertemuan untuk rekonsiliasi. Imbauan itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah bertemu dengan sejumlah pimpinan ormas Islam dan tokoh Islam di rumah dinas Wapres, Senin malam kemarin (22 April 2019).

“Makin cepat makin baik apabila Pak Jokowi dapat bertemu dengan Pak Prabowo. Tentu kita semua mendukung apabila ada rekonsiliasi seperti itu," kata Jusuf Kalla. Rekonsiliasi itu bisa membentuk ketenangan di masyarakat.  Sebab, di mata Wapres, Jokowi dan Prabowo dapat berperan besar meredam potensi gejolak massa pendukung kedua pihak. Dengan bertemunya kedua capres itu masyarakat akan menyaksikan bahwa para mereka pemimpin telah bersatu.

Imbauan Wapres dan para tokoh Islam itu tentu saja baik. Bertemunya dua tokoh yang kemarin berkompetisi secara sengit dan panas, tentu bisa mendinginkan suasana –setidaknya suasana hati mereka. Sebab, jika orang sudah bersalaman dan saling memberi pelukan hangat, aroma perseteruan sedikit banyak akan menguap.

Tapi tanda-tanda kedua orang itu akan bertemu dalam waktu dekat ini belum terlihat.

Pertanyaannya, apakah pertemuan itu menyelesaikan persoalan? Belum tentu!

Jika yang dikhawatirkan adalah gejolak massa pendukung, pertemuan dua calon presiden ini tidak akan banyak pengaruhnya. Terlalu menyederhanakan masalah, jika potensi gejolak massa itu hanya dianggap semata karena persaingan calon presiden. Sebab, emosi publik sekarang ini sudah bergeser dari keberpihakan dukungan menjadi kepedulian pada kebersihan pemungutan dan penghitungan suara.

Belakangan ramai perdebatan apakah pemungutan dan penghitungan suara benar-benar berlangsung sesuai prinsip jujur dan adil. Viral yang bersiliweran di jagat maya mengindikasikan hal tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya persoalan yang dipergunjingkan di media sosial tentang kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan suara, itu menunjukkan bahwa titik perhatian publik sudah beralih.

Dugaan kesalahan yang disengaja dalam pemungutan dan penghitungan suara. Salah satu kelompok pendukung keberatan karena perolehan suara calon presidennya tak sesuai dengan estimasi mereka. Di sini mudah sekali terjadi simplifikasi yang menimbulkan stigma kecurangan pemilu. Ada dua sisi psikologis yang terprovokasi oleh stigma itu.

Pertama, sisi psikologis sebagai pendukung. Mereka kecewa karena jagoannya kalah. Tetapi efek psikologis seperti ini tidak mendalam, karena tidak terkait langsung dengan kepentingan pribadi para pendukung. Rentang pengaruh efek ini pun terbatas pada pendukung yang sudah memprediksi dirinya akan mendapat berkah dari kemenangan calon yang didukungnya.

Kedua, sisi psikologis sebagai pemilih. Efek ini bisa punya rentang pengaruh yang mendalam dan luas, karena dugaan kecurangan itu dipersonifikasikan ke diri mereka sebagai pemilih. Dugaan kecurangan itu menimbulkan kemarahan karena menganggap hak konstusional mereka tidak diselenggarakan dengan baik oleh penyelenggara pemilu.

Dengan kata lain, kekecewaan karena calon presidennya kalah, akan sirna seiring waktu. Tetapi, kekecewaan karena dugaan hak konstitusional mereka dikhianati, tidak akan mudah tersapu angin. Sebab, dalam pandangan mereka, yang dicurangi bukan lagi calon presidennya, tapi diri mereka sebagai warga negara. Di titik ini bukan lagi sekadar kecewa, tapi bisa berubah menjadi sakit hati.

Kalau ini yang terjadi, maka pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi, tidak akan berdampak besar untuk mendinginkan suasana. Apalagi jika pertemuan dilakukan sebelum penetapan hasil pemilu oleh KPU. Kedua pemimpin itu bisa dicurigai pendukungnya untuk saling mengalah dan menerima segala kekurangan dan kelemahan pemilu.

Oleh sebab cara paling ampuh merajut kembali kebersamaan adalah memastikan tidak ada kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Sumber sakit hati publik sebagai pemilih hanya bisa dihapus dengan kejujuran dan keterbukaan.

Mestinya segenap upaya meredam potensi konflik sosial pascapemilu dilakukan dari sumber sakit hati itu. Apabila publik meyakini bahwa penghitungan suara dilakukan secara bersih dan jujur, dipastikan tidak ada yang akan tersakiti. Rekonsiliasi akan terjadi dengan sendirinya setelah publik menyaksikan tak ada yang cacat dalam pemilu kali ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here