US Shutdown Berlanjut, Ratusan Ribu Pekerja Dirumahkan

0
405
Patung Liberty terlihat melalui pagar dermaga feri menyusul penutupan pemerintah Amerika Serikat di Manhattan, New York, Amerika Serikat, Minggu (21/1). ANTARA FOTO/REUTERS/Shannon Stapleton/djo/18

Nusantara.news, Washington – Hingga minggu tengah malam tidak tercapai kesepakatan tentang RUU Pengeluaran Pemerintah Federal di antara Senat Republik dan Demokrat yang tidak setuju pengeluaran untuk Reformasi Imigrasi dan anggaran pembangunan tembok perbatasan Meksiko.

Akibatnya ratusan ribu pekerja pemerintahan Federal sejak Senin (22/1) ini dirumahkan hingga tercapai kesepakatan RUU Pengeluaran Pemerintah Federal (sejenis APBN di Indonesia) yang akan kembali dibahas di Kongres pada Senin ini. Sejumlah pekerja harian yang gajinya dibayar per minggu tidak bisa dibayarkan gajinya karena kantor pelayanan gaji tidak buka.

Toh demikian layanan yang menyangkut keselamatan manusia dan keamanan nasional, seperti bandar udara, rumah sakit, sipir penjara dan lainnya masih dibuka.

Dampak penutupan kantor-kantor pelayanan pemerintah Federal sudah dirasakan oleh calon wisatawan yang hendak berkunjung ke Patung Liberty. Monumen itu sudah ditutup sejak hari Minggu (21/1) kemarin. Namun Gubernur New York Andrew Cuomo menjanjikan dana segar dari kas pemerintah daerahnya untuk membayar tagihan pekerja harian dan membuka kembali tempat-tempat wisata yang populer.

Perundingan Alot

Perundingan yang alot tentang RUU Pengeluaran Pemerintah Federal sudah dimulai sejak Jumat (19/1) lalu. Hingga batas waktu yang ditentukan tidak tercapai kesepakatan sehingga pemerintah mengumumkan US Shutdown untuk sejumlah pelayanan publik sejak Sabtu (20/1) dini hari, tepat pukul 00.01 atau 05.01 GMT.

Padahal RUU yang dibahas bukan pengeluaran anggaran sepanjang tahun 2018, melainkan anggaran yang harus dikeluarkan untuk keperluan hingga 16 Februari 2018, termasuk di antaranya rencana pengeluaran untuk imigrasi yang tidak disetujui oleh Demokrat dan Republik Demokratik (sempalan dari Partai Republik).

Upaya mencapai kompromi gagal dilakukan hingga Minggu (21/1) malam, sehingga pelayanan publik untuk hal-hal yang tidak menyangkut keselamatan manusia tetap ditutup pada hari Senin (22/1) ini.

Berdasarkan peraturan Senat AS, untuk pengesahan RUU dibutuhkan 60 suara di antara 100 suara dari keseluruhan anggota Senat. Partai Republik sekarang ini hanya memiliki 51 anggota Senat sehingga membutuhkan sedikitnya 9 suara dari Partai Demokrat.

Demokrat menginginkan Presiden Trump untuk berunding tentang Reformasi Imigrasi yang dicanangkannya sebagai bagian dari kesepakatan anggaran. Namun Partai Republik mengatakan tidak ada kesepakatan yang berhasil dirundingkan sehingga pelayanan beberapa kantor pemerintahan Federal untuk sementara ditutup hingga tercapai kesepakatan di antara keduanya.

Partai Republik menginginkan dana untuk pengamanan perbatasan. Termasuk biaya pembangunan dinding perbatasan yang memisahkan wilayah AS an Meksiko, reformasi imigrasi dan peningkatan anggaran militer termasuk di antaranya pembelian 17 unit helikopter Hawk yang akan dihibahkan ke Arab Saudi.

