Etnis Cina dalam Politik Indonesia (2)

Upaya Etnis Cina untuk Konsolidasi Kekuasaan

0
652
Ilustrasi: Zhou Enlai (berdiri, kedua dari kiri) dan Sunario (duduk, kanan) bertemu pada tahun 1955. Foto: wikipedia

Nusantara.news – Perjanjian kewarganegaraan ganda Indonesia – Cina adalah perjanjian bilateral antara Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia tentang kewarganegaraan ganda warga Cina-Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani oleh Zhou Enlai, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Cina dengan Sunario, Menteri Luar Negeri Indonesia pada tanggal 22 April 1955 semasa Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung. Pasca ratifikasi oleh kedua belah pihak, perjanjian ini diberlakukan tanggal 20 Januari 1960 setelah bertukar dokumen ratifikasi di Beijing namun dibatalkan oleh Orde Baru pada tahun 1967.

Dalilnya adalah prinsip “Jus Sanguinis” atau Keturunan, di mana setiap anak yang memiliki orang tua (bapak dan ibu) Cina secara legal atau tidak legal di manapun tempat lahirnya dia menjadi warga negara Indonesia sekaligus Cina. Sebagian warga Cina nasionalis menolak “naturalisasi” Undang-undang Kewarganegaraan Cina tahun 1929 itu.

Pada saat Seskoad II tahun 1966 diadakanlah diskusi, salah satu yang dibahas adalah tentang perjanjian tersebut. Diskusi dilakukan karena adanya KAP Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September) 1965 yang berekses pada etnis Cina yang ketika itu dituduh antek Komunis.

Pembicara dari etnis Cina pada diskusi tersebut adalah Lie Tjoe Tat dan Sindhunata, mereka menekankan dibedakannya antara WNI (Warga Negara Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing) Cina. Hal ini memperlihatkan tekad etnis Cina atas kesetiaan pada NKRI. Sementara itu, etnis Arab sudah melakukannya yang dilakukan oleh kakek Anies Baswedan, Baswedan, pada saat RI diproklamasikan pada tahun 1945. Selain itu, karena memang etnis Arab beragama Islam sehingga lebih cepat proses asimilasinya.

Seminar tahun 1966, hanya memutuskan bahwa RRT (Republik Rakyat Tiongkok) diganti RRC (Republik Rakyat Cina), warga Cina diganti dengan etnis Cina. Hal ini agar tidak terjadi superioritas dari suatu kelompok warga di Indonesia. Padahal bagi orang asal Cina, sebutan Cina berarti penghinaan, karena Sumpah Pemuda 1928 mengistilahkan dengan Tiongkok, bukan Cina, dan disepakati sampai proklamasi tahun 1945. Namun karena suasana Gestapu, keputusan seminar tetap menggunakan istilah Cina yang berlaku sampai sekarang, dan saat itu dikuatkan dengan Surat Edaran Presedium Kabinet RI No. SE-06/Preskab/6/67 tanggal 20 Juni 1967 tentang Instruksi mengganti RRT menjadi RRC dan Keputusan No. 127/U/KET/12/1966 untuk mengganti nama Cina dengan nama Indonesia.

Karena ketakutan, sebagian besar warga Cina, melalui LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa) mendorong percepatan proses asimilasi. Hanya Soe Hok Gie dan Yap Thiam Hien (BAPERKI/Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang sinis terhadap oportunisme sebagian etnis Cina di Indonesia kala itu.

“Itu hanya karena takut, bukan dari hatinya, buktikan saya tetap dengan nama Cina tapi lebih nasionalis mana dibanding etnis Cina yang bernama Indonesia,” kata Soe Hok Gie. Gie juga berdebat dengan kakaknya (Soe Hok Djien) yang mengganti nama menjadi Arif Budiman.

Hubungan diplomatik RI – RRC pasca 1965

Hubungan diplomatik RI-Cina memburuk pasca 1965, bahkan RI membuka hubungan dagang dengan Taiwan yang membuat RRC semakin geram. Adalah PT Berdikari sebagai perintis melalui pengusaha Amran Zamzami dan Njoo Han Siang, namun itu pun batal karena Taiwan bakal memberi kredit senilai USD 20 juta dengan syarat jika RI menarik hubungan diplomatiknya dengan RRC.

