Upaya Penyelamatan BPJS Kesehatan

0
83
Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris sangat senang karena Kementerian Keuangan kembali akan menyuntik dana segar untuk mengatasi tunggakan pinjaman kepada mitra senilai Rp5,6 triliun. Namun Kementerian Keuangan membantah akan menyuntik dana segar sebesar itu, Kementerian Keuangan malah minta BPKP mengaudit kembali BPJS Kesehatan.

Nusantara.news, Jakarta – Sejak diluncurkan pada 2014 hingga saat ini, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hampir selalu mengalami kendala dari sisi finansial. Masalah muncul karena adanya ketidakseimbangan (mismatch) antara pendapatan dengan besarnya beban yang harus dikeluarkan. BPJS Kesehatan sebagai operator dari Dana Jaminan Sosial (DJS) yang merupakan bagian dari JKN selalu mengalami defisit keuangan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada 2014, pendapatan yang diterima sebesar Rp41,51 triliun, sedangkan beban yang harus ditanggung sebesar Rp44,82 triliun, artinya terjadi defisit sekitar Rp3,31 triliun. Pada 2015, angka defisit membengkak menjadi Rp9,07 triliun.

Pada 2016, angka defisit BPJS Kesehatan sedikit turun menjadi Rp8,56 triliun. Sementara defisit pada 2017 tercatat sebesasr Rp9,75 triliun, sehingga total defisit sampai akhir 2017 sebesar Rp25,5 triliun. Pada 2018 defisit keuangan BPJS diperkirakan mencapai Rp10 triliun.

Berkaca dari kondisi di atas, maka memang sudah selayaknya program JKN ini dipertahankan. Presiden Jokowi sudah menunjukkan komitmennya terhadap layanan asuransi kesehatan bagi masyarakat dan mengintegrasikan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga saat ini dikenal istilah JKN-KIS.

Persoalannya adalah apakah defisit yang trendnya semakin membengkak tersebut akan dibiarkan saja? Hal inilah yang harus dicarikan solusinya agar pelaksanaan program JKNKIS ke depan semakin lancar.

Upaya penyelamatan

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menuturkan, BPJS Kesehatan dihadapkan pada premi atau iuran yang terlalu rendah dan klaim yang sangat tinggi. Tanpa adanya perbaikan dari sisi iuran dan mekanisme klaim, maka BPJS Kesehatan, akan terus membutuhkan suntikan dana dari pemerintah.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan terlalu rendah, di bawah keekonomian terutama untuk peserta mandiri. Padahal dari sisi klaim, klaim terbesar itu dari penyakit katastropik yang kebanyakan diderita peserta mandiri, bukan klaim dari perserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Klaim dari peserta PBI yang mencapai 110 juta, menurut Irvan, nyatanya justru lebih kecil dibandingkan peserta mandiri. Pasalnya, kendati jumlah perserta mandiri terbilang belum banyak, rata-rata peserta mandiri menggunakan fasilitas BPJS untuk pengobatan penyakit katastropik, seperti jantung, stroke, ginjal, kanker yang menyedot biaya besar.

“Jadi yang klaim paling banyak itu justru orang-orang yang bukan dibayari pemerintah dan bukan penerima upah,” demikian Irvan mengungkapkan.

Mau tidak mau, Irvan menyarankan, BPJS Kesehatan perlu menaikkan iuran bagi peserta mandiri. Selain itu, BPJS Kesehatan juga perlu menerapkan cost sharing (pembagian biaya) kepada peserta, khususnya peserta mandiri untuk pengobatan jenis penyakit katastropik.

“Ini yang saat ini sudah diterapkan di Amerika Serikat dan Jerman,” jelas dia.

Tanpa itu, Irvan memprediksi, beban BPJS Kesehatan akan terus membengkak. Dia pun memperkirakan hingga 2019, BPJS Kesehatan akan terus mengalami defisit anggaran sekitar Rp8 triliun hingga Rp10 triliun yang harus ditambal dari APBN.

