Usulan Mendagri Tak Mendidik

0
124
Mendagri Tjahjo Kumolo.

Nusantara.news, Jakarta – Untuk kesekian kalinya anak buah Presiden Joko Widodo menabrak Undang-Undang. Adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan seperti sekolah dan pesantren.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, untuk melakukan sosialisasi pemilu maupun kampanye pemilu, semua kalangan masyarakat harus didatangi termasuk juga sekolah dan pesantren.

“Saya kira sosialisasi Pemilu, kampanye pemilu semua lini masyarakat kita harus didatangi. Nggak ada masalah kan (kampanye) sekolah-sekolah, pondok pesantren kan punya hak pilih, SMA kan punya hak pilih,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan saat ditanya soal pelarangan kampanye di lembaga pendidikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Tjahjo juga mempersilahkan kepala daerah untuk mengumumkan resmi dukung politik pribadinya. “Kalau kepala daerah deklarasi boleh-boleh saja, tapi jangan mengajak ASN-nya, jangan menggunakan anggaran dan aset daerah,” terangnya.

Terkait larangan KPU, kata Tjahjo, peserta Pemilu cukup berkoordinasi saja dengan KPU daerah (KPUD) karena yang bertanggung jawab untuk kesuksesan Pemilu legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres) sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu dan PKPU adalah KPU. “Semua harus taat harus tunduk sebagaimana aturan yang diatur KPU,” imbuhnya.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 280 ayat 1 huruf h mengatur bahwa larangan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, termasuk sekolah dan pesantren.

Sementara itu, Bab VIII Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan mengenai larangan dan sanksi.

Di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h PKPU Nomor 23 Tahun 2018 pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Adapun, apabila terdapat pelanggaran, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (3) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau

b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

Merespons Tjahjo Kumolo yang tak mempermasalahkan kampanye Pemilu Presiden 2019 dilakukan di lembaga pendidikan, Bawaslu menegaskan tidak serta merta capres maupun cawapres diperbolehkan datang bersilahturahim ke lembaga pendidikan.

Mereka datang ke kampus, sekolahan atau pesantren sebagai pembicara atau memberikan kuliah umum memang diperbolehkan. Hanya saja harus bisa menjaga etika berpolitik.

Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja mengingatkan setiap pasangan capres dan cawapres perlu memperhatikan pemilihan kata atau saat mengunjungi lembaga pendidikan.

“Kalau mereka mengasih kuliah umum (misal) pak Jokowi ‘kemajuan ekonomi sejak saya menjabat ini’ boleh boleh saja asalkan tidak ada kata ‘jadi kita ini perlu lanjutkan’ nah itu masalah,”  terang Rahmat.

Bagi capres cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengucapkan kata ‘ganti’ juga merupakan bentuk kampanye. “Memberikan kuliah umum juga boleh sepanjang dia tidak bilang misalnya pak Sandi (Sandiaga Uno) sedang menjelaskan, ‘oleh sebab itu kami harus ganti’,” tambahnya.

Sementara KPU dengan tegas melarang kampanye di lembaga pendidikan. Hukumnya tetap haram. Artinya, kalau aturan itu selaras PKPU berarti benar. Tapi kalau tidak selaras berati melanggar. Kampanye di lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan formal maupun nonformal, apapun dalih Tjahjo Kumolo, aturan sudah melarangnya.

Dalih pembelajaran politik dengan kehadiran pejabat Parpol maupun pasangan capres cawapres di lembaga pendidikan juga tidak bisa diterima. Pasalnya, kegiatan pembelajaran politik bisa dilakukan KPU, bukan Parpol.

Bahkan KPU menyebut, saat ini metode kampanye yang sudah boleh dilakukan berupa rapat tertutup, seperti pertemuan terbatas, forum-forum kecil yang dilaksanakan dalam ruangan, atau blusukan tatap muka. Untuk metode kampanye rapat umum alias di tempat terbuka, baru boleh dilakukan 21 hari menjelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019.

Pendidikan bukan ajang mobilisasi dukungan

Memang tidak bisa dipungkiri, pilihan kampanye di kampus, sekolah dan pesantren bertujuan untuk sasaran pemilih potensial atau pemilih pemula. Kehadiran para pengurus parpol, caleg, maupun capres cawapres jelas tidak ada maksud untuk memberikan pembelajaran politik melainkan sekedar menjaring simpati pemilih anak-anak muda untuk memilih parpol atau calon presiden tertentu. Kegiatan kampanye di lembaga pendidikan sama sekali tidak memberi contoh yang baik pada iklim demokrasi.

Mengutip Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, jika tujuannya ingin mencerdaskan pemilih pemula, maka bisa dilakukan pendidikan pemilih, itu pun sifatnya harus netral dan tidak ada aspek politik praktis.

“Sebaiknya di lembaga pendidikan tidak dijadikan area kampanye untuk menghindari agar konsentrasi para pelajar tidak terganggu. Terutama jika ada efek negatif dari kampanye. Juga untuk menghindari politik praktis yang bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara,” tegas Prof Dwia yang juga menjabat sebagai rektor Universitas Hasanuddin Makassar.