Mayjen TNI (Purn) Suhardiman (SOKSI/Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) mengambil inisiatif didukung Kolonel Soedjono Hoemardani bersama Jusuf Wanandi. Njoo membentuk National Development Corporations (NOC), menghimpun modal dari etnis Cina, namun ternyata berasal dari kelompok Kuomintang (Partai Nasionalis Tiongkok). Sikap RI melalui Menteri Luar Negeri dipertegas hanya mengakui politik ‘Satu Cina’, yakni RRC walaupun sudah sempat ada kuasa dagang Taiwan di Jakarta. Kedutaan Besar RI di Taiwan didemo oleh warga Cina dan dibalas dengan demo serupa yang lebih dahsyat oleh KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), Laskar Ampera ARH (Arief Rachman Hakim), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) dengan mendobrak pintu Kedutaan Besar RRC pada 1 Oktober 1967.

Terjadi perkelahian antara demonstran dengan staf Kedutaan Besar RRC, mobil dan furniture dibakar, sehingga menimbulkan korban luka-luka. Hubungan diplomatik sempat terputus karena terjadi demonstrasi anti-Cina di seluruh Indonesia.

Tanggal 6 Desember 1967 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Isinya adalah seluruh perayaan etnis Cina harus dilakukan di ruangan tertutup untuk perayaan Imlek, Cap Go Meh, dan Peh Cun, berikut juga Barongsai dan Ca Liong. Lalu ditindaklanjuti pada 1968 dengan penataan klenteng dan pemberlakuan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Setelah stabilitas nasional pulih (1967-1968), pada tanggal 3 Juli 1968 diterbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA), yang isinya dirumuskan oleh ekonom pimpinan Prof. Sarbini Sumawinata dengan anggota kelompok Mafia Berkeley (Prof. Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan), disupervisi oleh Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo dan Frans Seda.

Sebagai simbol ucapan terima kasih pada Amerika Serikat (AS), perusahaan asing yang memperoleh izin pertama beroperasi adalah PT. Freeport Indonesia (yang dimiliki oleh JP Morgan, Rockefeller, Rothschild, Carl Icahn dkk.), dan izin kedua untuk Caltex di Riau, (cadangan migas No. 2 terbesar pada tahun 1970-an) yang dimiliki oleh mafia Yahudi sang penguasa global tersebut.

Di era Orde Baru, pengusaha Cina mengambil posisi sebagai pedagang, bukan industrialis atau sebagai komprador asing dari perusahaan multi-national corporations (MNC). Dalam waktu singkat mereka mampu menjadi konglomerasi di Indonesia. Hal ini tentu tidak terlepas dari dua orang dekat Soeharto, yakni Liem Sioe Liong dan The Kian Seng (Bob Hasan). Liem dengan The Gang of Four (Liem Sioe Liong, Sudwikatmono, Ibrahim Risjad, Djuhar Sutanto) yang menjadi sokoguru Grup Salim yang memonopoli tepung terigu melalui PT Bogasari Rolling Mills Indonesia (gandum), PT Mega (impor cengkeh), PT Indofood Sukses Makmur (makanan), Indomobil (otomotif), minyak goreng Bimoli, Bank Central Asia/BCA (perbankan) dan sekarang dimiliki Grup Djarum.

Pada tahun 1968, Gubernur Ali Sadikin mengeluarkan izin kasino judi Hwa Hwe di DKI Jakarta pada Atang Latief (Grup Tamara) dan Siaw Foek Soen, ayah dari Jan Darmadi (pendiri Partai Nasdem/anggota Wantimpres) yang membuka judi kasino di Petak Sembilan, Casino NIAC di Jakarta Theater Jl M.H. Thamrin, Jakarta. Seiring itu, pada tahun 1970-an didirikan klub malam, pelacuran dan kasino di sekitar Kota Jakarta Pusat yang bertahan hingga era Kapolri Jenderal Pol. Sutanto (2005 – 2008) yang anti perjudian dan melarang aktivitas tersebut pada tahun 2005.

Pada era Orde Baru, tokoh-tokoh Cina berhimpun di CSIS (politik), yakni Sofyan Wanandi dan Jusuf Wanandi, Prof. Panglaykiem, Prof. Hadi Soesastro, menjadi thinktank Orde Baru karena dua spri  Soeharto (Ali Moertopo dan Sudjono Humardani) bersama Patra Beek (CIA – Vatikan) adalah pendirinya. Kekuatan Katolik Vatikan di bidang migas selama Orde Baru adalah binaan CSIS dan anggota Berkeley, Prof. Subroto.

