Untuk Bangun Rumah DP 0 Rp, Banyak Lahan Pemprov DKI Diduduki Warga

0
186

Nusantara.news, Jakarta – Janji Kampanye kebijakan rumah DP 0 Rupiah, merupakan salah satu janji program Anies-Sandi yang  telah mengantarkannya meraih DKI-1. Janji ini efektif bagi warga Jakarta yang hangat menyambutnya.  Kini, saatnya, bagaimana caranya Anies merealisasikan janjinya tersebut, agar tidak mengecewakan pendukung. Bagi warga yang bermimpi kepingin punya rumah, jelas ini merupakan jalan yang mudah untuk mendapatkannya, karena diraih tanpa DP.

Namun, program mulia ini masih memerlukan kajian yang sangat  komprehensif dan dukungan peraturan yang ketat agar program dapat berjalan. Karena untuk memberikan DP 0 rupiah, selain masih memerlukan payung hukum yang jelas, seperti perubahan regulasi dari BI, dan persetujuan DPRD,  juga masalah pengadaan tanah yang sangat pelik, mengingat harga tanah harganya selangit, juga masih banyak tanah di bawah penguasaan Pemrov DKI yang dikuasai warga.

Nantinya, perjuangan Anies-Sandi untuk membangun rumah DP 0 rupiah memang bukan tanpa tantangan. Selain terkendalanya lahan di Jakarta yang sempit, juga masalah pendataan tanah DKI yang dikuasai warga belum tuntas. Yang lebih runyam lagi, banyak aset lahan DKI yang sudah disertifikatkan oleh para mafia tanah sehingga jika akan diambil alih Pemprov bakal menuai kekisruhan sosial.

Menurut catatan Kantor Pengelolaan Aset Daerah (KPAD) Jakarta Timur saja, hasil pemantauan sementara, dari total 1.208.491 m2 atau sekitar 120 hektar lahan yang dikuasai warga, baru sekitar 42 hektar yang sudah diamankan yang ditandai dengan pemasangan plang.

Aset yang dikuasai warga tersebut, kata Kepala KPAD Jakarta Timur Riswan Sentosa, diperkirakan akan terus bertambah. Riswan menduga,  masih banyak lahan DKI yang dikuasai warga namun belum terungkap. Ironisnya lagi, lahan milik Pemprov bisa-bisanya dikuasai secara ilegal oleh warga selama berpuluh tahun. Bahkan, beberapa pihak yang mengklaim sebagai ahli waris lahan tidak sedikit yang diselesaikan dipengadilan karena menjadi lahan sengketa.

Saat ini, lahan DKI yang dikuasai warga baru masih sedikit terdata. Untuk ukuran Jakarta Timur yang masih dikuasai warga, yaitu; kawasan Pengarengan, Rawa Terate, Cakung. Di sini terdapat lahan milik Dinas Olahraga dan Pemuda DKI yang dikuasai warga. Hunian liar ini sebelumnya akan dijadikan stadion.

Begitu pula yang berada di kawasan TPU Pondok Kelapa, Pondok Kopi, Duren Sawit, ribuan meter persegi lahan Pemda masih dikuasai warga sitempat. Berikut ini, sebagian daftar lahan DKI yang tergolong masih dikuasai warga:

Di kawasan Jakarta Timur

  1. Di Jalan Swadaya Duren Sawit lahan seluas 8.000 m2.
  2. Di Waduk Rawa Babon, Jalan PKP Kelapa Dua Wetan, Ciracas 10.000 m2. (di sekitar kawasan ini masih banyak lahan dikuasai warga yang belum terdata).
  3. Di kawasan GOR Cipinang Muara seluas 5.151 m2.
  4. Di Jalan Bambu Kuning seluas 2.430 m2.
  5. Di Jalan Kayu Tinggi Waduk Rorotan, Cakung Timur seluas 25.000 m2.
  6. Di Jalan Raya Bekasi KM 17, Jatinegara Kaum, Pulogadung seluas 6.430 meter persegi.

Di Kawasan Jakarta Pusat

  1. Di Jalan Johar Baru, Kelurahan Tanah Tinggi seluas 300 m2.
  2. Di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang seluas 500 m2 (lahan yang dijadikan kantor sekretariat RW di Jalan Sabeni.
  3. Lahan kosong di Jalan Kembang Sepatu, Kelurahan Kramat seluas 100 meter persegi.
  4. Lahan kosong yang rencananya akan di jadikan perluasan Museum Husni Thamrin di Jalan Kenari II, Kelurahan Kenari seluas 1.321 m2.
  5. Lahan kosong di Jalan Dahlia, Kelurahan Kramat, Senen seluas 200 m2.
  6. Lahan SMPN 4 di Jalan Perwira, Pasar Baru, Sawah Besar seluas 400 m2 yang dijadikan tempat tinggal dan Rumah Makan.
  7. Lahan kosong yang dijadikan sarana olahraga oleh yayasan A Taqwa di Jalan Rajawali Selatan VI No 18, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar seluas 1.000 m2.
  8. Lahan di komplek pertokoan Jaya Molek Jalan Krekot, Sawah Besar seluas 1.000 m2
  9. Tanah eks KUA di Kelurahan Cempaka Putih Timur seluas 500 m2.