Pendidikan pemilih tersebut, dia melanjutkan, bukan dilakukan oleh partai politik atau partisan. Sebaiknya pendidikan politik di lembaga pendidikan dilakukan oleh pakar dan lembaga penggiat politik yang independen.

“Kita boleh bersuara dan turut serta dalam pesta demokrasi di negara Indonesia, tapi yang harus selalu dipegang adalah netralitas,” ungkap Dwia.

Selama ini dunia pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan, karena pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia. Teori Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia menjabarkan lima klasifikasi kebutuhan dasar manusia yang dituangkan dalam piramida kebutuhan.

Pertama, pendidikan menjadi salah satu bagian utama dalam jenjang kebutuhan aktualisasi diri yang merupakan muara dari empat kebutuhan lain saat keempat kebutuhan tersebut sudah terpenuhi. Aktualisasi diri secara psikologis memberikan dorongan dan keyakinan seseorang untuk tetap bertahan hidup dan menjalani hidup dengan nyaman sesuai dengan tujuan hidup itu sendiri.

Kedua, pendidikan merupakan salah satu bagian utama dari proses aktualisasi diri dan membuat manusia memiliki self of belonging terhadap dirinya sendiri. Pendidikan secara perlahan akan membentuk kemampuan, kepribadian, dan keunikan dari setiap manusia dan pandangan hidupnya. Sehingga dengan adanya pendidikan, seseorang akan diakui keberadaan dan kemampuannya oleh orang lain dan lingkungannya.

Ketiga, pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang apabila dituangkan dalam kebijakan politik, secara alamiah akan menjadi daya tarik tersendiri bagi voter dalam menentukan hak pilihnya. Prinsip Teori Pilihan Publik menjelaskan kondisi tersebut pada sebuah kesimpulan bahwa naluri manusia berjalan secara logis dan ekonomis. Proses politik merupakan model institusi pertukaran (politics as exchange), sehingga ada prinsip timbal balik di dalamnya.

Keempat, peningkatan kualitas, aksesibilitas dan perbaikan lain di bidang pendidikan yang ditawarkan oleh partai politik dan disosialisasikan pada tahap kampanye akan meningkatkan preferensi individu dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar akan pendidikan dan aktualisasi dirinya. Masyarakat bersifat rasional termasuk dalam memilih partai politik atau calon pemimpin yang dinilai secara logis lebih dapat memberikan kepastian kebutuhan hidup yang lebih baik di masa depan, termasuk kebutuhan akan pendidikan.

Rasionalitas menjadi dasar masyarakat sebagai voter menentukan preferensinya pada salah satu partai politik atau calon pimpinan tertentu yang dalam Teori Pilihan Publik disebut sebagai tindakan kolektif (collective action). Pada tahap ini, proses pertukaran terjadi antara kebijakan partai yang ditawarkan kepada masyarakat dan dukungan suara yang diberikan masyarakat terhadap partai politik tersebut. Karakter proses politik adalah me-maksimumkan dukungan atau suara masyarakat yang dalam Teori Pilihan Publik dinamakan sebagai vote maximizer.

Kelima, pendidikan sebagai isu strategis memberikan kontribusi positif dalam perannya sebagai vote maximizer, misalnya pada beberapa kasus memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pemilihan kepala daerah di lingkup provinsi dan kota/kabupaten.

Dengan pertimbangan ini, lembaga pendidikan harus bebas dari campur tangan politik praktis. Yang dikhawatirkan, jika pendidikan hanya dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan masyarakat akan partai politik atau calon tertentu. Apalagi isu pendidikan selalu termanifestasi dalam program kerja partai dan menjadi diimplementasi secara utuh dalam kegiatan-kegiatan partai.

Memasyarakatkan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia sangat penting bagi segala tingkatan dan usia, tapi bukan dalam bentuk politik praktis, namun politik yang mendidik dan mengakar agar nilai-nilai demokrasi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses politik dipahami secara penuh, menyeluruh, dan disadari oleh setiap masyarakat. Sehingga dalam menentukan pilihan dan afiliasi politiknya, masyarakat dapat kritis menilai visi misi partai dan calon pemimpin dengan mempertimbangkan kemungkinan ketercapaian (feasibilitas).

Karena itu diharapkan semua rektor baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS), kepala sekolah, hingga kiai-kiai di pesantren untuk selalu menjaga netralitasnya. Kendati tidak sedikit rektor, kepala sekolah dan kiai yang merangkap sebagai politisi. Yang jelas ini tetap harus dikritisi dan menjadi perhatian bersama agar mereka tidak mencoreng independensi lembaga pendidikan.

Bagaimana misalnya ada sekolah, pesantren dan perguruan tinggi yang dibangun oleh yayasan NU atau Muhammadiyah, dimana kita tahu NU terkesan melekat pada salah satu partai, demikian pula Muhammadiyah.

Ya, bagaimanapun itu kita tetap harus tegas bersikap agar lembaga pendidikan tidak dicampuradukkan dengan politik praktis.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here