Usulan Fahri Hamzah Soal Hak Angket e-KTP Tidak Relevan

0
127

Nusantara.news, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melempar wacana penggunaan hak angket terkait pengusutan kasus korupsi e-KTP yang menyeret banyak nama anggota DPR. Fahri mengaku mendapat banyak dukungan dari anggota DPR untuk membuka skandal e-KTP ini.

Selain menggalang dukungan dari parlemen untuk mengajukan hak angket kasus e-KTP, Fahri juga berniat meminta dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk menginvestigasi kasus tersebut.

Fahri menilai, skandal korupsi proyek pengadaan e-KTP lebih besar ketimbang skandal kasus dana talangan Bank Century. Menurutnya, ada ‘kongkalikong’ luar biasa dalam perencanaan dan pengaturan tender proyek e-KTP yang melibatkan pejabat-pejabat negara. Kejanggalan muncul ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis hasil audit yang menyatakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersih pada 2014 lalu. Namun, di era pemerintahan Joko Widodo, BPK malah menyebut ada kerugian negara di pemerintahan era SBY.

“Lalu 2014, BPK membuat audit, persis di akhir periode  pemerintahan yang lalu. Hasilnya, bersih. Tiba-tiba di ujung dia bilang ada kerugian setengah dari APBN. Ini koreksi bagi BPK. Makanya saya ingin ini dibuka. Angketlah yang bisa membuka itu,” tegasnya.

Fahri menilai, proyek e-KTP merupakan proyek yang paling sulit untuk praktik korupsi. Dalam pembahasannya, proyek senilai Rp5,9 triliun itu melibatkan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang Jasa Pemerintah yang kala itu dipimpin Agus Rahardjo, ketua KPK saat ini.

“Tapi mengapa tiba-tiba proyek yang dianggap sistem pengawasannya perfect ini justru ada masalah. Ini harus dicari tahu. Berarti ada sistem yang rusak,” ujar Fahri.

Namun demikian, Fraksi PKS sepertinya kurang sepaham dengan Fahri. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), belum membicarakan usulan hak angket e-KTP. Menurut Tifatul Sembiring, usulan tersebut dilontarkan Fahri Hamzah sebagai individu. “Pak Fahri sudah lama enggak ikut rapat fraksi. Dia fraksi independen,” sindirnya.

Menanggapi usulan Hak Angket dari Fahri, pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti tidak melihat adanya urgensi dari hak angket e-KTP yang ingin digulirkan tersebut. Masalahnya adalah, hak angket e-KTP yang dimaksud tidak ditujukan kepada pemerintah tetapi kepada anggota DPR sendiri. Dalam hal ini, posisi pemerintah sudah pada tempat yang sebenarnya, yakni mendukung upaya KPK membongkar kasus ini. “Jadi bagian mana kiranya sikap dan posisi pemerintah yang menjadi dasar acuan digulirkannya angket,” tanyanya.

Senada dengan Ray, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai soal wacana hak angket korupsi proyek pengadaan e-KTP sudah tidak relevan lagi. Menurut Sebastian, proses hukumnya sedang ditangani  KPK, sehingga usulan eks-politisi PKS itu justru bisa mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan. Dia menjelaskan pula kasus Korupsi Proyek e- KTP, telah membongkar persekongkolan politik jahat antara eksekutif dan legislatif. Faktanya sudah sangat gamblang, dan sudah diakui sejumlah pihak.

Sementara bitu, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai kasus ini tidak perlu dibawa ke ranah politik melalui penggunaan  Hak ngket. “Kalau Hanura berpandangan lebih baik kita menghormati proses hukum yang ada,” kata Dadang.

Bergulirnya wacana Hak Angket kasus e-KTP malah menimbulkan kecurigaan di masyarakat bahwa DPR berniat membentengi elite-elite tertentu. “Dapat kita bayangkan kalau hak angket digunakan dalam masalah e-KTP,  bisa timbul konflik kepentingan. Rakyat bisa menuduh lain-lain,” kata anggota Komisi X DPR itu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here