Mencermati Tekanan Terhadap Rupiah (3)

Upaya Penguatan Rupiah Yang Sia-Sia

2
83
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merambat kemana-mana, termasuk berdampak pada kenaikan beban APBN dan pelebaran defisit APBN 2018.

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah Jokowi belakangan kewalahan dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Berbagai alternatif upaya sudah ditempuh, bahkan BI harus kehilangan cadangan devisa hingga US$12,18 miliar untuk intervensi pasar, namun rupiah tak kunjung menguat.

Adakah alternatif dan inovasi cesplenk yang mampu memperkuat rupiah? Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah, Bank  Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?

Belakangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti orang yang kehabisan akal sehingga mengusulan 50.664 botol minuman keras ilegal asal Singapura yang diamankan Bea Cukai Jawa Timur I untuk dilelang. Alasannya, dana hasil penjualan miras ilegal itu untuk menambah pemasukan negara.

Ini jelas usulan panik karena penerimaan pajak dan cukai jauh di bawah target yang telah ditetapkan, pada saat yang sama pengeluaran APBN 2018 terus bertambah. Sehingga Menkeu terlihat panik, hal yang diharamkan pun terpaksa diusulkan menjadi bagian penerimaan negara. Apa bedanya dengan menghalalkan uang hasil perjudian, pelacuran dan narkoba?

Pemikiran “menteri terbaik dunia” ini ditentang banyak pihak. Praktisi hukum Johan Khan mengingatkan Sri Mulyani untuk tidak menghalalkan segala cara sebagai solusi menutup defisit anggaran.

“Astaghfirullah… Ini solusi defisit anggaran dari Menteri Terbaik Sedunia? Koq kesannya hopeless lalu menghalalkan segala cara? Miras ilegal sitaan ya dimusnahkan donk, jangan malah menambah sumber-sumber haram pendapatan negara,” tegas Johan Khan di akun Twitter @CepJohan.

Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, di akun @jansen_jsp menulis: “Sulit untuk mengomentarinya. Udah mau tenggelam ya gini ini. Terserah ibu ajalah selaku Menteri Keuangan terkece se-Dunia. Asal jangan Narkoba sitaan juga nanti dilelang karena potensi harganya juga tinggi untuk pemasukan Negara bu. Atur-atur sesuka ibu ajalah.”

Upaya tiada hasil

Usulan Menkeu tersebut seolah bentuk frustasi akan tekanan di satu sisi dan keterbatasan penerimaan anggaran di sisi lain.

Sebenarnya pemerintah sendiri sudah memiliki beberapa strategi untuk mengurangi tekanan defisit anggaran maupun pelemahan nilai tukar rupiah.  Menurut Menkeu, pemerintah bersama-sama BI akan terus menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga mata uang rupiah.

Beberapa strategi sudah dilakukan oleh BI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, salah satunya adalah dengan menaikkan suku bunga. Langkah ini diharapkan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sedangkan dari pemerintah akan menjaga disiplin APBN.

Sri Mulyani berhararap seluruh pihak harus meminimalisasi gejolak agar seluruh ekonomi berjalan dengan risiko yang makin kecil. Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih fluktuatif di level Rp14.600 per dolar AS. Artinya, angka ini melebihi target pemerintah dalam APBN 2018 sebesar Rp13.400 per dolar AS.

Menurut Menkeu mengatakan faktor utama penyebab melemahnya nilai tukar rupiah adalah kebijakan ekonomi pemerintah dan bank sentral AS terkait perbaikan data ketenagakerjaan dan inflasi di Amerika Serikat. Pemerintah juga berusaha menggenjot investasi dengan memangkas sejumlah kemudahan berinvestasi maupun pemotongan fiskal seperti tax holiday, maupun kemudahan lainnya. Namun investasi yang masuk masih jauh dari harapan.

Sementara itu, terkait dengan kenaikan suku bunga tersebut, pada Rapat Dewan Gubernur yang dilaksanakan pada 6-17 Mei 2018 akhirnya memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 dan 50 basis poin menjadi 5,25%.

Selain menaikkan suku bunga acuan, BI juga menggelontorkan cadangan devisa hingga US$12,18 miliar atau setara Rp176,61 triliun dengan kurs Rp14.500 per dolar AS. Meskipun demikian, rupiah terus melemah bolak-balik mendekati level Rp15.000 per dolar AS. Itu sebabnya Presiden Jokowi menggelar Rapat Terbatas untuk membahas alternatif lain agar cadangan devisa tidak benar-benar habis hanya untuk intervensi.

Belakangan sempat ada gagasan dari Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk menarik dana hasil ekspor (DHE) yang parkir di Singapura, Hong Kong, Makau, maupun negeri tax haven country lainnya.

Alasan Darmin cukup masuk akal, karena ia menduga ekonomi Indonesia mengalami kebocoran. Hal itu lantaran devisa hasil ekspor tidak seluruhnya kembali ke dalam negeri.

“Dalam kaidah ekonomi kalau devisanya tidak masuk itu bocor. Sehingga, itu mengurangi cadangan devisa juga mengurangi kemampuan penambahan uang beredar,” kata Darmin dalam “Business Lunch: Waspada Ekonomi Indonesia di Tahun Politik” beberapa waktu lalu.

Menurut Darmin, DHE tidak seluruhnya kembali ke dalam negeri. Berdasarkan data BI, cadangan devisa pada akhir Juni 2018 adalah sebesar US$119,84 miliar atau terus menurun sejak Desember 2017 di level US$131,98 miliar. Sebagai salah satu sumber penerimaan devisa, hanya 90% DHE yang dilaporkan ke bank domestik. Sementara, hanya sekitar 15% yang dikonversi menjadi rupiah.

Meski begitu, Darmin berpendapat, Indonesia tak bisa memaksa seluruh DHE kembali ke Indonesia. Hal ini lantaran Indonesia menganut rezim devisa bebas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa.

“Kalau 100% valasnya masuk ke BI, kemudian rupiah yang diciptakannya akan menciptakan pertumbuhan,” kata Darmin.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia adalah negara yang longgar dalam aturan lalu lintas devisa. Ia menyebut, negara seperti Thailand dan Singapura justru memiliki aturan yang lebih ketat.

“Kita tidak surrender seperti di Thailand. Kalau di Thailand, surrender artinya kalau Anda di Thailand ekspor barang-barang semua dolarnya masuk ke bank sentral dan keluarnya baht,” ujar JK.

Menurut JK, untuk memperbaiki ketahanan devisa, Indonesia perlu turut memperbaiki aturan yang berlaku selain juga mendorong ekspor serta menurunkan impor. Jadi, tidak hanya kita perlu meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, tapi juga dibutuhkan aturan yang lebih baik.[]

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here