Usul Misbakhun ‘Sandera’ Anggaran Polri dan KPK, Tak Logis

0
66
Misbakhun

Nusntara.news, JAKARTA – Anggota panitia khusus (Pansus) Angket Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), Misbakhun mengusulkan agar DPR ‘sandera’ anggaran Polri dan KPK. Pernyataan itu dilontarkan Misbakhun pasca penolakan Polri dan KPK untuk menghadirkan tersangka kasus e-KTP, Miryam dalam rapat Pansus Angket KPK.

“Bila mereka (KPK dan Polri) tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3, maka saya meminta komisi III mempertimbangkan pembahasan anggaran untuk Kepolisian dan KPK,” kata Misbakhun. Meskipun Misbakhun menyatakan itu buan sebuah ancaman, melainkan kewenangan DPR.

Namun, pernyataan Misbakhun yang tidak logis itu menggelitik sejumlah pihak. Kritik tajam pun diterima politikus Partai Golkar itu.

Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen ( Formappi) menilai respon Misbakhun terhadap sikap KPK dan Polri sudah merupakan bentuk ancaman sekaligus intimidasi.  “Saya sangat menyanagkan pernyataan Misbakhun itu. Karena tidak tepat jika DPR merespons sikap KPK dan Polri  seperti itu. Ini sama saja dengan bentuk intimidasi atau ancaman terhadap dua institusi penegak hukum,” ujar Lucius di Jakarta, Selasa (19/6/2017).

Menurutnya, jika DPR menahan anggaran kedua instiutsi itu, maka akan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Sebab, Polri dan KPK bertugas sebagai pelayan publik.

Semestinya, DPR sebagai perwakilan rakyat. harus memastikan pelayanan masyarakat yang dijalankan Polri dan KPK berjalan lancar tanpa hambatan.

“Sikap Misbakhun itu sama saja melecehkan rakyat yang mereka wakili, Bagaimana mungkin Polri dan KPK bisa bekerja sesuai harapan jika anggarannya ditahan?” cetusnya.

Di sisi lain, Misbakhun yang duduk di Komisi XI (bidang anggaran) DPR RI seharusnya paham betul mekanisme pembahasan anggaran. Dimana, Polri dan KPK mewakili pemerintah memiliki ruang yang sama dengan DPR RI dalam hal pembahasan anggaran. Sebab, dalam pembahasan anggaran harus melalui kesepakatan antara Pemerintah dan DPR. “Dalam hal APBN tak bisa disetujui tanpa persetujuan DPR dan Pemerintah. Jadi memiliki ruang yang sama, kenapa Pak Misbakhun mau menahan anggaran?. Pak Misbakhun inikan bidang anggaran,” jelas Lucius.

Merasa pernyataan Misbakhun itu kurang tepat, Wakil Ketua Pansus Hak Angket Taufiqulhadi menolak berkomentar banyak. Dia pun menilai, pernyataan Misbakhun itu tidak mewakili Pansus Angket KPK, melainkan usulan yang bersifat perorangan.

Sementara, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan jika anggaran Polri disandera, maka tentu akan tugas dan fungsi utama Polri, yakni melayani dan memberikan rasa aman kepada msyarakat.

“Kalau anggaran ditahan, bisa jadi akan mengorbankan operasi kepolisian dan dampaknya tentu meyangkut keamanan masyarakat. Perlu diingat, soal anggaran bukan kepentingan pribadi tapi menyangkut pelayanan masyarakatt,” kata Tito.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap DPR bisa memaklumi sikap KPK menolak menghadirkan Miryam dalam rapat Pansus itu semata-mata atas dasar pertimbangan hukum. Sebab, KPK merupakan lembaga hukum. Karena itu, sebaiknya DPR atau Pansus tidak menyeret masalah ini ke ranah politik anggaran.

“Harus dilihat KPK sebagai lembaga hukum. Semua yang kami lakukan dasarnya hukum, jadi jika ada perbedaan persepsi ya diselesaikan lewat jalur hukum. Tapi, kami juga belum tahu ini pendapat pribadi atau bukan, yang pasti kami percaya DPR mengikuti aturan hukum dan ketatanegaraan,” pungkas Febri.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here