Ada dua pengusaha Cina yang menikmati era kejayaan migas Pertamina sewaktu dipimpin oleh Ibnu Sutowo, yakni Tondjoe (berdomisili di Singapura) yang dikenal dermawan, dia adalah pengusaha asal Palembang yang dekat dengan Ibnu Sutowo (Direktur Utama Pertamina) ketika menjadi petinggi militer di Sumatera Selatan, melalui PT Tunas menjadi agen Pertamina di Singapura. Posisinya persis seperti PT  Mindo Oil (Nirwan Dermawan Bakrie dan Bambang Trihadmojo) semasa Order Baru atau Petral (Riza Chalid) di era Reformasi/SBY.

Pengusaha lain yang mengenyam uang migas adalah Tirto Utomo (Kwa Sien Biauw), dia terkenal dengan PT Aqua Golden Mississippi (Aqua) yang saat ini sudah diambil alih oleh Danone (MNC), yang bekerja sama dengan Tondjoe di PT Tunas. Pada tahun 1972 juga ada nama William Soerjadjaja untuk proyek besar yang berujung kasus PT Pertamina dalam pembangunan oil village, membangun rumah 400 unit di tanah seluas 400.000 meter persegi.

BLBI juga dinikmati etnis Cina

Dalam politik, etnis Cina berkuasa melalui CSIS yang tokohnya masih kuat dari era Orde Baru hingga Reformasi, dimotori oleh Sofyan Wanandi (Koordinator Staf Khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu). Di bidang bisnis, kita mengenal dia sebagai juru bicara kelompok konglomerat Prasetiya Mulya. Kita memahami di era Orde Baru konglomerat Indonesia memang dikendalikan Soeharto dengan tujuan membangun kelas menengah Indonesia seperti ‘Chaebol’ di Korea. Tapi ternyata berbeda kenyataan, karena mereka bermental oportunistik. Setelah ada currency war (perang nilai mata uang asing) tahun 1997-1998 yang dioperatori George Soros (mewakili pengusaha global), pengusaha Cina setelah memperoleh BLBI sekitar Rp 678 triliun (termasuk bank pemerintah), rata-rata kabur sebagai buronan BLBI.

Mereka di antaranya Syamsul Nursalim (BDNI), Hendra Rahardja (BHS Bank), Sumadikun Hartono (Bank Moderen), Sukanto Tanoto (Uni Bank), Bambang Sutrisno (Bank Surya), David Nusa Widjaja (Bank Servitia), Agus Anwar (Bank Pelita), Lesmana Basuki (Sejahtera Bank Umum), Atang Latief (Bank Bira), Lidya Mochtar (Bank Tamara), Hendra Lim (Bank Global), dan yang terbesar tentu saja Liem Sioe Liong dan Anthony Salim di BCA yang sudah menyelesaikan kasusnya, namun kepemilikan beralih pada orang terkaya di Indonesia saat ini, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono (Grup Djarum).

Pada akhirnya, sikap anasionalisme sebagian besar etnis Cina yang dituduhkan Lie Tjoe Tat dan Sindhunata, dan agar RI tegas menentukan sikap pada dwi-kewarganegaraan etnis Cina berbukti. Di tahun 1965, pro komunis (Soekarno jatuh), 1998 (Soeharto terguling) sehingga loyalitas mereka terhadap NKRI diragukan secara politik, karena sikapnya yang rata-rata oportunistik.

Budaya dagang yang oportunistik One State Two Systems (munafik antara Komunisme dan Kapitalisme) adalah bentuk kelicikan yang berbeda dengan keserakahan melalui kekuasaan yang ditunjukkan kapitalisme global (Yahudi).

Menyikapi soal dwi-kewarganegaraan

Orde Baru ternyata melahirkan oligarki politik di mana kapitalisme mengatur demokrasi melalui kekuasaan otoriter Soeharto. Di era reformasi lebih dalam lagi karena lemahnya kepemimpinan nasional dimana civil society yang menjadi ruh reformasi dibajak oleh kapitalisme yang dikuasai etnis Cina. Di saat bersamaan, negara Cina juga menguat menjadi raksasa ekonomi yang menjerat negara-negara Asia dengan Skema OBOR (One Belt One Road), termasuk Indonesia.

