US Shutdown : Trump dan Demokrat Saling Menyalahkan

1
144
US Capitol Building, tempat berkantornya anggota Kongres (DPR dan Senat) Amerika Serikat di Washington DC Foto Wikipedia

Nusantara.news, Washington – Sejak penghentian pegawai yang bertugas di pelayanan public di Amerika Serikat (AS) atau dikenal dengan istilah US Shutdown pada Oktober 2013 di era Presiden Barrack Obama, kini US Shutdown berulang di era pemerintahan Presiden Donald Trump tepat satu tahun sejak pelantikannya.

Penyebabnya tak lain adalah tidak disetujuinya Rancangan Anggaran Tahunan Pemerintahan AS oleh Kongres, Sesuai UU AS setiap Rancangan Anggaran memerlukan dukungan 60 suara di Kongres. Namun hingga Jumat (19/1) tengah malam Rancangan Anggaran yang mestinya disetujui oleh Kongres sejak 1 Oktober (dimulainya tahun anggaran pemerintahan federal) tahun lalu gagal diwujudkan.

Maka, sejak Sabtu (20/1) dini hari pukul 00.01 waktu setempat atau pukul 05.01 waktu internasional GMT, pemerintah AS menyatakan shutdown untuk sejumlah pelayanan publik yang tidak menyangkut keselamatan dan keamanan warga negara.

Saling Menyalahkan

Presiden Trump dan Partai Demokrat saling menyalahkan. Trump menuduh Demokrat menempatkan politik di atas kepentingan rakyat Amerika. Sebaliknya Demokrat menuding Trump menolak usulan bipartisan (lintas partai) tentang berbagai rancangan Undang-Undang yang membuat tidak ada titik temu di antara keduanya.

Toh demikian, baik pemimpin Kongres dari Republik maupun Demokrat telah mengumumkan kepada publik keduanya akan terus berbicara. Kepala Anggaran Gedung Putih juga optimis akan ditemukan sebuah resolusi sebelum hari Senin (22/1) nanti.

Apabila resolusi tetap gagal disepakati akan ada ratusan ribu pekerja federal yang dipaksa cuti tanpa mendapat jaminan pendapatan. Penutupan pemerintah terakhir terjadi pada Oktober 2013 yang berlangsung selama 16 hari. Sebelumnya penutupan pemerintah juga pernah terjadi pada 1978, 1995 dan 1996.

Namun inilah untuk pertama kalinya terjadi, saat pemerintah yang berkuasa didukung oleh partai mayoritas di parlemen gagal menyepakati rancangan anggaran tahunan, atau kalau di Indonesia disebut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebab Partai Republik yang terbelah tidak semua menyetujui beberapa rancangan Undang-Undang yang diusulkan Trump seperti Reformasi Imigrasi, anggaran untuk tembok perbatasan dan dihapuskannya subsidi anggaran kesehatan untuk anak-anak miskin.

Partai Republik menginginkan dana untuk keamanan perbatasan – termasuk biaya pembangunan dinding perbatasan – dan reformasi imigrasi serta peningkatan pengeluaran militer. Sebaliknya Demokrat secara tegas menuntut perlindungan dari ancaman deportasi atas lebih dari 700 ribu imigran berdokumen yang memasuki AS saat berusia anak-anak.

Sebenarnya Partai Republik sudah menawarkan negosiasi dalam bentuk perpanjangan selama 6 tahun untuk program asuransi kesehatan untuk anak-anak di keluarga berpenghasilan rendah. Namun Demokrat menginginkan program itu diperpanjang secara permanen. Akhirnya RUU APBN AS itu gagal ditandatangani Trump hingga Jumat tengah malam karena terganjal di Kongres.

Trump menuding Demokrat “lebih peduli dengan imigran gelap daripada dengan militer dan keamanan perbatasan di selatan kita yang berbahaya.”

Tapi Chuck Schumer, pimpinan Senator Demokrat di Kongres gantian menyalahkan Trump yang telah menolak dua kesepakatan kompromi bipartisan dan tidak “mendesak partainya di Kongres.”

Kunci Permainan

Perundingan di kedua majelis Kongres berlanjut pada Sabtu (20/1) kemarin. Partai Republik dan Partai Demokrat di DPR dan Senat kembali berunding untuk setidaknya menyepakati Undang-Undang untuk pengeluaran jangka pendek hingga 16 Februari 2018 nanti. Hingga berita ditulis belum terlihat adanya kesepakatan untuk Undang-Undang jangka pendek itu.

Kunci permainan ada di tangan pimpinan Senat Demokrat Chuck Schumer dan Presiden Donald Trump itu sendiri. Apabila tidak segera ditemukan titik temu di antara keduanya, shutdown pelayanan publik secara parsial yang dimulai pada Sabtu kemarin akan terus berlanjut.

“Negosiasi dengan Presiden Trump seperti bernegosiasi dengan Jeli-O,” ucap Schumer saat gagal menemukan titik temu setelah bertemu Trump pada Jumat kemarin lusa. Padahal yang dirundingkan adalah nasib imigran berdokumen yang dibawa orang tuanya ke AS sejak usia bocah yang dibarter dengan pembiayaan tembok perbatasan.

Sedangkan Direktur Pengelolaan dan Anggaran Pemerintah Mick Mulvaney dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih mengatakan dengan versi yang lain lagi. Dalam pandangannya Schumer menawarkan anggaran untuk dinding perbatasan sebesar 1,6 miliar dolar AS yang dianggap Trump kekecilan.

Namun Schumer membantah keterangan Mulvaney yang disebutnya tidak berada di dalam ruangan saat dirinya bertemu Trump. Jadi, Mulvaney tidak tahu yang sebenarnya. “Yang benar adalah Trump menulis angka di atas meja dan kami mengambilnya.” Jadi jumlah 1,6 miliar dolar AS itu yang ditawarkan Trump kepada Schumer.

Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kepada pers, bahwa Presiden tidak akan menegosiasikan reformasi imigrasi sampai Demokrat berhenti main politik dan membuka kembali pemerintahan. “Tidak mungkin bernegosiasi dengan target yang terus bergerak,” ujar Sarah Sanders.

Namun karena Kongres telah gagal menyepakati perpanjangan yang akan mempertahankan pendanaan hingga 16 Februari, itu berarti banyak badan-badan federal yang akan ditutup untuk bisnis sejak Sabtu pukul 00,01 kemarin.

Sebagian besar staf di departemen perumahan, lingkungan, pendidikan dan perdagangan akan tinggal di rumah pada hari Senin. Setengah dari pekerja di departemen perbendaharaan, kesehatan, pertahanan dan transportasi juga tidak akan bekerja.

Proses pengiriman visa dan paspor juga bisa ditunda, dan beberapa monumen nasional, termasuk Patung Liberty New York, telah ditutup.

Namun layanan penting yang melindungi “kehidupan atau harta benda manusia” akan terus berlanjut, termasuk keamanan nasional, layanan pos, pengendalian lalu lintas udara, layanan medis rawat inap, pengobatan rawat jalan darurat, bantuan bencana, penjara, perpajakan dan pembangkitan listrik.

Kesimpulannya, Pemerintahan Donald Trump yang sudah berusia satu tahun akan terus dihadapkan oleh gejolak politik yang membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here