Ada beberapa faktor yang diduga menjadi akar permasalahan dari defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. Pertama, banyak sekali peserta program ini yang mendaftar ketika mereka sudah berada dalam kondisi sakit. Artinya keputusan untuk ikut sebagai peserta lebih merupakan tindakan kuratif, bukan preventif.

Padahal idealnya keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, baik BPJS Kesehatan maupun asuransi kesehatan swasta/komersial adalah sebagai upaya berjaga-jaga ketika suatu saat yang bersangkutan terkena suatu jenis penyakit tertentu yang membutuhkan perawatan.

Kedua, iuran yang dibayarkan peserta saat ini menurut hasil kajian angkanya belum ideal. Untuk masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI), premi yang dibayarkan hanya sebesar Rp23.000 per bulan.

Padahal menurut hitungan aktuaria, angkanya seharusnya Rp36.000 per bulan. Hal yang sama terjadi untuk kelas 3 non-PBI dan kelas 2. Untuk kelas 3 non-PBI, saat ini iuran per bulan sebesar Rp25.500 per bulan, idealnya 53.000 per bulan. Kelas 2 sebesar Rp51.000 dari yang seharusnya Rp63.000 per bulan.

Angka yang sudah sesuai hanya untuk peserta kelas 1 yaitu sebesar 80.000 per bulan. Adanya selisih yang cukup besar antara besaran premi yang dibayarkan dengan ”harga keekonomiannya”, menjadikan defisit terus membengkak. Ketiga, disinyalir banyak peserta yang menunggak premi/iuran bulanan.

Ketiga, menaikkan iuran kepesertaan dan atau mengurangi manfaat dan jenis layanan yang bisa difasilitasi BPJS Kesehatan. Secara teoritis hal ini relatif mudah dilaksanakan dan akan sangat membantu menambal defisit keuangan di BPJS Kesehatan. Keempat, ada usulan untuk menambal defisit dengan memakai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menjelaskan, peningkatan iuran dan pengurangan manfaat bukan opsi yang dapat diambil pihaknya saat ini guna mengatasi defisit anggaran.

Oleh karena itu, pihaknya menurut dia, pihaknya tengah mengkaji delapan opsi bauran guna menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Saat ini sedang dipersiapkan opsi bauran sebanyak delapan opsi untuk memastikan sustainabilitas program JKN KIS tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan iuran,” Nopi menambahkan.  

Keempat, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang khusus diperuntukkan untuk program JKN. Ketiga, pembagian beban biaya yang lebih efektif dan efisien ke asuransi pemerintah, PT Jasa Raharja (Persero).

Kelima, peninjauan beban pembiayaan penyakit akibat kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, kajian itu tengah dibahas bersama antar Kementerian/Lembaga (K/L), mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Pembahasan yang akan berada di bawah pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tersebut, diharapkan dapat diberlakukan mulai tahun depan.

Dsamping itu, menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkomitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat, termasuk mengantisipasi persoalan pendanaan BPJS Kesehatan secara bersama.

Antisipasi kebocoran anggaran dan penggunaan APBN sebagai jurus menutup defisit, menurut dia, juga sebenarnya telah diproyeksi sejak awal penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS.

“Angka defisit ini diantisipasi bersama, termasuk pilihan dan komitmen Presiden Jokowi untuk mengatasi defisit tersebut melalui anggaran negara,” terang Nopi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara belum lama ini menjelaskan, pemerintah pada tahun depan memang tidak mengalokasikan lagi PMN guna menambal defisit BPJS Kesehatan.

Alasannya, sebagai pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS wajib mengelola keuangan dengan baik dan sehat.

BPJS Kesehatan pun diharapkan lebih gencar dalam membidik peserta mandiri jaminan sosial yang masih memiliki potensi sangat besar. Dengan demikian, iuran dari para peserta mandiri dapat membantu pemasukan BPJS Kesehatan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here