Untung-Rugi Yusril ‘Merapat’ Ke Jokowi

0
259

Nusantara.news, Jakarta – Pilihan Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara bagi Joko Widodo-Ma’ruf Amin, belum diikuti dengan dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) bagi pasangan calon nomor urut 01 itu. Yusril, yang merupakan Ketua Umum PBB, menyatakan, tawaran dari tim Jokowi-Ma’ruf diterima dengan kapasitasnya sebagai pengacara. Namun, PBB belum menentukan dukungan pada Pemilihan Presiden 2019.

Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noor mengatakan, partainya baru akan menentukan dukungan pada Pilpres 2019 akhir tahun ini. PBB akan menggelar rapat koordinasi nasional untuk menampung aspirasi kader. “Sekarang kami masih melihat kanan kiri ini yang mana yang baik untuk kami berikan dukungan,” ujar Ferry, Rabu (7/11/2018).

Kesediaan Yursil menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf dalam konteks profesionalitas dia sebagai advokat, tidak ada yang salah. Sebagai advokat, siapa pun yang berperkara berhak mendapatkan pembelaan dan menunjuk pengacara. Namun dengan kapasitasnya sebagai ketua umum PBB sekaligus tokoh sentral yang terpersonifikasi di partai itu, apa pun aktivitas Yusril seringkali dimaknai sebagai bagian dari sikap PBB.

Di luar itu, langkah Yusril ke Jokowi juga merupakan bagian dari gengsi politik dirinya sebagai ‘tokoh besar’ setelah menurut pengakuannya tak merasa “disambut” Prabowo. Ia menyebut selama ini apa yang telah diupayakan PBB mendukung total Prabowo dan Sandi sudah dibuktikan. Namun, kata dia, Gerindra tidak bisa membantu PBB mensinergikan strategi pemilu legislatif mendatang. Ini menjadi alasan Yusril beralih ke Jokowi, tujuannya bisa ditebak: ingin menyelamatkan eksistensi PBB sekaligus menunjukkan bahwa Yursil bukan tokoh sembarangan.

Pragmatisme Yusril, Membawa Untung atau Rugi bagi PBB?

Jika pada akhirnya, Yusri dan PBB resmi melabuhkan dukungan politiknya ke Jokowi-Ma’ruf Amin, tentu ada untung-ruginya. Seperti diketahui, PBB saat ini sedang bekerja keras untuk mendapatkan hasil maksimal pada Pemilihan Legislatif (Pileg). PBB setidaknya membutuhkan parliamentary threshold empat persen agar bisa mendudukkan calonnya di kursi DPR. Angka itu dinilai sulit didapat sebab berkaca pada Pileg 2014 PBB tidak mampu meraih angka tersebut.

Pada Pemilu 2014, PBB meraih 1,46 persen, menyebabkan saat ini tidak ada wakil PBB di DPR. Dilihat dari perolehan suara sejak 1999, pendapatan suara PBB  juga tidak besar. Partai berlambang bulan dan bintang itu meraih 2 persen pada Pemilu 1999, 2,62 persen pada 2004, 1,7 persen pada 2009, dan 1,46 pada Pemilu 2014. Dengan raihan suara itu, PBB layaknya partai gurem ditengah-tengah pagelaran demokrasi lima tahunan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya basis massa yang kuat.

Kemudian, hingga saat ini PBB masih bergantung pada satu figur, yakni Yusril. Minimnya alternatif-alternatif program dari PBB menyebabkan partai ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Selain itu, PBB juga sulit menggaet calon legislatif yang potensial sehingga sulit mendapatkan parliamentary threshold. Dalam survei LSI, PBB termasuk salah satu partai yang diprediksi tak lolos ke senayan karena tak mencapai parliamentary threshold.

Oleh karenanya, PBB nampaknya sadar, dan mulai berbenah untuk mendapatkan target itu. Salah satu cara untuk mendongkrak suara PBB adalah turun gelanggang dengan mendukung salah satu kandidat pasangan capres-cawapres. Cara pragmatisme seperti dalam politik adalah hal yang wajar. PBB membutuhkan ruang tampil yang lebih besar agar bisa eksis. Mereka berharap dapat limpahan bujet, efek ekor jas, dan tentu saja jabatan dari koalisi.

Fenomena ini dalam tipologi partai politik bisa disebut dengan match-all party. Menurut Richard Gunther dan Larry Diamond dalam Species of Political Parties, fenomena match-all party bisa dilihat dari tiga kondisi. Yang pertama, adanya ketiadaan basis massa atau modal sosial yang kuat sebelumnya. Yang kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap eksistensi figur. Dan yang ketiga, pemanfaatan berbagai potensi untuk peroleh keuntugan baik pada dimensi citra maupun material.