Pada hari Sabtu (20/1) kemarin lusa, Presiden Donald Trump melemparkan wacana perlunya pemungutan suara mayoritas sederhana (50% + 1) untuk mengakhiri. Tawaran Trump ini pun belum tentu bisa dimenangkannya karena dari setiap pemungutan pihaknya hanya meraih suara antara 49 hingga 50 yang berarti ada 1 atau 2 Senator Republik yang membelot.

Dampak US Shootdown

Namun yang jelas, dengan adanya penutupan sebagian kantor federal berarti secara sepihak pekerja pemerintah Federal, meskipun memiliki kantor tersendiri, diharuskan cuti tanpa bayaran.

Sebagian besar staf di Departemen Perumahan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan Perdagangan akan tinggal di rumah. Begitu juga dengan setengah pekerja di Departemen Perbendaharaan, Kesehatan, Pertahanan dan Transportasi juga akan dirumahkan. Proses pembuatan paspor dan visa tidak akan dilayani di hari penutupan.

Para pekerja di Staf Kepresidenan Gedung Putih berencana membuat taman nasional tetap terbuka untuk umum. Sepertinya para staff Presiden Trump itu akan mengulang kasus penutupan kantor (US Shutdown) yang membuat para pekerja unjuk rasa di taman yang mendesak Kongres segera membuat kesepakatan terkait RUU Pengeluaran Pemerintah Federal.

Dampak langsung dari belum ditanda-tanganinya RUU Pengeluaran pemerintah oleh Presiden Donald Trump setelah disetujui oleh Senat adalah batalnya acara peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Trump. Perjalanan Presiden Trump ke World Economic Forum di Davos, Swiss, Minggu (28/1) pekan depan juga belum jelas anggarannya.

Pada penutupan sebagian kantor pelayanan pemerintah Federal selama 16 hari pada 2013 lalu diperkirakan potensi kerugian senilai 2 miliar dolar AS yang hilang dan menyebabkan efek negatif bagi perekonomian AS.

Saling Menyalahkan

Namun yang jelas, berbeda dengan kasus US Shutdown 2013, ini untuk pertama kalinya Presiden yang didukung oleh suara mayoritas di Parlemen gagal mengesahkan UU. Dalam beberapa kali pemungutan suara, Republik hanya meraih suara 49 hingga 50, sehingga suaranya tidak cukup untuk menyetujui pengesahan RUU.

Penyebabnya tak lain karena Demokrat ngotot memperjuangkan perlindungan dari ancaman deportasi atas 700 ribu imigran berdokumen yang datang ke AS ikut orang tuanya saat usia mereka masih anak-anak.

“Saya harap ini hanya masalah berjam-jam atau berhari-hari, tapi kita harus memiliki jawaban yang substansif, dan satu-satunya yang bisa menjawab adalah pemimpin kita, Presiden Donald Trump. Sebab dia yang harus bertanggung jawab atas penutupan ini,” ucap Senator Demokrat Dick Durbin kepada jaringan televisi CBS, Sabtu (20/1) kemarin lusa.

Namun Wakil Presiden Mike Pence saat berpidato di depan para tentara pada Minggu (21/1) tengah malam waktu setempat, terus mengulangi sikap partainya. “Kami tidak akan membuka kembali negosiasi mengenai imigran gelap sampai mereka membuka kembali pemerintah dan memberikan anda (para prajurit), tentara dan keluarga anda, kesejahteraan dari upah yang anda dapatkan,” ujarnya.

Artinya perundingan akan tetap berjalan alot. Berbeda dengan US Shutdown 2013 yang ketika itu mayoritas pekerja menyalahkan Kongres, US Shutdown kali ini tampaknya para pekerja dan rakyat AS lebih banyak menyalahkan Trump. Gejala ini yang membuat sejumlah senator dari Partai Republik sendiri takut kalah dalam menghadapi pemilu sela yang digelar pada akhir tahun ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here