Mengevaluasi tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo, secara bandulan kekuasaan tidak jeli dalam memanfaatkan politik Cina lewat Skema OBOR atau Jalur Sutera Baru. Sementara, negara lain sudah memperoleh manfaat rata-rata lebih dari USD 15 miliar termasuk negara sekaliber Laos dan Sri Lanka.

Pada APBN tahun 2018, Pemerintah menempatkan anggaran pembangunan infrastruktur senilai Rp 400 triliun (sejajar dengan anggaran sektor pendidikan) hampir 20%, tujuannya untuk memancing investasi Cina di Indonesia. Tapi faktanya, kita baru mendapatkan USD 4 miliar untuk BUMN, dan USD 5 miliar untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung yang masih terhambat pembebasan lahan.

Pada level B to B (Business to Business) melalui ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) yaitu bank terbesar Cina, Garuda Indonesia memperoleh USD 1,7 miliar dan PT Aneka Tambang sebesar USD 1,5 miliar.

Seperti halnya Orde Baru, pada era Reformasi pun ternyata hasil pembangunan hanya dinikmati oleh pejabat negara, baik yang ada di pemerintahan maupun di legislatif dan yudikatif melalui jalur hukum dan konglomerat hitam yang mayoritas etnis Cina perantauan (China’s Overseas).

Pada tahun 2012, di Beijing diselenggarakan Overseas Chinese Affairs Office OCAO (Kantor Urusan Luar Negeri Cina) dan China’s Overseas Exchange Association, organisasi yang dibentuk pemerintah Cina untuk penyelenggaraan World Federation of Huaqiao Huaren Associations, menyerukan kepada para taipan di seluruh dunia untuk memperkuat identifikasi kebangsaan Cina. Pada tanggal 2 September 2014 di Beijing, Kementerian Luar Negeri Cina meresmikan Global Emergency Call Center, yaitu perlindungan warga Cina dari bahaya, seperti kurun waktu pasca Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) PKI 1965 – 1967, Solo 1980-an, dan Mei 1998 di Indonesia.

Xi Jinping pada Kongres Partai Komunis Cina (PKC) di Beijing baru-baru ini menekankan tentang “China Great Again” (Cina Kembali Hebat) setelah menjadi No. 1 perdagangan dunia, mencanangkan pada tahun 2035 Cina harus menjadi negara terbesar di bidang ekonomi, politik, dan militer dunia.

Padahal, penguasa global (AS) memprediksi pada tahun 2030 nanti bakal terjadi krisis energi (fosil) karena sudah mempunyai alternatif, Shale Gas. Cina khawatir dengan penduduknya yang hampir berjumlah 1,4 miliar jiwa, di tahun 2020 bisa mencapai hampir 1,8 miliar jiwa, yang membutuhkan energi besar dan juga pangan. Kita mengenalnya dengan istilah energy security (ketahanan energi) dan food security (ketahanan pangan).

Pencanangan ‘Kebangkitan Cina’ menjadi negara Adikuasa sama dengan “jihad” Yahudi dalam Protocol Zion pada awal abad ke-18, serta munculnya tiga Kaisar bisnis penguasa global Rothschild, Rockefeller, dan JP Morgan yang beretnis Yahudi.

Bagaimana dengan bangsa Arya (Jerman), Nippon (Jepang) dan Prusia Tsar Nicholas (Rusia), serta British (Inggris), serta Otoman (Islam-Turki)?

Jadi, politik dwi-kewarganegaraan Cina adalah strategi Cina untuk menempatkan China’s Overseas sebagai partner strategis dalam Skema OBOR di setiap negara Jalur Sutera baru, termasuk Indonesia.

Rancangan UU Dwi Kewarganegaraan yang akan diajukan ke DPR seyogyanya ditolak, karena mempertegas sikap oportunistik sebagian warga Cina di Indonesia. Seperti yang diingatkan oleh Lie Tek Tjeng dan Sindhunata pada Seminar Angkatan Darat tahun 1966. Faktanya terjadi, dan Sukanto Tanoto, salah satu buronan BLBI yang berdomisili di Singapura pada wawancara di TV Cina menyatakan, “Cina adalah ibu kandung, sedangkan Indonesia adalah ibu tiri.”

Keterbelahan sikap Cina adalah ancaman karena aset pribadinya disimpan di luar negeri, khususnya di Singapura. Kita sudah mencoba memberi pengampunan pajak (Tax Amnesty). Hasilnya apa? Jadi, sudah saatnya nasionalisme bangkit! []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here