Pragmatisme politik ini dapat diamati dari pola koalisi dan perubahan dalam koalisi, utamanya pasca-reformasi. Dalam konteks Yusril, bisa jadi ada tiga hal yang ingin dicari olehnya. Yusril berharap bahwa dukungannya untuk Jokowi akan memberikan coattail effect terhadap PBB, apalagi PBB sedang berjuang untuk mendapatkan parliamentary threshold minimal empat persen. Dengan bergabung kepada kubu Jokowi, hal itu sedikit banyak akan meringankan pekerjaan PBB.

Kepentingan selanjutnya adalah jabatan-jabatan tertentu yang akan dijanjikan kepada Yusril. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam sistem presidensial dengan multi partai seperti di Indonesia, melazimkan bagi-bagi jatah menteri dalam kabinetnya. Kondisi itu terlihat dalam kabinet Jokowi saat ini dengan koalisi partai gemuk.

Yusril saat bersama Jokowi

Dan yang ketiga adalah perihal biaya yang didapatkan dari jasa pengacara itu sendiri. Meski Yusril sudah mengatakan bahwa jasanya dibayar dengan gratis alias ‘probono’, namun hal itu masih bisa disangsikan. Apalagi, dalam situasi politik kita mengenal adagium no free lunch kan? Artinya besar kemungkinan kesepakatan politik ini memberikan simbiosis mutualisme bagi kedua belah pihak.

Pun begitu, dilihat dari basis pemilih PBB yang cenderung anti-Jokowi dan secara histros PBB sebagai “trah Masyumi” yang punya jejak pertentangan dengan partai nasionalis (utamanya PNI dan Bung Karno), manuver Yusril tersebut tampaknya lebih banyak mudaratnya.

Di sisi elektoral, kelangsungan PBB di Pemilu 2019 pun bisa berbahaya sebab akan ditinggalkan oleh basis pemilih utamanya. Di sisi organisasi, langkah Yursil bisa memantik perpecahan. Kabarnya, saat ini di internal PBB bahkan mengalami gejolak internal. Gejolak tersebut, muncul terutama dari caleg yang anti terhadap Jokowi.

Nada kekecewaan misalnya disuarakan kader PBB yang sekaligus Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Hasan Bamukmin. Dia menuturkan, keputusan Yusril untuk menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf adalah pengkhianatan. Meski keputusan ini dia ambil atas nama pribadinya. Sikap Yusril, kata dia, membuat marah kader PBB. Hampir sebagian besar calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Bulan Bintang merasa ditipu dengan sikap Yusril ini.

Kekcewaan basis pemilih dan kader PBB sangat beralasan. Sebab, sebagian besar massa dan kader PBB punya akar ideologi dan latar belakang yang tak sejalan dengan watak pemerintahan Jokowi. Setidaknya ada dua basis massa PBB yang utama saat ini, yaitu: pertama, eks-kader Masyumi dan keturunannya yang meskipun jumlahnya terbatas, tetapi dikenal militan.

Di basis pemilih pertama ini, Masyumi punya sejarah perlawanan politik dengan PNI yang berujung pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno. Dendam politik dan perbedaan ideologis tersebut masih terawat hingga kini. PDIP meski tak sama dengan PNI, ataupun Jokowi yang tak serupa dengan Bung Karno, namun dianggap punya pertalian idelogi dengan PNI, terlebih Ketua Umum PDIP Megawati juga anak biologis dari Bung Karno.

Kedua, kelompok alumni gerakan 212, termasuk beberapa anggota FPI dan HTI. Kedua kelompok terakhir ini melabuhkan aktualisasinya lewat PBB karena adanya ancaman terhadap ormas Islam dan pembekuan HTI oleh pemerintah Jokowi, juga PBB dinilai partai yang paling terang mengusung “Syariat Islam”. Kelompok pemilih ini punya catatan panjang perselisihan dengan pemerintah. Dan, bergabungnya kelompok ini ke PBB salah satunya bagian dari jihad politik serta hasrat #2019 Ganti Presiden.

Singkat kata, Kedua basis utama pemilih PBB tersebut jika dilihat profilnya secara ideologis dan histroris, tak sejalan dengan pemerintahan saat ini. Pilihan Yusril menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf Amin meski belum tentu sebagai bentuk dukungan PBB, akan membawa konsekuensi politik. Di titik ini PBB dipertaruhkan, setidaknya di Pemilu 2019 mendatang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here