10.Lahan eks Kelurahan Kampung Bali Jalan Kampung Bali seluas 140 m2.

Selain itu, beberapa lahan DKI lainnya yang termasuk masih dalam sengketa di pengadilan dan belum ada putusan yang bersifat mengikat atau inkrah, seluas 73.011 meter persegi. Di antaranya adalah yang berlokasi di wilayah Bidara Cina seluas 34 ribu meter persegi.

Di Jakarta Utara saja, ada sekitar 75 lokasi aset lahan yang tersebar di enam kecamatan dan puluhan kelurahan. Aset ini telah masuk dalam kartu Inventaris Barang dan terdata di Badan Pengelolaan Aset Daerah.

Banyaknya aset lahan Pemprov DKI yang tidak terdata dengan baik ini merupakan kelalaian Pemda yang berujung dikuasainya lahan oleh warga yang semakin banyak mendirikan bangunan liar.

Kalau toh di data tetapi tidak bersifat kontinyu sehingga seringkali menimbulkan konflik. Selain itu, akan semakin mudahnya menjadi celah bagi mafia tanah untuk beraksi. Banyak kejadian seperti ini tidak terungkap sehingga banyak aset Pemprov DKI Jakarta yang hilang kepemilikannya.

Hingga kini, menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pendataan ulang aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum juga selesai. Hal ini merupakan warisan kekusutan data sejak 1971 yang pada akhirnya membuat  membuat proses verifikasi aset menjadi tidak mudah.

Dari sekitar 700 SKPD/UKPD (Satuan dan Unit Kerja Perangkat Daerah), kata Heru menjelaskan, separuhnya sudah selesai diverifikasi.  Sebagian dari data tersebut sudah dipublikasikan dan bisa dilihat di peta aset pada kolom BPKAD di situs smartcity.jakarta.go.id. sedangkan yang masih dalam penyelesaian yang dikelola oleh dinas Bina Marga, Tata Air dan Pendidikan.

Data lahan milik Pemrov DKI Jakarta tersebut masih bersifat sementara. Jika, Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi tetap pada akan menjalankan kebijakan perumahan rakyat tanpa DP, yang harus dilakukan adalah mengalkulasi jumlah lahan untuk pembangunan perumahan warga yang tentunya disesuaikan dengan jumlah aset lahan yang tersebar di pelosok Jakarta. Tidak mudah memang, karena untuk mengambil aset yang terampas warga membutuhkan energi dan beban biaya tersendiri bagi Pemda. Yang pasti, walaupun bersalah secara hukum, biasanya warga yang tergusur akan mengadakan perlawanan.

Belum optimalnya pengelolaan aset Pemrov DKI membuat tidak seluruhnya aset tercatat secara baik. Bahkan jumlah aset yang sudah tercatat saja, juga dinilai masih jauh lebih rendah dari potensinya. Padahal, terkait masalah  pengelolaan aset sudah terjadi perubahan kebijakan dalam tiga periode, yakni pada kurun 1971-1981, lalu 1981-1990 dan 1990 hingga sekarang.

Satu hal lainnya soal kepemilikan tanah oleh pemerintah atau pemda. Adanya tanah kosong yang sering disebut-sebut milik pemerintah menurut peraturan UU Pokok Agraria, pemerintah tidaklah memiliki tanah tetapi hak menguasai tanah.

Hal itu pernah juga disinggung oleh mantan Sekneg Yusril Ihza Mahendra ketika beberapa waktu lalu masyarakat di Luar Batang, Jakarta Utara sedang bersengketa  dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. “Negara tidak memiliki tanah tetapi menguasai tanah,” ujarnya. Kala itu, Yusril menegaskan, jelas sekali masyarakat di Luar Batang, Jakarta Utara mempunyai akta kepemilikan, sertifikat, dan surat jual beli tanah. Karena itu, kata dia, apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak bisa dibuktikan bahwa tanah tersebut milik Pemda DKI.

Kalau toh Polri, TNI atau Sekneg ingin memiliki tanah maka sebaiknya mereka juga harus memohon ke BPN. Setelah itu BPN akan segera mengeluarkan sertifikat tanah atas nama mereka. Jadi, bukan tanah kosong itu milik pemerintah DKI. Kalau DKI mau tanah itu harus mohon, sama seperti perorangan, sama juga seperti swasta. Jika Pemda DKI ingin mengakui tanah kosong, mereka harus menunjukkan sertifikatnya, dan betul atau tidaknya itu harus terdaftar sebagai aset milik Pemda DKI. Jika dua-duanya tidak ada, ya berarti Pemda DKI juga tidak bisa memilikinya.

Lepas dari masalah lahan, rumah yang akan dibangun juga harus seperti apa. Apakah tepat jika dibangun model Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik)? Jika memang iya, lantas bagaimana skema kepemilikannya, mengingat bangunan itu berdiri di atas lahan pemerintah/pemda? Jika mengambil model Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa), berapa lama penghuni bisa menempati rumah tersebut?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here